Menu
Search
Subscribe
Home Blog Page 325

Habib Aboe: Hati-Hati Haji Murah, Bisa Jadi Perjalanan Ibadah Berujung Petaka

admin
-
0
Habib Aboe: Hati-Hati Haji Murah, Bisa Jadi Perjalanan Ibadah Berujung Petaka

DCNews, Banjarmasin – Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, mengingatkan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok perjalanan haji jelang musim ibadah tahunan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Banjarmasin, Rabu (22/4/2025) ia mengungkapkan bahwa belasan warga setempat dilaporkan menjadi korban setelah tergiur tawaran haji menggunakan visa non-resmi.

“Saya dapat laporan dari Polres Bandara Soekarno-Hatta bahwa sejumlah calon jemaah dari Banjarmasin telah membayar antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta kepada pihak travel. Mereka dijanjikan bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi ternyata visa yang digunakan adalah visa kerja, bukan visa haji,” ujar Lagislator dari Dapil Kalsel I itu.

Ia menilai penawaran jalur haji ilegal ini makin marak menjelang musim haji. Sebagai Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe meminta masyarakat tidak mudah tergiur janji manis biro travel tak resmi.

“Penawaran model seperti ini makin gencar saat musim haji mendekat. Saya imbau warga Kalsel agar tidak mudah percaya. Jangan sampai niat ibadah justru berujung petaka,” tegas Sekjen DPP PKS itu.

Menurut Habib Aboe, jalur haji yang sah hanya bisa ditempuh melalui mekanisme resmi yang diakui pemerintah, seperti haji reguler melalui ONH, ONH Plus, visa furoda, atau visa resmi lainnya.

“Kalau ada tawaran yang mencurigakan, sebaiknya langsung konsultasi ke Kementerian Agama. Jangan sembarangan transfer uang ke pihak yang tidak jelas,” saran Anggota Komisi III DPR RI itu lagi.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap biro travel nakal yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk berhaji demi keuntungan pribadi. Ibadah haji, tegas Habib Aboe adalah ibadah mulia.

“Jangan dinodai dengan cara-cara tidak benar. Masyarakat harus lebih cerdas dan hati-hati,” pungkas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu. ***

MPR RI Resmi Bentuk “MPR For Papua”, Fokus Selesaikan Konflik dan Ketimpangan Pembangunan di Bumi Cenderawasih

admin
-
0
MPR RI Resmi Bentuk “MPR For Papua”, Fokus Selesaikan Konflik dan Ketimpangan Pembangunan di Bumi Cenderawasih

DCNews, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi meluncurkan MPR For Papua, sebuah forum strategis yang bertujuan menjadi wadah konstitusional penyelesaian masalah-masalah kompleks di Tanah Papua. Forum ini terdiri dari 42 anggota MPR RI, baik DPR RI maupun DPD RI yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, yang juga ditunjuk sebagai Ketua MPR For Papua, menggelar pertemuan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025), untuk menyerahkan rencana kerja dan menekankan pentingnya langkah cepat dalam menangani isu-isu krusial seperti proyek food estate dan pengelolaan Freeport.

“Lokasi food estate yang ditetapkan pemerintah justru menyebabkan lahan lumbung pangan terendam banjir. Ini bukti ketidaktepatan perencanaan yang harus segera dievaluasi,” ujar Yorrys. Ia menambahkan, forum ini akan menjadi jembatan komunikasi antara rakyat Papua dan pemerintah pusat untuk menjawab ketimpangan pembangunan dan keresahan masyarakat.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa MPR For Papua akan menjadi kepanjangan tangan MPR RI untuk memfasilitasi dialog intensif dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak terkait guna menciptakan solusi yang komprehensif, khususnya dari sisi politik dan kebijakan nasional.

