Home Blog Page 319

Naik Anggaran, Naik Dampak: Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Program Bantuan Makan Bergizi Gratis

0

DCNews, Jakarta — Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan makan bergizi gratis nasional pada tahun 2026, dengan jumlah yang melebihi Rp 171 triliun yang dianggarkan pada 2025. Target penerima juga bertambah, mencakup 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Direktur Sektor Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rofyanto Kurniawan melalui keterangan, Senin (5/2025) menyatakan bahwa setelah target penerima tercapai, pemerintah akan mengalihkan fokus ke peningkatan kualitas pelaksanaan program.

“Kalau target 82,9 juta penerima sudah kita capai, fokus berikutnya adalah pada perbaikan kualitas implementasi,” ujar Rofyanto seraya menegaskan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya mencakup aspek distribusi bantuan, tetapi juga melibatkan penguatan kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah.

Upaya ini, lanjut dia, bertujuan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga akan menyinergikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pengadaan bahan pangan dari petani lokal dan pelaku UMKM.

“Dengan pendekatan ini, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima langsung, tetapi juga oleh pelaku ekonomi mikro di sektor pertanian dan perdagangan,” kata dia lagi.

Dalam proyeksi resmi pemerintah, program ini diperkirakan menyumbang 1,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2026. Selain itu, implementasi program disebut-sebut akan menciptakan lebih dari 1,32 juta lapangan kerja baru dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,38 poin persentase.

Program bantuan gizi ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ***

Kasus PHK di Indonesia Tembus 24.000 hingga April 2025, Industri Pengolahan Paling Terdampak

0

DCNews, Jakarta — Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia melonjak tajam pada awal 2025. Hingga 23 April, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 24.036 pekerja di berbagai sektor telah mengalami PHK, setara sepertiga dari total kasus sepanjang tahun 2024 yang mencapai 77.965 kasus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025) mengungkapkan, tren kenaikan ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan nasional tengah menghadapi tekanan berat.

“Per 23 April sudah 24.036 kasus, atau lebih dari sepertiga jumlah tahun lalu. Jadi secara year on year memang ada peningkatan,” ujar Yassierli.

Tiga provinsi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PHK tertinggi: Jawa Tengah (10.692 kasus), DKI Jakarta (4.649 kasus), dan Riau (3.546 kasus).

Dari sisi sektor, industri pengolahan menjadi penyumbang tertinggi dengan 16.801 kasus. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran (3.622 kasus), serta aktivitas jasa lainnya (2.012 kasus).

Menurut Yassierli, penyebab utama PHK beragam. Mulai dari penurunan pasar domestik dan ekspor, relokasi perusahaan ke wilayah dengan upah lebih rendah, hingga konflik industrial dan efisiensi perusahaan untuk menghindari kerugian. Alasan lain termasuk perubahan model bisnis dan kebangkrutan.

“Jadi penyebab PHK beragam. Ketika ditanya soal mitigasi, tentu harus dilihat dari masing-masing kasus,” jelasnya.

Pengangguran Terbuka Capai 7 Jutaan

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamnaker) Immanuel Ebenezer juga mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia saat ini mencapai 7,48 juta orang. Ia memperingatkan bahwa angka ini berpotensi meningkat, seiring memanasnya perang dagang dan kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat.

“Itu data sebelum perang tarif, mungkin bisa bertambah setelahnya,” kata Immanuel. ***

Regulator Mendukung Fintech di Money20/20

0

DCNews, Bangkok – Kehadiran signifikan para regulator keuangan dalam konferensi Money20/20 menunjukkan semakin besarnya pengakuan dari lembaga-lembaga ini terhadap pentingnya mengadopsi teknologi keuangan baru (fintech), atau berisiko tertinggal dalam era keuangan digital.

Scarlett Sieber, Kepala Strategi dan Pertumbuhan Money20/20 — ajang fintech global berbasis di AS — menilai bahwa regulator kini ingin menjadi peserta aktif dalam perjalanan keuangan digital demi menjaga daya saing negara mereka. Hal ini juga mencerminkan upaya mereka memanfaatkan keahlian dari dalam industri untuk mendukung peran mereka.

