Home Blog Page 326

Wamen PKP, Fahri Hamzah: Program Perumahan Emban Tiga Amanat Besar Presiden

0

DCNews, Jakarta – Dalam program perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberantas kemiskinan, dan kedua adalah menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat.

“Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya banyak pekerjaan baru, terutama di (program) renovasi kalau di daerah-daerah,” kata Wakil Menteri (Wamen PKP), Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Selanjutnya ditambahkan Wamen Fahri, mandat ketiga, yakni berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Seiring dengan target-target tersebut, barulah muncul angka 3 juta rumah yang diprogramkan kepala negara dan menjadi janji kampanye Pilpres 2024,” ujarnya lagi.

Wamen Fahri juga mengatakan, program 3 juta rumah yang diuraikan dalam program satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di pesisir, menarik banyak minat investor. Menurut dia, banyak lembaga donor yang ingin berkontribusi dalam program 3 juta rumah yang merupakan inisiasi Presiden Prabowo ini.

“Minat investasi itu pun tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri,” demikian Fahri Hamzah, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI pada Periode 2014-2019 itu. ***

Dampak Psikologis Pinjol, Dari Stres Berat hingga Depresi, Korban Butuh Pemulihan Mental

0

DCNews, Surabaya – Layanan pinjaman online (pinjol) kian diminati masyarakat Indonesia berkat kemudahan akses, tanpa jaminan, dan tanpa batasan nominal pinjaman. Namun di balik kemudahan tersebut, tersembunyi risiko psikologis yang mengintai para peminjam yang gagal melunasi utangnya.

Menurut Atika Dian Ariana, dosen Psikologi Universitas Airlangga (Unair), pada Senin (21/4/2025) korban pinjol kerap mengalami tekanan mental serius, mulai dari stres berat, rasa terus-menerus dikejar, hingga gejala depresi.

Kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kata Atika, korban bisa jatuh pada kondisi depresi. Belum lagi, stigma sosial yang juga memperparah keadaan.

“Banyak korban dipandang negatif oleh lingkungan sekitar, terutama jika tidak memiliki penghasilan tetap. Pandangan masyarakat bisa sangat menyakitkan, seperti ‘nggak tahu diri, nggak punya penghasilan kok berani pinjol’,” tambah Atika.

Proses pemulihan mental, menurut Atika, tidak hanya tentang mengurangi beban utang, melainkan juga membentuk pola pikir baru yang lebih bertanggung jawab dan realistis.

“Yang bisa kita bantu adalah pemulihan secara mental agar korban tidak kecanduan pinjol dan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab,” ujarnya seraya menambahkan tidak hanya kondisi individu, lingkungan juga menjadi faktor risiko signifikan.

“Kritik terhadap gaya hidup, pakaian, dan tekanan untuk tampil sesuai standar sosial sering kali menjadi pemicu utama seseorang terjebak pinjol,” tambah Atika lagi.

FOMO dan Promosi Tersubung

Fenomena fear of missing out (FOMO) dan promosi terselubung melalui komentar influencer turut mendorong tren pinjol di kalangan pengguna media sosial, terutama perempuan.

“Mereka lebih banyak waktu menggulir komentar. Melihat promosi pinjol berulang kali bisa membuat mereka tergoda untuk mencoba,” kata Atika.

Ia mengingatkan bahwa menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi jauh lebih penting daripada sekadar mengejar tren. Salah satunya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, baik offline maupun online, dan beri reward pribadi kalau memang layak — tanpa memaksakan diri. ***

Aturan Baru Pinjol 2025: Penagihan Maksimal Pukul 20.00, Denda dan Bunga Turun, Kontak Darurat Dilindungi

0

DCNews, JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat regulasi layanan pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending, dengan penekanan pada perlindungan konsumen, batas bunga dan denda, serta etika penagihan. Penagihan kini dibatasi hingga pukul 20.00, sementara penggunaan kontak darurat untuk menagih dilarang keras.

Dengan adanya aturan baru ini, penagihan utang oleh debt collector kini harus mematuhi etika ketat sesuai peta jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diterbitkan OJK. Penyelenggara P2P lending diwajibkan bertanggung jawab atas seluruh proses penagihan, termasuk jika menggunakan jasa pihak ketiga.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman sebagaimana dikutip DCNews.com, Senin (21/4/2025) menegaskan bahwa penyelenggara tidak boleh menggunakan ancaman, intimidasi, atau ujaran SARA dalam penagihan, baik secara langsung maupun digital. Penagihan juga hanya boleh dilakukan hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Aturan ini merujuk pada amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK). Pasal 306 UU PPSK menyatakan bahwa pelaku usaha sektor keuangan yang melanggar aturan penagihan bisa dikenai pidana penjara 2 hingga 10 tahun serta denda Rp 25 miliar hingga Rp 250 miliar.