“Forum ini bukan hanya simbolis, tapi akan kami dorong untuk aktif dalam menyampaikan aspirasi rakyat Papua langsung kepada pengambil kebijakan di Jakarta,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Muzani juga secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan MPR For Papua kepada Yorrys Raweyai dan jajaran pengurus untuk masa bakti 2025–2030. Keanggotaan forum ini mencakup seluruh wakil rakyat dari enam provinsi di Papua: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Langkah selanjutnya, MPR For Papua dijadwalkan segera berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga strategis guna membahas langkah konkret terkait pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial di Papua. ***

Proyeksi Ekonomi Asia 2025 di Tengah Ketegangan Perdagangan Global

admin
-
0
Proyeksi Ekonomi Asia 2025 di Tengah Ketegangan Perdagangan Global

DCNews, Jakarta – Dana Moneter Internasional (International Monetory Fund/IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk sejumlah negara utama di Asia pada 2025, menggarisbawahi dampak ketegangan perdagangan global dan arah kebijakan yang tidak menentu terhadap stabilitas kawasan.

Dalam laporan terbaru yang dikutip DCNews, Rabu (22/4/2025), IMF memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok hanya akan tumbuh 4%, turun dari estimasi Januari sebesar 4,6%. Proyeksi pertumbuhan India juga direvisi menjadi 6,2% dari sebelumnya 6,5%.

“Ketegangan perdagangan yang memanas dan arah kebijakan yang sulit diprediksi telah memberikan tekanan besar terhadap prospek pertumbuhan kawasan ini,” tulis IMF dalam laporannya yang dikutip dari CNBC International.

Angka ini jauh dari target resmi masing-masing pemerintah: Tiongkok menargetkan pertumbuhan 5%, sementara India tetap mempertahankan ambisi 6,5% untuk tahun fiskal April 2025–Maret 2026.

Jepang juga mengalami revisi signifikan. IMF memprediksi ekonomi Jepang hanya tumbuh 0,6% tahun depan, turun dari estimasi sebelumnya 1,1%, yang juga menjadi target pertumbuhan pemerintah Jepang.

Secara global, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 dari 3,3% menjadi 2,8%, dengan menyebut tarif perdagangan baru—terutama dari Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagangnya—sebagai “kejutan negatif besar” bagi ekonomi global.

“Ketidakpastian terkait arah kebijakan telah menyulitkan perencanaan ekonomi jangka pendek dan memperlemah aktivitas bisnis,” lanjut laporan tersebut.

Dukungan Lembaga Keuangan

Pandangan IMF didukung oleh sejumlah lembaga keuangan dan riset lainnya. Goldman Sachs awal April lalu menurunkan proyeksi pertumbuhan Tiongkok tahun ini dari 4,5% menjadi 4% akibat dampak tarif AS. Natixis, lembaga riset berbasis di Prancis, juga merevisi perkiraan menjadi 4,2%.

Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch memangkas proyeksi pertumbuhan India dari 6,3% menjadi 6,2% karena tekanan eksternal dari meningkatnya tensi antara Washington dan Beijing. ***

Peresmian Gyeonggi Business Center di Jakarta, Babak Baru Kemitraan Ekonomi Indonesia-Korsel

admin
-
0
Peresmian Gyeonggi Business Center di Jakarta, Babak Baru Kemitraan Ekonomi Indonesia-Korsel

DCNews, Jakarta – Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan memasuki fase strategis baru dengan diresmikannya Gyeonggi Business Center (GBC) di Jakarta. Inisiatif ini tak hanya memperkuat diplomasi ekonomi, tetapi juga membuka peluang konkret kolaborasi teknologi dan pemberdayaan UMKM di tingkat daerah.

Langkah konkrit mempererat hubungan ekonomi lintas negara ditandai dengan peresmian Gyeonggi Business Center (GBC) di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Berlokasi di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, pusat bisnis ini dibentuk sebagai sarana kolaborasi antara Indonesia dan Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, khususnya dalam bidang inovasi, teknologi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jakarta, Dailami Firdaus, yang hadir dalam acara tersebut, menilai pendirian GBC sebagai tonggak baru kerja sama antarwilayah lintas negara.

“Pendirian GBC ini adalah peluang emas sekaligus inspirasi bagi kami di DPD RI, yang mewakili suara dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Dailami dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa GBC tak sekadar simbol hubungan diplomatik, tetapi juga merupakan platform kerja sama konkret di bidang semikonduktor, bioteknologi, transportasi modern, serta pelatihan dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM.