“Peran regulator dalam keuangan digital sangat penting. Jika kita membiarkan teknologi berkembang tanpa pengawasan, maka akan muncul berbagai masalah. Karena itu, keseimbangan sangat penting dan regulator perlu dibekali pengetahuan serta keahlian guna mendukung industri fintech,” ujarnya kepada StarBiz, sebagaimana dikutip DCNews, Senin (5/5/2025).

Sieber menambahkan bahwa konferensi Money20/20 di Asia baru memasuki edisi keduanya, setelah pertama kali diselenggarakan di Amerika Serikat pada 2012. Tiga tahun lalu, penyelenggara mengambil keputusan strategis untuk memfokuskan perhatian pada para regulator.

“Untuk memajukan industri, regulasi adalah kunci. Tim kami terdiri dari mantan bankir, pemodal ventura, dan bahkan jurnalis, yang membangun konten acara ini dan menjalin hubungan dengan para pelaku utama. Dengan Money20/20, para regulator juga menggunakan platform kami untuk menyampaikan pengumuman penting kepada industri,” ujar Siebet seraya mengakui kalau tahun lalu, sesi bersama Bank of Thailand (BoT) menjadi yang paling populer.

Inklusif Keuangan

Dalam acara terbaru, Wakil Gubernur BoT, Roong Mallikamas, dalam pidato utamanya menyoroti tantangan inklusi keuangan.

“Kawasan kita, sebagai mosaik ekonomi yang dinamis, menawarkan peluang luar biasa bagi inovasi fintech,” ungkapnya.

Namun, lanjut Roong, sebagian besar populasi kita masih belum memiliki akses atau hanya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan formal. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang dewasa di beberapa negara ASEAN tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Ia mencatat bahwa ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan melampaui US$360 miliar pada tahun 2025.

Untuk membuka peluang bagi komunitas yang belum terlayani, BoT mengadopsi kerangka kerja “3 Terbuka” – kompetisi terbuka, infrastruktur terbuka, dan data terbuka.

Roong menjelaskan bahwa hambatan inklusi berasal dari keterbatasan data untuk penilaian kredit, kurangnya transparansi, dan lemahnya interoperabilitas sistem, yang menyebabkan tingginya biaya akuisisi nasabah bagi bank tradisional.

Ia menambahkan bahwa perusahaan fintech, dengan kelincahan dan pendekatan yang berfokus pada data, berada pada posisi yang tepat untuk menjembatani kesenjangan ini.

Sementara itu, Sieber menambahkan bahwa dalam acara terbaru di Bangkok, para regulator mengadakan sesi tertutup untuk membahas aspek penting pengembangan fintech di Asia Tenggara.

Pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Money20/20 menyebutkan bahwa forum ini memungkinkan regulator untuk berbagi pandangan terkait prioritas nasional, tantangan, dan peluang dalam bidang fintech dan keuangan terbuka (open finance).

Hasil penting dari sesi tersebut termasuk pengakuan bahwa kolaborasi antarnegara Asia yang lebih kuat dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung keberhasilan fintech serta open finance di kawasan ini.

Para regulator juga sepakat mengenai perlunya memperkuat sistem data domestik, menyatakan kesediaan untuk menjajaki kemitraan bilateral, serta berkomitmen untuk mendorong kerja sama regional yang lebih luas. Mereka mengakui adanya tujuan bersama, namun tetap menghormati perbedaan nasional.

Pernyataan pers itu juga menyebut bahwa para regulator menganggap keamanan data dan privasi konsumen sebagai “hal yang sangat penting dan akan diperlakukan sebagai prioritas utama.”

Disebutkan pula bahwa regulator berupaya “meningkatkan saling pengertian dan dialog melalui pertukaran pandangan, tantangan, dan pendekatan regulasi yang berkelanjutan dalam fintech.”

Money20/20 – yang kini dijuluki sebagai ajang fintech terdepan di dunia – berlangsung selama tiga hari, dengan lebih dari 3.000 peserta dari 87 negara, termasuk 24 negara kawasan Asia-Pasifik.

