DCNews, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi meluncurkan MPR For Papua, sebuah forum strategis yang bertujuan menjadi wadah konstitusional penyelesaian masalah-masalah kompleks di Tanah Papua. Forum ini terdiri dari 42 anggota MPR RI, baik DPR RI maupun DPD RI yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, yang juga ditunjuk sebagai Ketua MPR For Papua, menggelar pertemuan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025), untuk menyerahkan rencana kerja dan menekankan pentingnya langkah cepat dalam menangani isu-isu krusial seperti proyek food estate dan pengelolaan Freeport.
“Lokasi food estate yang ditetapkan pemerintah justru menyebabkan lahan lumbung pangan terendam banjir. Ini bukti ketidaktepatan perencanaan yang harus segera dievaluasi,” ujar Yorrys. Ia menambahkan, forum ini akan menjadi jembatan komunikasi antara rakyat Papua dan pemerintah pusat untuk menjawab ketimpangan pembangunan dan keresahan masyarakat.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa MPR For Papua akan menjadi kepanjangan tangan MPR RI untuk memfasilitasi dialog intensif dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak terkait guna menciptakan solusi yang komprehensif, khususnya dari sisi politik dan kebijakan nasional.
“Forum ini bukan hanya simbolis, tapi akan kami dorong untuk aktif dalam menyampaikan aspirasi rakyat Papua langsung kepada pengambil kebijakan di Jakarta,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Muzani juga secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan MPR For Papua kepada Yorrys Raweyai dan jajaran pengurus untuk masa bakti 2025–2030. Keanggotaan forum ini mencakup seluruh wakil rakyat dari enam provinsi di Papua: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Langkah selanjutnya, MPR For Papua dijadwalkan segera berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga strategis guna membahas langkah konkret terkait pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial di Papua. ***