Ketentuan Baru OJK untuk Pinjol 2024:

1. Bunga dan Biaya Turun
OJK menetapkan batasan bunga harian pinjaman konsumtif maksimal 0,3% per hari untuk 2024, lebih rendah dari sebelumnya 0,4%. Ini sesuai dengan SE OJK No. 19/SEOJK.06/2023.

2. Denda Keterlambatan Dikurangi
Denda untuk pinjaman konsumtif diturunkan bertahap: 0,3% per hari pada 2024, 0,2% di 2025, dan 0,1% pada 2026. Untuk sektor produktif, denda turun dari 0,1% (2024) ke 0,067% (2026).

3. Batas Maksimal Pinjaman di Tiga Platform
Debitur hanya boleh meminjam dari maksimal tiga penyelenggara pinjol agar terhindar dari praktik gali lubang tutup lubang.

4. Penagihan Hanya Sampai Jam 8 Malam
Penagihan kepada nasabah hanya diperbolehkan hingga pukul 20.00 waktu setempat. Pelanggaran terhadap jam ini menjadi tanggung jawab penuh penyelenggara.

5. Etika Penagihan Diperketat
Pelarangan penggunaan ancaman, intimidasi, serta tindakan yang merendahkan martabat, termasuk yang mengandung unsur SARA. Cyber bullying juga dilarang keras.

6. Kontak Darurat Bukan Alat Penagihan
Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk konfirmasi keberadaan debitur, bukan untuk menagih. Penyelenggara wajib mendapat persetujuan dari pemilik kontak.

7. Wajib Asuransi Risiko
Platform pinjol wajib menyediakan mitigasi risiko, termasuk kerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjaminan yang terdaftar dan berizin OJK.

Dengan kebijakan baru ini, OJK berharap ekosistem pinjaman online menjadi lebih sehat, adil, dan melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh. ***

Kesepakatan Bebas Visa China-Malaysia, Perkuat Hubungan Strategis dan Dorong Investasi

0

DCNews, Kuala Lumpur – Kesepakatan saling bebas visa antara China dan Malaysia yang ditandatangani saat kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping baru-baru ini menandai tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Analis politik dari Universiti Malaya, Associate Professor Dr. Awang Azman Awang Pawi, dikutip dari Bernama, pada Senin (21/4/2025) menyebut perjanjian ini sebagai langkah strategis yang mempermudah pertukaran antarwarga dan membangun fondasi kuat untuk mempererat kerja sama antara kedua negara.

Ia mengatakan bahwa pengaturan bebas visa ini juga mendorong kerja sama yang lebih luas, memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif Malaysia-China, dan membawa dampak positif bagi kerja sama serta pembangunan kawasan.

Mobilitas yang meningkat, tambahnya, diperkirakan akan mendorong investasi China di sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi di seluruh Malaysia.

“Perjanjian ini membuka jalan bagi inisiatif budaya bersama, seperti pencalonan bersama tarian singa untuk pengakuan UNESCO. Dengan memperkuat hubungan bilateral, kesepakatan ini juga berkontribusi pada stabilitas kawasan dan kerja sama ASEAN, sejalan dengan komitmen kedua negara terhadap multilateralisme,” ujar Awang Azman.

Ditambahkan menambahkan bahwa kesepakatan saling bebas visa ini menegaskan hubungan yang kuat dan terus berkembang antara China dan Malaysia.

“Kesepakatan ini selaras dengan visi membangun komunitas strategis tingkat tinggi dengan masa depan bersama, yang menekankan saling menghormati dan kerja sama,” ujarnya.

Kesepakatan ini, menurut Awang Azman, melengkapi inisiatif yang sedang berjalan seperti Belt and Road Initiative, dengan meningkatkan konektivitas kawasan dan integrasi ekonomi.

“Ini mencerminkan komitmen bersama untuk menangani tantangan regional secara kolaboratif, memperkuat peran kedua negara sebagai anggota aktif komunitas internasional,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengaturan bebas visa ini akan secara signifikan meningkatkan sektor pendidikan, bisnis, dan pariwisata.

“Ini akan memudahkan perjalanan, pertukaran akademik, serta mendukung inisiatif penelitian bersama dan mobilitas pelajar, sehingga mempererat hubungan pendidikan,” tutur dia.

Pada tahun 2024, jumlah wisatawan dari China ke Malaysia mencapai 3,73 juta orang, meningkat 130,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data dari Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia.