Lebih dari 250 pembicara industri dari Asia tampil di empat panggung utama, membahas topik-topik kunci seperti kecerdasan buatan, pembayaran lintas negara, perbankan terbuka, aset digital, mata uang digital bank sentral, dan inklusi keuangan. ***

Bisa Lukai Rasa Keadilan Publik, Legislator PDIP Minta Kemsos Kaji Mendalam Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

0

DCNews, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., menyuarakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto, dengan alasan potensi pelanggaran rasa keadilan publik. Ia meminta Kementerian Sosial (Kemsos) bersama Dewan Gelar untuk mengkaji kembali usulan tersebut secara mendalam.

“Kasus dugaan korupsi terhadap tujuh yayasan yang terkait dengan Soeharto sejak tahun 2000 belum juga selesai secara hukum hingga kini. Memberikan gelar pahlawan nasional dalam kondisi ini tidak hanya menyalahi prinsip keadilan, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penghargaan negara,” kata Abidin dalam pernyataan tertulis, Senin (5/5/2025).

Abidin menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, calon pahlawan nasional harus memiliki integritas tinggi dan bebas dari catatan pelanggaran hukum. Ia menyoroti bahwa selain kasus dugaan korupsi, masa pemerintahan Soeharto juga sarat dengan tuduhan pelanggaran HAM, kolusi, dan nepotisme yang meninggalkan luka sejarah.

“Rakyat Indonesia menginginkan sosok pahlawan yang bersih, jujur, dan menjadi teladan moral. Jika sejarah kelam diabaikan, maka semangat antikorupsi dan keadilan sosial yang kita perjuangkan bersama akan terciderai,” ujarnya.

Abidin juga mengapresiasi berbagai elemen masyarakat sipil yang menolak pengusulan gelar ini. Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi proses pengkajian gelar tersebut secara ketat.

“Kami menyerukan agar pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan mempertimbangkan dampak sosial serta historis dari keputusan ini,” tutupnya.

Diketahui, nama Soeharto kembali masuk dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025, bersama sejumlah tokoh lainnya seperti K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Bisri Sansuri, dan Idrus bin Salim Al-Jufri. Dari total 10 nama yang diajukan, empat merupakan usulan baru, sementara enam lainnya adalah pengajuan ulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usulan ini sedang dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di bawah koordinasi Kementerian Sosial. ***

Ekraf Hunt 2025: Upaya Besar Pemerintah Angkat Karya Lokal ke Dunia

0

DCNews, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) resmi meluncurkan Ekraf Hunt 2025, ajang pencarian dan kurasi kekayaan intelektual (IP) dari karya anak bangsa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangnya, Senin (5/5/2025) menyebut program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional yang berbasis data dan kolaborasi.

“Ekraf Hunt menggambarkan potensi luar biasa dari para pegiat ekraf yang selama ini tersembunyi. Melalui program ini, kami menjadi hub pendataan, pemetaan, sekaligus promosi IP Indonesia,” ujarnya.

Sebanyak 1.399 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai daerah mendaftar tahun ini, dan 516 IP telah lolos kurasi. Mereka akan mendapatkan prioritas kolaborasi, akses pendanaan, serta aktivasi IP secara nasional dan internasional. Karya-karya tersebut juga akan ditampilkan di situs resmi kementerian: hunt.ekraf.go.id.

Melanjutkan keterangannya, Menteri Riefky menegaskan, program ini tidak hanya fokus pada seleksi karya, melainkan membangun masa depan ekonomi nasional yang berbasis pada identitas dan kreativitas budaya. “Media digital dan teknologi adalah masa depan Indonesia yang kreatif dan penuh inovasi,” katanya lagi.

Mengusung tema Celebration of Creativity in Indonesia, Ekraf Hunt tahun ini juga mendapat dukungan luas dari lebih dari 100 key opinion leader (KOL) Gen Z dan berbagai komunitas kreatif nasional. Beberapa di antaranya seperti Public Figure Hub, Youtz Media, Khuga, API BGI, Halomiyu, Maxdecal, dan Artotel Wanderlust.

25 Pekerja Kreatif

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar, menambahkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 26 juta pekerja kreatif.

