Wamen PKP, Fahri Hamzah: Program Perumahan Emban Tiga Amanat Besar Presiden

Date:

DCNews, Jakarta – Dalam program perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberantas kemiskinan, dan kedua adalah menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat.

“Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya banyak pekerjaan baru, terutama di (program) renovasi kalau di daerah-daerah,” kata Wakil Menteri (Wamen PKP), Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Selanjutnya ditambahkan Wamen Fahri, mandat ketiga, yakni berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Seiring dengan target-target tersebut, barulah muncul angka 3 juta rumah yang diprogramkan kepala negara dan menjadi janji kampanye Pilpres 2024,” ujarnya lagi.

Wamen Fahri juga mengatakan, program 3 juta rumah yang diuraikan dalam program satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di pesisir, menarik banyak minat investor. Menurut dia, banyak lembaga donor yang ingin berkontribusi dalam program 3 juta rumah yang merupakan inisiasi Presiden Prabowo ini.

“Minat investasi itu pun tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri,” demikian Fahri Hamzah, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI pada Periode 2014-2019 itu. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

UU Satu Data Indonesia: Jangan Biarkan Data Rakyat Menjadi Senjata Industri Pinjol

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants...

Status WhatsApp Debt Collector Berisi Kata-kata Kasar Berujung Laporan Pencemaran Nama Baik di Tegal

DCNews, Tegal – Unggahan status WhatsApp yang berisi rekaman...

Habiburokhman Singgung Watergate Indonesia saat Dorong RUU Penyadapan

DCNews, Jakarta - Praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...

UU Satu Data Indonesia Harus Hentikan Tumpang Tindih Data dan Lindungi Privasi Masyarakat

DCNews, Jakarta – Ketidakakuratan data pemerintah berpotensi membuat masyarakat...