Kunjungan timbal balik antara kedua negara kini telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Bebas visa ini juga menyederhanakan perjalanan bagi pengusaha dan investor, mendorong perdagangan dan investasi bilateral.

“Kesepakatan ini melengkapi 31 perjanjian kerja sama yang ditandatangani selama kunjungan, mencakup sektor seperti kecerdasan buatan, infrastruktur, dan pertanian,” jelas Awang Azman.

Pertukaran 31 MoU

Pada Rabu lalu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Xi Jinping menyaksikan pertukaran 31 Nota Kesepahaman (MoU) dan dokumen yang mencakup berbagai sektor kerja sama.

Salah satunya adalah perjanjian saling bebas visa bagi pemegang paspor dinas dan paspor biasa, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa perjanjian bebas visa ini akan meningkatkan pertukaran dan kerja sama, serta memajukan pembangunan komunitas China-Malaysia dengan masa depan bersama.

Dalam konferensi pers di Beijing pada 17 April, Lin menyampaikan bahwa China dan Malaysia memiliki persahabatan yang telah lama terjalin, visi yang serupa, kepentingan yang saling terkait, serta hubungan budaya dan antarwarga yang erat.

“Langkah ini pasti akan meningkatkan pertukaran masyarakat antarnegara, serta interaksi dan kerja sama bilateral di berbagai bidang, dan membawa pembangunan komunitas China-Malaysia dengan masa depan bersama ke tingkat yang lebih tinggi,” katanya. ***

IHSG Naik Tipis di Tengah Ketegangan Dagang AS-Indonesia, Investor Asing Lanjutkan Aksi Jual

0

DCNews, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,12% ke level 6.445,97 pada perdagangan Senin (24/4/2025), meski dibayangi kekhawatiran atas tarif impor AS terhadap produk Indonesia dan aksi jual bersih investor asing yang mencapai Rp686 miliar. Penguatan terbatas ini mengikuti tren positif sebagian besar bursa Asia, meski sentimen pasar tetap waspada menyusul ketidakpastian negosiasi dagang bilateral.

Pasar Saham Merespons Ketegangan Dagang AS-Indonesia

Indeks LQ45 justru melemah 0,12% ke 721,79, mencerminkan kehati-hatian investor. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research Pilarmas Investindo Sekuritas, menyatakan pelaku pasar memilih wait and see menyusul belum adanya kesepakatan konkret dari pertemuan delegasi Indonesia dengan United States Trade Representative (USTR) di Washington DC pekan lalu. Kedua pihak sepakat menyelesaikan perundingan tarif dalam 60 hari ke depan.

Ancaman Tarif 47% dan Dampaknya

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan potensi tarif impor AS hingga 47% terhadap produk Indonesia, yang dapat menggerus surplus perdagangan.

Data BPS mencatat surplus US$4,33 miliar pada Maret 2025, namun kekhawatiran muncul jika AS memberlakukan kebijakan resiprokal.

Faktor Eksternal: The Fed dan Proyeksi IMF

Pelaku pasar juga memantau komentar Presiden AS Donald Trump yang mendesak The Fed* memotong suku bunga, dianggap mengancam independensi bank sentral. Sementara IMF memprediksi kebijakan tarif global akan menekan pertumbuhan ekonomi, meski tidak memicu resesi.

Di sisi lain, Bank Sentral Tiongkok (PBoC) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan pada April 2025.

Performa Sektoral dan Saham

Sektor teknologi menjadi penggerak utama dengan kenaikan 3,39%, diikuti barang baku (+1,42%) dan industri (+0,40%). Sebaliknya, sektor konsumen primer anjlok 0,95%.

Saham seperti FITT dan FORU mencetak penguatan tertinggi, sedangkan SMDM dan ITMG tertekan.

Pergerakan Bursa Regional

Nikkei 225 Jepang merosot 1,30%, sementara Shanghai Composite China naik 0,45%. Straits Times Singapura menguat 1,15%, mencerminkan sentimen beragam di kawasan Asia. ***

Sufmi Dasco Dukung Industrialisasi Pedesaan sebagai Model Nasional, Penggiat Muda: “Langkah Penting untuk Pemerataan Ekonomi”

0

DCNews, Jakarta – Dukungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terhadap industrialisasi pedesaan sebagai model pembangunan nasional mendapat sambutan positif dari kalangan penggiat muda. Edi Homaidi, Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), menilai langkah ini dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil.

“Dukungan Pak Dasco adalah sinyal kuat bagi pengembangan industri pedesaan. Ini bukan hanya mempermudah implementasi, tapi juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Edi dalam pernyataan tertulis, Senin (21/4/2025).