“Ekraf Hunt dihadirkan agar dunia melihat langsung talenta Indonesia. Ini panggung mereka. Dan kami pastikan ada keberlanjutan dalam bentuk komersialisasi dan pendampingan,” ujar Irene.

Pendaftaran peserta masih dibuka dan dapat diakses melalui laman resmi. Kemenparekraf menargetkan lebih banyak IP lokal masuk pasar internasional dalam dua tahun ke depan. ***

PKS Puji Gubernur Kaltim: Komitmen pada Pendidikan dan Kebijakan Pro-Rakyat Diapresiasi

0

DCNews, Balikpapan – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, memuji kinerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang dinilainya menunjukkan perhatian serius terhadap sektor pendidikan dan pembangunan daerah. Pujian itu disampaikan dalam kunjungan kerja PKS ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung akhir pekan ini.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (4/5/2025), Wakil Ketua MKD DPR RI dari Fraksi PKS, yang akrab disapa Habib Aboe itu menilai Program Gratispoll—yang diluncurkan Rudy kurang dari 100 hari sejak menjabat, merupakan langkah revolusioner dalam mendorong akses pendidikan di provinsi tersebut. Program ini memberi bantuan langsung bagi pelajar dan mahasiswa, dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Seorang gubernur yang menunjukkan perhatian luar biasa terhadap dunia pendidikan. Ini sangat membanggakan kami,” ujar Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.

Kunjungan Habib Aboe ke Kaltim merupakan bagian dari agenda internal PKS bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dalam pertemuan dengan Gubernur Rudy Mas’ud, keduanya membahas berbagai peluang dan tantangan strategis yang dihadapi Kalimantan Timur, termasuk posisi provinsi itu dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Habib Aboe juga menyoroti teladan pribadi yang diberikan Rudy dalam bidang pendidikan, dengan menyelesaikan program doktoral bersama kakaknya, Hasan Mas’ud, yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kaltim.

“Ini adalah inspirasi besar. Bahwa semangat belajar tidak dibatasi usia maupun jabatan. Ini bukan hanya contoh bagi PKS, tetapi bagi seluruh masyarakat Kaltim,” imbuh anggota Komisi III DPR RI itu.

Selain sektor pendidikan, PKS juga mengapresiasi langkah Rudy dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur. Beberapa hari lalu, Rudy menghadiri rapat dengan Komisi II DPR RI untuk menyuarakan kepentingan Kalimantan Timur, khususnya dalam menyambut pembangunan IKN.

“Ini menunjukkan bahwa Kaltim tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi menjadi tuan rumah yang sejajar dan berdaulat,” ujar Habib Aboe seraya juga menyampaikan penghargaan atas kebijakan Pemprov Kaltim membebaskan denda dan pajak kendaraan bermotor hingga 2025., yang dinilainya sangat membantu meringankan beban masyarakat dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi lokal. ***

Pemerintah Bekukan Sementara Layanan Worldcoin dan WorldID atas Dugaan Pelanggaran Regulasi Digital

0

DCNews, Jakarta — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) membekukan sementara izin layanan Worldcoin dan WorldID, menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan dan dugaan pelanggaran peraturan penyelenggaraan sistem elektronik. Pembekuan dilakukan dengan menangguhkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik PT Sandina Abadi Nusantara, yang digunakan oleh layanan Worldcoin. Sementara itu, operator utama layanan, PT Terang Bulan Abadi, disebut belum memiliki TDPSE dan tidak terdaftar secara resmi.

“Langkah ini bersifat preventif guna menghindari potensi risiko yang bisa merugikan masyarakat,” kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, dalam pernyataan tertulis, Minggu (4/5/2025)..

Menurut Alexander, penggunaan izin milik entitas lain oleh penyelenggara layanan digital merupakan pelanggaran serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

“Ketidakpatuhan terhadap prosedur pendaftaran, apalagi penggunaan identitas hukum pihak lain, merupakan pelanggaran yang tidak bisa dianggap ringan,” ujarnya.

Kemenkomdigi telah menjadwalkan pemanggilan terhadap perwakilan kedua perusahaan guna dimintai klarifikasi. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai layanan digital ilegal dan segera melaporkan indikasi pelanggaran melalui kanal resmi.