“Kami percaya hubungan Indonesia dan Korea Selatan kini bukan hanya antar pemerintah pusat, tetapi juga harus melibatkan daerah, komunitas, serta pelaku transformasi ekonomi,” tambahnya.

Dailami berharap kemitraan ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kemajuan yang inklusif dan merata.

Peresmian GBC turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari Korea Selatan, antara lain Wakil Presiden Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA) Kim Byeong-Ki, Konsul Jenderal Korea Gang Won Joon, Ketua Asosiasi Korea di Indonesia Kim Jong Hun, serta Direktur GBC Jakarta Shin Ho Jin. ***

Polemik Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PDIP: Harus Berdasarkan Kajian Mendalam

admin
-
0
Polemik Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PDIP: Harus Berdasarkan Kajian Mendalam

DCNews, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto. Menurutnya, proses pemberian gelar tersebut harus melewati kajian mendalam oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan melibatkan berbagai aspek penilaian.

“Kemensos sudah memberikan masukan kepada Istana. Saya bersyukur pemberian gelar masih bisa dilakukan dan diseleksi melalui proses yang ketat. Tapi memang harus dari bawah dan banyak aspek yang dinilai secara matang,” ujar Selly saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ia menekankan bahwa tidak semua tokoh daerah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena dampaknya tidak selalu berskala nasional. Namun demikian, ia membuka ruang bahwa tokoh-tokoh dari daerah tetap bisa mendapatkan penghargaan jika memiliki kontribusi signifikan.

“Gelar pahlawan nasional itu tidak harus tokoh internasional. Tapi harus jelas dampaknya terhadap bangsa secara menyeluruh. Tokoh daerah bisa mendapatkannya jika punya multiplier effect bagi Indonesia,” tegasnya.

Selly menyebut, hingga kini masih banyak tokoh dari daerah yang layak menjadi pahlawan nasional namun belum dikenal luas. Ia mencontohkan pejuang Nahdlatul Ulama, KH Abbas dari Buntet, Cirebon, yang menurutnya punya jasa besar tetapi minim dikenal publik.

Terkait wacana pemberian gelar kepada Soeharto, Selly memilih tidak berkomentar lebih jauh. Menurutnya, penilaian layak tidaknya seorang tokoh menjadi pahlawan nasional bukan berada di tangan individu atau partai, melainkan lembaga resmi.

“Apakah Soeharto layak jadi pahlawan nasional? Negara punya mekanisme dan indikator yang melibatkan berbagai komponen. Kita tunggu saja hasil penilaiannya,” katanya.

Meski begitu, Selly mengakui jasa besar Soeharto sebagai Presiden dan tokoh pembangunan nasional. Kalau nanti gelar itu diberikan, maka harus ada penjelasan akademik dan alasan resmi dari Kemensos atau lembaga terkait.

“Kita menyadari Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia,” sebut dia lagi.

Terkait kemungkinan Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kemensos untuk membahas wacana ini, Selly menyatakan hal tersebut terbuka. “Insya Allah, setelah kita tahu perkembangannya,” pungkasnya. ***

Polemik Revisi UU ASN, Firman Soebagyo Soroti Potensi Sentralisasi dan Transaksionalisme

admin
-
0
Polemik Revisi UU ASN, Firman Soebagyo Soroti Potensi Sentralisasi dan Transaksionalisme

DCNews, Jakarta– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti urgensi, tantangan, dan potensi persoalan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Firman mengungkapkan bahwa proses pembahasan revisi UU ASN telah melalui dinamika panjang di Komisi II DPR RI.

