DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tudingan menguatnya sentralisasi kekuasaan hingga kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil terhadap arah demokrasi, pemerintah dan partai pendukung koalisi berupaya membangun narasi berbeda. Mereka menilai berbagai gejolak yang muncul saat ini bukan tanda kemunduran demokrasi, melainkan konsekuensi dari agenda transformasi besar yang sedang dijalankan negara.

Pandangan itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase penting yang menentukan arah pembangunan nasional dalam beberapa dekade ke depan.

“Kita sedang berada dalam fase-fase yang mendebarkan. Karena itu perlu dijelaskan kepada publik apa yang sebenarnya sedang terjadi,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Menurut Fahri, berbagai kritik yang berkembang belakangan perlu dibaca secara proporsional. Ia menyoroti munculnya perlawanan politik dari kelompok oposisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan mahasiswa yang mempertanyakan sejumlah langkah pemerintahan Prabowo.

Bagi Fahri, fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan yang terjadi tidak terjebak pada asumsi atau narasi yang belum tentu sesuai dengan realitas.

“Pertanyaannya, apakah yang terjadi sekarang benar-benar situasi serius seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak? Apakah ini mirip dengan 1998? Atau hanya respons terhadap perubahan besar yang sedang berlangsung?” ujarnya.

Ia menilai sebagian kritik yang menyebut Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih otoriter perlu diuji secara objektif. Menurut Fahri, yang sedang dijalankan pemerintah saat ini adalah agenda restrukturisasi ekonomi dan tata kelola sumber daya nasional yang memang berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati status quo.

Membaca Prabowo dari Gagasan yang Dibangunnya Sejak Lama

Fahri mengatakan dirinya memahami arah kebijakan Presiden Prabowo karena telah mengenalnya selama puluhan tahun. Ia pernah menjadi juru bicara Prabowo dalam beberapa kontestasi pemilihan presiden dan mengikuti perkembangan pemikiran politik maupun ekonomi Presiden sejak lama.

Ia juga mengaku banyak mempelajari pemikiran keluarga Djojohadikusumo, termasuk ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo.

Menurut Fahri, banyak kebijakan yang kini dijalankan pemerintah sebenarnya merupakan implementasi dari gagasan yang telah lama dituangkan Prabowo dalam berbagai pidato dan buku, terutama Paradoks Indonesia serta Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau ada yang terkejut dengan langkah-langkah besar Presiden Prabowo, mungkin karena belum membaca gagasan dasarnya sejak dulu. Apa yang dilakukan sekarang merupakan pelaksanaan dari ide yang sudah lama disampaikan beliau,” katanya.

Dalam pandangan Fahri, salah satu kritik utama Prabowo selama bertahun-tahun adalah tingginya kebocoran sumber daya alam dan ketimpangan distribusi hasil pembangunan. Kritik tersebut kini diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat kontrol negara terhadap aset strategis nasional.

Fokus pada Penguasaan Sumber Daya Alam

Fahri menjelaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurut dia, Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari nikel, batu bara, minyak dan gas, hingga sektor perkebunan dan kelautan.

Namun selama ini, kata Fahri, sebagian besar keuntungan ekonomi dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati rakyat.

Karena itu, pemerintah melakukan berbagai langkah penataan, termasuk penguatan pengawasan terhadap sektor pertambangan, ekspor komoditas strategis, serta pembentukan unit-unit yang bertugas memetakan dan mengelola aset sumber daya nasional secara lebih terintegrasi.

“Yang ingin dilakukan Presiden adalah memastikan tidak ada lagi kebocoran besar terhadap kekayaan negara. Sumber daya alam harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Program Pemerataan dan Kritik terhadap Sistem Ekonomi

Selain pengelolaan sumber daya alam, Fahri menilai agenda utama pemerintahan Prabowo adalah mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen pemerataan yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat bawah.

Meski program tersebut sempat diwarnai kasus hukum yang melibatkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), Fahri menegaskan bahwa persoalan dugaan korupsi harus diproses secara terpisah dari tujuan utama program.

“Kalau ada pejabat yang melakukan pelanggaran, tentu harus diproses hukum. Tetapi substansi dari program ini adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Fahri juga mengkritik model pembangunan yang menurutnya terlalu mengandalkan mekanisme pasar. Ia menilai akses terhadap modal, lahan, tambang, hingga pembiayaan perbankan selama ini lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi besar dibanding sektor rakyat.

Dalam perspektif tersebut, kata dia, Prabowo mendorong konsep ekonomi kerakyatan yang menempatkan negara sebagai instrumen untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan berlangsung lebih merata.

Paradoks Indonesia

Fahri mengatakan gagasan besar yang ingin dijawab Prabowo adalah apa yang selama ini disebut sebagai “Paradoks Indonesia” — sebuah kondisi ketika negara memiliki sumber daya alam melimpah tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat belum mencerminkan potensi tersebut.

Ia membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang memperoleh kemerdekaan pada periode yang hampir bersamaan, seperti Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan China.

“Negara-negara itu relatif lebih miskin sumber daya alam dibanding Indonesia. Tetapi hari ini mereka mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Itulah yang disebut sebagai paradoks Indonesia,” ujarnya.

Menurut Fahri, transformasi yang sedang dijalankan pemerintah bertujuan menjawab paradoks tersebut melalui penguatan peran negara, pengendalian kebocoran sumber daya alam, serta pemerataan hasil pembangunan.

Karena itu, ia meminta publik melihat dinamika politik dan sosial yang terjadi saat ini dalam kerangka perubahan jangka panjang, bukan semata-mata sebagai gejala kemunduran demokrasi.

“Yang terpenting adalah membaca situasi secara jernih agar kita tidak salah memahami arah perubahan yang sedang ditempuh bangsa ini,” kata Fahri. ***