“Pengawasan ruang digital terus kami lakukan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” tambah Alexander. ***

Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia Meningkat, Tapi Ketimpangan Masih Menganga

0

DCNews, Jakarta – Harapan pemerintah untuk membangun masyarakat yang semakin cakap dalam mengelola keuangan tampaknya mulai membuahkan hasil. Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/5/2025) mengatakan, tingkat literasi keuangan masyarakat naik menjadi 66,46%, meningkat dari 65,43% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks inklusi keuangan melonjak signifikan dari 75,02% menjadi 80,51%.

“Bila menggunakan cakupan yang lebih luas dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), literasi keuangan tercatat di angka 66,64% dan inklusi keuangan bahkan mencapai 92,74%,” ujar Ateng.

Namun, ia juga menggarisbawahi adanya jurang ketimpangan yang mencolok antara layanan keuangan konvensional dan syariah. Pada tahun yang sama, indeks literasi keuangan syariah hanya menyentuh 43,42%, jauh tertinggal dibandingkan literasi konvensional yang berada di angka 66,45%. Kesenjangan yang lebih tajam terlihat dalam hal inklusi: layanan keuangan syariah hanya mencatat 13,41%, dibandingkan 79,71% untuk konvensional.

Ketimpangan Wilayah dan Gender

Peningkatan indeks secara nasional ternyata belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok usia dan gender, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 70,89%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang hanya 59,60%. Dalam hal inklusi, warga kota mencapai 83,61%, sedangkan warga desa berada di angka 75,70%.

“Kesenjangan ini tidak bisa diabaikan. Perlu strategi yang lebih inklusif dalam edukasi dan pemberdayaan keuangan, terutama di daerah-daerah tertinggal,” tegas Friderica yang akrab disapa Kiki.

Secara gender, pria tercatat sedikit lebih unggul dalam literasi keuangan (67,32%) dibandingkan perempuan (65,58%). Namun, menariknya, perempuan justru mencatat inklusi keuangan yang lebih tinggi (92,89%) dibandingkan pria (92,58%).

Kelompok Usia Produktif Jadi Penopang

Dalam penjabaran lebih lanjut, kelompok usia 18–50 tahun terbukti menjadi pilar utama dalam peningkatan capaian literasi dan inklusi. Sebaliknya, kelompok usia di bawah 18 tahun dan di atas 50 tahun menunjukkan ketertinggalan dalam memahami serta mengakses layanan keuangan formal.

Meskipun angka-angka menunjukkan kemajuan, para pengambil kebijakan sepakat bahwa perjalanan Indonesia menuju ekosistem keuangan yang benar-benar inklusif dan merata masih panjang.

“Kita sudah berada di jalur yang benar. Tapi pekerjaan besar kita adalah memastikan tak ada yang tertinggal di belakang,” tutup Friderica. ***

Kapolres Jambi Peringatkan Debt Collector: Penarikan Kendaraan Secara Paksa Bisa Dipidana

0

DCNews, Jambi — Praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam banyak kasus, mereka kerap turun langsung mendatangi debitur yang menunggak cicilan utang.

Bahkan, aksi mereka sering kali dibumbui ancaman verbal, intimidasi, hingga kekerasan fisik, sehingga menimbulkan keresahan publik, seperti yang dialami seorang warga Jambi yang dipaksa menyerahkan kendaraannya oleh debt collector di jalan umum.

Sontak, aksi rampas kendaraan warga Jambi yang videonya sempat viral tersebut, mebuat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, arkan peringatan tegas terhadap kepada para debt collector yang berlaku kasar.

Sebagaimana dikutip DCNews, Minggu (4/5/2025), Kombes Pol Manang menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat diproses secara pidana. Kata dia, rksekusi jaminan fidusia itu ada aturannya.

“Debt collector tidak bisa sembarangan menarik kendaraan, apalagi dengan cara mengancam, melakukan kekerasan, atau tindakan pidana lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, penarikan kendaraan debitur hanya bisa dilakukan jika telah mendapatkan penetapan dari pengadilan atau berdasarkan kesepakatan resmi antara debitur dan kreditur yang disertai berita acara dan tanda tangan kedua belah pihak.