“Termasuk tarik-ulur terkait status tenaga honorer yang masih menjadi isu krusial,” kata Firman Soebagyo dalam Forum Legislasi bertajuk “RUU ASN Menjadi Harapan untuk Kesejahteraan ASN” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Untuk itu, ia menekankan pentingnya publik memahami bahwa revisi undang-undang harus memenuhi kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“RUU ASN ini adalah inisiatif dari Komisi II DPR RI, sesuai ketentuan, revisi harus diawali dengan adanya pengusul, naskah akademis, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya seraya menegaskan bahwa hingga saat ini Baleg belum menerima naskah akademis maupun rancangan resmi dari RUU ASN, sehingga belum dapat melakukan harmonisasi atau penilaian secara komprehensif.

Lebih jauh, Firman mengkritisi rencana sentralisasi wewenang terkait pengangkatan dan mutasi ASN yang kabarnya akan dilimpahkan ke Presiden. Menurutnya, wacana tersebut justru berisiko membebani Presiden secara administratif dan bertentangan dengan semangat reformasi yang mendorong desentralisasi.

“Kalau semua kewenangan ASN ditarik ke pusat, saya khawatir ini akan membuka ruang baru bagi praktik transaksional, yang selama ini marak di daerah. Jangan sampai korupsi justru bermigrasi ke pusat,” tegasnya lagi.

Tak Bersifat Tambal Sulam

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan agar revisi UU ASN tidak bersifat tambal sulam dan justru memperumit struktur ketatanegaraan. Ia mendorong agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan revisi sebagai wujud negara kesatuan yang partisipatif.

“Kalau yang diubah lebih dari 50 persen, itu bukan revisi tapi membuat undang-undang baru. Jangan sampai kita membuang energi dan biaya untuk hasil yang justru dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Firman menutup pernyataannya dengan ajakan agar diskusi terkait RUU ASN tidak berhenti di forum ini, namun dilanjutkan dengan melibatkan pakar-pakar yang kompeten demi menghasilkan produk hukum yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan ASN serta publik luas. ***

UMKM Pilih Pinjol Ketimbang Kredit Bank, Asep Dahlan: Peringatan untuk Perbankan

admin
-
0
UMKM Pilih Pinjol Ketimbang Kredit Bank, Asep Dahlan: Peringatan untuk Perbankan

DCNews, Jakarta – Ketika pendanaan dari perusahaan teknologi finansial (fintech) atau pinjaman daring (Pindar) kian deras mengalir ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tren sebaliknya justru terjadi di sektor perbankan. Kredit UMKM di bank mencatat perlambatan signifikan pada awal 2025, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas penyaluran kredit konvensional.

Menurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Selasa (22/4/2025) porsi pendanaan Pindar untuk sektor UMKM terus meningkat.

Per Februari 2025, outstanding pendanaan fintech tercatat sebesar Rp80,07 triliun, dengan Rp29,25 triliun atau 36,53% disalurkan ke sektor produktif dan/atau UMKM. Angka ini naik dari porsi Januari 2025 yang berada di angka 35,64%.

“Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaat ekonomi yang mulai berlaku pada awal 2025, dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar, termasuk pada sektor UMKM,’ ujar Agusman.

OJK mencatat bahwa peningkatan pendanaan kepada UMKM oleh Pindar sejalan dengan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) periode 2023–2028. Penyelenggara Pindar memang diarahkan untuk fokus mendukung sektor produktif nasional.

Sementara itu, kredit UMKM di sektor perbankan hanya tumbuh 2,1% secara tahunan (yoy) pada Februari 2025, menjadi Rp1.393,4 triliun. Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan 2,5% yoy di Januari dan 3% yoy pada Desember 2024.

Kontraksi terutama terlihat pada kredit usaha mikro yang mencatat pertumbuhan negatif -0,9% yoy. Kredit untuk usaha menengah tumbuh 0,5% yoy, melambat dibanding bulan sebelumnya. Hanya kredit untuk usaha kecil yang mengalami percepatan, tumbuh 7,9% yoy.

Alasan Pelaku UMKM

Di lapangan, pelaku UMKM mengakui bahwa layanan fintech menawarkan proses yang jauh lebih sederhana dan cepat dibandingkan bank.

“Kalau lewat fintech, prosesnya cuma lewat aplikasi, nggak perlu agunan. Bandingkan dengan bank yang harus bolak-balik bawa dokumen,” kata Eni Marlina, pemilik usaha kerajinan bambu di Bogor.