Dasco sebelumnya menyatakan komitmennya usai bertemu Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, di Jakarta. Ia menekankan, industrialisasi pedesaan harus mampu menciptakan lapangan kerja skala besar.

“Sektor pedesaan perlu jadi penggerak penyerapan tenaga kerja,” ujar Dasco.

Edi menambahkan, selama ini potensi ekonomi desa sering terabaikan akibat minimnya infrastruktur, akses pasar, dan dukungan kebijakan. Dengan dorongan DPR RI ,ia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih serius membangun industri berbasis lokal.

“Desa punya sumber daya alam, tenaga kerja, dan produk unggulan. Jika dikelola baik, ini bisa jadi pusat pertumbuhan baru,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pendekatan partisipatif agar masyarakat tak hanya jadi penonton. “Industrialisasi harus memperkuat kearifan lokal, bukan merusaknya,” tegas Edi. ***

Digitalisasi Usulan Bantuan Perumahan, Fahri Hamzah: Langkah Kementerian PKP Cegah Korupsi dan Permudah Pemda

0

DCNews, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan sistem digitalisasi, untuk menampung seluruh usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari pemerintah daerah (Pemda). Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sekaligus mencegah potensi praktik korupsi dalam proses pengajuan bantuan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam pertemuan bersama Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Jakarta, Senin (21/4/2025).

“Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka, sehingga menurunkan peluang terjadinya komunikasi informal,” ujar Fahri.

Fahri juga menekankan bahwa sistem ini akan mempermudah daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara efektif.

“Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda akan lebih mudah melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti akan solid antara gubernur dan bupati, sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga mengungkapkan bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan. Dari total 15.172 rumah tidak layak huni (RTLH), baru sekitar 5.725 unit yang berhasil dibangun dalam tujuh tahun terakhir.

“Masih ada sekitar 9.447 unit yang butuh penanganan. Lahan usulan sudah kami siapkan di 12 titik. Kami berharap program pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan pemenuhan kebutuhan ini,” kata Saipul.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Imran menyambut baik usulan tersebut, dengan menegaskan bahwa semua permintaan dari daerah akan diverifikasi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kami juga mendorong pengajuan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang mendukung kawasan permukiman. Ke depannya, pembangunan rumah akan mengusung ciri khas lokal agar tidak seragam dan lebih mencerminkan identitas daerah,” jelas Imran.

Program digitalisasi ini diharapkan mulai dijalankan tahun ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola pembangunan perumahan nasional yang lebih bersih, akuntabel, dan inklusif. ***

Revitalisasi Sentra IKM Dorong Ekspor Produk Kulit Indonesia Capai USD 4,6 Miliar di 2024

0

DCNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menggenjot daya saing industri kecil menengah (IKM) sektor kulit, dengan merevitalisasi sentra produksi di berbagai daerah. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak nilai ekspor produk kulit nasional yang mencapai USD 4,6 miliar atau sekitar Rp77,2 triliun pada tahun 2024.

Revitalisasi dilakukan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, pelatihan SDM, hingga pembukaan akses pasar ekspor. Salah satu sentra yang menjadi proyek percontohan adalah Sentra IKM Kulit Manding di Bantul, Yogyakarta, yang dikembangkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ndalem Kulit Jogja (NKJ).

“Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, kami terus mendorong pengembangan sentra-sentra IKM di berbagai wilayah,” ujar Reni Yanita, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Senin (21/4/2025), di Jakarta.

Menurut Reni, sektor kulit memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional, terutama dari subsektor alas kaki dan tas kulit. Ekspor alas kaki menyumbang USD 3,1 miliar atau Rp52 triliun, sementara tas dan produk sejenis dari kulit menyumbang USD 1,1 miliar atau Rp18,47 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, produk kulit menjadi salah satu dari empat komoditas ekspor utama Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan.

Dengan program ini, Kemenperin berharap dapat memperkuat ekosistem industri nasional secara menyeluruh, melalui hilirisasi bahan baku lokal dan pengembangan komunitas IKM berbasis wilayah. ***

Indonesia Mulai Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS di Bawah Kebijakan Dagang Era Trump

0

DCNews, Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang secara resmi diterima oleh Amerika Serikat untuk memulai negosiasi tarif resiprokal—bagian dari strategi perdagangan AS yang kembali dihidupkan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Presiden Trump telah menunjuk Howard Lutnick, Duta Besar Greer (USTR), dan Menteri Keuangan (Menkeu) Scott Bessent sebagai pejabat utama yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan tarif perdagangan AS.

Departemen Perdagangan AS (DoC), yang memimpin pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perdagangan, bertindak sebagai koordinator dalam negosiasi dengan negara mitra, termasuk Indonesia.

Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick untuk menyampaikan proposal resmi negosiasi yang bertujuan menyeimbangkan defisit perdagangan AS serta memperkuat hubungan dagang bilateral.

“Kami menghargai kesediaan Menteri Lutnick untuk membuka ruang negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Airlangga dalam pernyataan resminya dari Jakarta pada Minggu (20/4/2025).

Sebagai bagian dari proposal tersebut, lanjut Airlangga, Indonesia menawarkan peningkatan impor produk-produk asal AS, termasuk komoditas energi—minyak mentah, LPG, dan bensin—serta produk pertanian seperti kedelai, bungkil kedelai, dan gandum, yang memang tidak diproduksi di dalam negeri.

Delegasi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk memperdalam kerja sama dalam sektor mineral kritis, mendorong investasi dari AS, serta menyelesaikan hambatan non-tarif (NTB) yang selama ini menjadi perhatian pengusaha AS di Indonesia.

Saling Menguntungkan

Menteri Lutnick menyambut baik proposal konkret dari Indonesia, menyebutnya sebagai “nyata dan saling menguntungkan”—berbeda dengan beberapa negara lain yang juga mengajukan proposal tetapi belum diterima oleh pihak AS.

“Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia dalam memulai negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” kata Lutnick, sambil menyetujui target penyelesaian negosiasi dalam waktu 60 hari.

Ia juga mendorong agar segera disusun jadwal pembahasan teknis secara rinci bersama DoC dan USTR.

Tim negosiasi Indonesia yang mendampingi Menko Airlangga antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Hadir pula Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, serta Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara. ***

Fahri Hamzah di Halalbihalal Muhammadiyah: Perkuat Peran Strategis Bangun Peradaban

0

DCNews, Jakarta – Dalam nuansa penuh kehangatan dan semangat silaturahmi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menghadiri acara Halalbihalal yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah pada Sabtu, 19 April 2025. Acara ini tidak hanya menjadi momen refleksi dan kebersamaan pasca-Idulfitri, tetapi juga forum penting yang mempertemukan tokoh-tokoh nasional, pejabat tinggi negara, hingga perwakilan negara sahabat.

Dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Wakil Menteri dari Kabinet Indonesia Maju serta para Duta Besar dari berbagai negara, acara ini menjadi panggung persahabatan lintas sektor dan lintas bangsa.

Dalam forum yang sarat nilai dan makna ini, Fahri Hamzah menyampaikan pesan yang sarat refleksi dan arah strategis. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dalam membangun fondasi peradaban yang berakar pada moralitas dan semangat sosial.

Disamping itu, Fahri menekankan bahwa di tengah tantangan global yang terus berubah cepat—dari krisis iklim hingga disrupsi digital—Indonesia membutuhkan kekuatan sipil yang mampu menjaga nilai sekaligus bergerak adaptif.

“Muhammadiyah memiliki DNA sebagai gerakan pembaruan. Ia lahir dari kegelisahan terhadap stagnasi dan tumbuh sebagai kekuatan pembebas,” sebut dia.

“Sejarah membuktikan perannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Sekarang, saatnya peran itu diperluas ke tataran global, menjadi suara moderasi dan kemajuan,” lanjut Fahri dengan penuh keyakinan.

Bukan Hanya Penjaga Moral

Ia juga menambahkan bahwa Muhammadiyah perlu terus menegaskan dirinya bukan hanya sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai arsitek sosial yang aktif dalam merancang masa depan bangsa.

“Kita tidak bisa menyerahkan urusan peradaban hanya kepada negara. Peradaban dibangun oleh kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil yang tercerahkan,” lanjut.Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu lagi.

Fahri menilai, dengan basis massa yang kuat, jaringan pendidikan yang luas, serta legitimasi moral yang telah teruji selama lebih dari satu abad, Muhammadiyah memiliki posisi unik dan strategis untuk turut menentukan arah bangsa, bahkan dalam dinamika global yang semakin kompleks.

Momentum Halalbihalal ini, menurutnya, bukan hanya tentang mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang kontemplatif bagi elite bangsa untuk menyatukan visi dan nilai.

“Kita harus kembali pada esensi: membangun bangsa bukan semata tentang infrastruktur fisik, tapi juga membangun infrastruktur nilai,” tegasnya.

Acara yang berlangsung khidmat namun akrab itu ditutup dengan doa bersama dan saling berjabat tangan antar hadirin. Sebuah penegasan bahwa di tengah perbedaan peran dan latar belakang, semangat kebersamaan dan persatuan tetap menjadi fondasi dalam menatap masa depan Indonesia. ***