DCNews, Jakarta – Harapan pemerintah untuk membangun masyarakat yang semakin cakap dalam mengelola keuangan tampaknya mulai membuahkan hasil. Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/5/2025) mengatakan, tingkat literasi keuangan masyarakat naik menjadi 66,46%, meningkat dari 65,43% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks inklusi keuangan melonjak signifikan dari 75,02% menjadi 80,51%.
“Bila menggunakan cakupan yang lebih luas dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), literasi keuangan tercatat di angka 66,64% dan inklusi keuangan bahkan mencapai 92,74%,” ujar Ateng.
Namun, ia juga menggarisbawahi adanya jurang ketimpangan yang mencolok antara layanan keuangan konvensional dan syariah. Pada tahun yang sama, indeks literasi keuangan syariah hanya menyentuh 43,42%, jauh tertinggal dibandingkan literasi konvensional yang berada di angka 66,45%. Kesenjangan yang lebih tajam terlihat dalam hal inklusi: layanan keuangan syariah hanya mencatat 13,41%, dibandingkan 79,71% untuk konvensional.
Ketimpangan Wilayah dan Gender
Peningkatan indeks secara nasional ternyata belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok usia dan gender, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 70,89%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang hanya 59,60%. Dalam hal inklusi, warga kota mencapai 83,61%, sedangkan warga desa berada di angka 75,70%.
“Kesenjangan ini tidak bisa diabaikan. Perlu strategi yang lebih inklusif dalam edukasi dan pemberdayaan keuangan, terutama di daerah-daerah tertinggal,” tegas Friderica yang akrab disapa Kiki.
Secara gender, pria tercatat sedikit lebih unggul dalam literasi keuangan (67,32%) dibandingkan perempuan (65,58%). Namun, menariknya, perempuan justru mencatat inklusi keuangan yang lebih tinggi (92,89%) dibandingkan pria (92,58%).
Kelompok Usia Produktif Jadi Penopang
Dalam penjabaran lebih lanjut, kelompok usia 18–50 tahun terbukti menjadi pilar utama dalam peningkatan capaian literasi dan inklusi. Sebaliknya, kelompok usia di bawah 18 tahun dan di atas 50 tahun menunjukkan ketertinggalan dalam memahami serta mengakses layanan keuangan formal.
Meskipun angka-angka menunjukkan kemajuan, para pengambil kebijakan sepakat bahwa perjalanan Indonesia menuju ekosistem keuangan yang benar-benar inklusif dan merata masih panjang.
“Kita sudah berada di jalur yang benar. Tapi pekerjaan besar kita adalah memastikan tak ada yang tertinggal di belakang,” tutup Friderica. ***