Senada dengan itu, Adi Santosa, pengusaha kuliner di Yogyakarta, menilai fleksibilitas tenor dan skema cicilan di fintech lebih sesuai dengan arus kas UMKM.

“Kami bisa pilih durasi pengembalian yang pas, tidak kaku seperti di bank. Itu sangat membantu, terutama saat orderan naik-turun,” ujarnya.

Menyoroti hal tersebut, konsultan keuangan dari Dahlan Consultant, Asep Dahlan, menilai fenomena ini sebagai peringatan bagi sektor perbankan untuk berbenah.

“Fintech mengisi celah yang selama ini ditinggalkan bank, yakni aksesibilitas dan kecepatan. Jika bank tidak segera mereformasi sistem penyaluran kredit UMKM, mereka akan terus ke22/4/2025hilangan pangsa pasar,” katanya.

Asep menambahkan, keberadaan fintech memberi tekanan positif agar lembaga keuangan konvensional lebih adaptif dan inklusif. Namun, ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar pendanaan daring tetap sehat dan tidak memicu lonjakan kredit macet di masa depan. ***

Titiek Soeharto Sambut Positif Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

admin
-
0
Titiek Soeharto Sambut Positif Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

CDNews, Jakarta – Keluarga Presiden ke-2 RI, Soeharto, menyambut positif wacana pemerintah yang akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum. Putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyatakan rasa syukur dan menyebut bahwa sang ayah telah lama dianggap pahlawan oleh banyak rakyat Indonesia, terlepas dari gelar resmi negara.

“Iya, alhamdulillah kalau pemerintah berkenan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto, mengingat begitu besar jasanya bagi bangsa dan negara,” kata Titiek Soeharto dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa gelar resmi bukanlah ukuran utama bagi keluarga dalam menghargai warisan Soeharto.

“Buat kami keluarga, diberi gelar atau tidak, Pak Harto tetap pahlawan. Dan saya yakin, beliau juga pahlawan di hati berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintainya,” lanjutnya.

Menanggapi respons dari pemerintah, khususnya Istana Negara, Titiek menyebut sudah ada sinyal positif. “Alhamdulillah, insya Allah itu kejadian,” ujarnya singkat.

Ia juga mengungkapkan bahwa wacana pemberian gelar tersebut bukanlah hal baru, namun selalu muncul setiap menjelang Hari Pahlawan.

“Pak Harto sudah wafat lama sekali. Setiap tahun wacana ini muncul. Setiap Hari Pahlawan, muncul lagi dan lagi. Kami sampai berpikir, ya sudahlah, mau diberi gelar atau tidak, beliau tetap pahlawan bagi semua,” katanya.

Meski demikian, harapan agar pemerintah memberikan pengakuan resmi tetap ada. “Insya Allah,” pungkas Titiek. ***

OJK Terima 783 Pengaduan Keuangan di Sumbagsel, Mayoritas Terkait Pinjol dan Kredit Multiguna

admin
-
0
OJK Terima 783 Pengaduan Keuangan di Sumbagsel, Mayoritas Terkait Pinjol dan Kredit Multiguna

DCNews, Palembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 783 pengaduan masyarakat terkait sektor keuangan dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) hingga 10 April 2025. Angka ini menunjukkan masih tingginya persoalan layanan keuangan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.

Kepala OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Arifin Susanto, menyampaikan bahwa aduan terbanyak berasal dari sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), yang mencapai 58,89 persen dari total pengaduan. Keluhan utama berkisar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), proses restrukturisasi kredit, serta praktik penagihan yang dinilai tidak etis oleh petugas terhadap produk seperti kredit multiguna dan kartu kredit.

“Tingkat penyelesaian pengaduan sejauh ini telah mencapai 68,10 persen, dengan 1,48 persen kasus ditangani melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS),” ujar Arifin dalam keterangannya di Palembang pada Minggu.