Fenomena Penagihan Ala Jalanan

Sebagaimana diketahui, modus yang paling umum para jasa penagihan alias debt collector adalah “penarikan paksa di tempat”, di mana kendaraan ditahan bahkan tanpa menunjukkan surat kuasa yang sah dari leasing atau tanpa proses hukum yang sesuai. Banyak korban merasa tidak berdaya karena ketidaktahuan hukum atau karena takut menghadapi kelompok yang tampil intimidatif.

Tak jarang pula, debt collector beroperasi di luar kendali perusahaan pembiayaan, menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak memiliki izin resmi. Kondisi ini memperburuk citra penagih utang dan menciptakan ruang abu-abu antara penegakan kontrak fidusia dan tindakan kriminal.

Lembaga Perlindungan Konsumen maupun kepolisian telah beberapa kali mengingatkan bahwa penarikan kendaraan bermotor harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tanpa putusan pengadilan atau kesepakatan sah, tindakan tersebut tergolong pelanggaran hukum.

Melanjutkan pernyataannya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti menambahkan bahwa peran debt collector seharusnya hanya sebatas sebagai pengingat, bukan eksekutor.

“Kalau menggunakan kekerasan, bisa kita proses pidana,” katanya seraya mengimbau masyarakat yang menjadi korban tindakan serupa agar melapor ke pihak berwajib.

‘Kami tunggu laporan dari korban. Kami akan pelajari apakah peristiwa itu masuk ranah pidana atau tidak,” pungkasnya.***

Prabowo Instruksikan Pemanfaatan Tanah Negara di Kota untuk Hunian Murah, Kata Fahri Hamzah

0
DCNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemanfaatan tanah milik negara yang berada di kawasan perkotaan, untuk pembangunan hunian murah bagi masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis mengatasi krisis perumahan dan kemacetan di kota-kota besar.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, dikutip Sabtu (3/5/2025) menyampaikan bahwa lahan milik negara akan dijadikan komponen subsidi yang diberikan kepada pengembang.
Dengan skema ini, menurut Wamen Fahri, harga rumah di kota-kota besar diperkirakan bisa turun hingga 50 persen dari harga pasar.
“Salah satu kebijakan presiden yang langsung diinstruksikan adalah menggunakan tanah-tanah negara yang ada di kota. Ini akan dikelola oleh Dirjen Perkotaan dan diminta pengembang untuk membangun,” ujar Fahri.
Ia menjelaskan, pemerintah akan menghitung biaya konstruksi dan keuntungan pengembang, lalu mengurangkan nilai tanah negara sebagai bentuk subsidi agar rumah bisa dijual lebih murah.
“Kita hitung harga tanah sebagai elemen subsidi. Setelah tanah dianggap bersih, tinggal dihitung berapa biaya bangunnya, ditambah margin keuntungan pengembang, dan itulah harga jual rumah,” papar Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu lagi.
Fahri menyoroti tingginya harga tanah sebagai penyebab utama masyarakat sulit memiliki rumah di kota. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa tinggal di luar kota dan melakukan perjalanan harian yang menyebabkan kemacetan.
“Harga tanah di kota itu bisa mencapai 40 persen dari total harga rumah. Kalau tanahnya dari negara, otomatis harga bisa ditekan hingga 50 persen,” lanjutnya.
Fahri, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora itu menambahkan, pertumbuhan keluarga baru yang tak sebanding dengan ketersediaan hunian terjangkau memaksa masyarakat mencari tempat tinggal di pinggiran kota. Hal ini memperparah kemacetan karena mobilitas tinggi warga setiap hari.

Potensi Lahan

Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga melaporkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk proyek perumahan. Di antaranya, 33.116 hektare tanah milik Badan Bank Tanah, 79.925 hektare tanah terindikasi terlantar versi Kementerian ATR/BPN, dan 17,49 juta hektare tanah kas desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Masalah utama perumahan di Indonesia adalah regulasi yang sering berubah-ubah dan institusi yang berganti-ganti. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak konsisten dan tidak berkelanjutan,” tutup politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. ***