Di sisi lain, aktivitas keuangan ilegal juga menjadi perhatian serius. OJK Sumbagsel menerima 456 laporan layanan konsumen terkait praktik ilegal, yang sebagian besar merupakan keluhan terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal—mencapai 94,08 persen. Disusul kasus social engineering (rekayasa sosial) sebesar 3,07 persen dan investasi ilegal sebanyak 2,85 persen.

Aduan terkait pinjol ilegal umumnya menyangkut tindakan kasar atau intimidatif dari pihak penagih. Sementara itu, pada investasi ilegal, laporan yang dominan berkaitan dengan penipuan, pembobolan rekening, skimming, hingga kejahatan siber (cyber crime).

“Mayoritas informasi mengenai aktivitas keuangan ilegal disampaikan oleh warga Sumatera Selatan, diikuti oleh Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan peningkatan literasi, OJK juga telah melaksanakan 124 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 25.482 peserta. Sasaran kegiatan ini mencakup masyarakat umum, komunitas lokal, hingga pelajar dan mahasiswa.

“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci dalam membentengi masyarakat dari jerat praktik keuangan ilegal,” pungkas Arifin. ***

Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi saat Trump Ancam Independensi The Fed

admin
-
0
Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi saat Trump Ancam Independensi The Fed

DCNews, Washington – Harga emas melonjak ke rekor tertinggi US$3.425,30 per ounce (sekitar Rp 57,56 juta) pada Senin kemarin (21/4/2025), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Federal Reserve dan mempertanyakan independensi bank sentral tersebut—mengguncang pasar dan memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.

Kontrak berjangka emas naik hampir 3%, didorong oleh melemahnya nilai dolar AS yang kini berada di titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Sejak awal tahun, emas telah naik sekitar 30%, termasuk kenaikan 8% setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal secara agresif pada 2 April lalu.

Pasar makin tegang setelah Trump menyebut Gubernur The Fed Jerome Powell sebagai “pecundang besar” dan menuntut penurunan suku bunga secepatnya. “Pemecatan Powell tak bisa datang lebih cepat,” kata Trump pada Kamis lalu, usai Powell memperingatkan bahwa kebijakan tarif pemerintah bisa memicu inflasi jangka pendek.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa presiden tengah mempertimbangkan kemungkinan secara hukum memberhentikan Powell.

Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi AS

Permintaan emas meningkat tajam, dipicu kekhawatiran terhadap prospek ekonomi AS serta aksi beli dari bank-bank sentral global. Dalam riset terbarunya, Citi memperkirakan harga emas bisa menembus US$3.500 per ounce (Rp 58,85 juta) dalam tiga bulan ke depan, seiring dengan permintaan yang melebihi pasokan dari sektor pertambangan.

“Kami memperkirakan kekhawatiran atas tarif dan pertumbuhan ekonomi AS yang melambat akan terus berpadu dengan permintaan kuat dari bank sentral serta institusi lainnya,” ujar Kenny Hu, Kepala Riset Komoditas Global Citi.

Kenaikan tajam harga emas ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan politik terhadap lembaga keuangan independen. Di tengah gejolak pasar dan risiko kebijakan, emas kembali menegaskan posisinya sebagai aset lindung nilai yang diandalkan para investor dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. ***

1...324325326...333Page 325 of 333

Tentang Kami

DAHLAN CONSULTANT Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Hentikan Gali Lubang Tutup Lubang Pinjaman Online. Silakan Konsultasikan Masalah Anda Sekarang. Klik di sini untuk SOLUSI PINJOL Anda

Legalitas

Terkini

OJK Bantah Promosikan Pinjol di Kampus, Tegaskan Seminar di Unisma Murni Edukasi Literasi Keuangan

Kesra 0
DCNews, Malang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah tudingan...

Hajar Irak 5-0, Senegal Jaga Peluang Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

News 0
DCNews, Jakarta – Timnas Senegal menjaga peluang lolos ke babak...

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 27 Juni 2026 Naik, Galeri 24 dan UBS Menguat, Antam Stabil

Ekbis 0
DCNews, Jakarta – Harga emas di Pegadaian kembali bergerak...

Berlangganan

© 2025 Dahlan Consultant News . All Rights Reserved.