DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, kemacetan, dan berbagai persoalan yang muncul akibat tingginya arus wisatawan, Bali didorong untuk segera mengubah arah pembangunan sektor pariwisatanya. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai sudah saatnya Pulau Dewata beralih dari model pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism) yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi saat kunjungan kerja BKSAP ke Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat kemarin (19/6/2026). Dalam pertemuan yang turut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Habib Aboe meminta Pemerintah Provinsi Bali menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas sebagai panduan transformasi sektor pariwisata daerah.
“Saran saya agar Pemprov Bali memiliki roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi dari mass tourism menuju quality tourism. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat, sementara tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi,” kata Habib Aboe.
Menurut dia, ukuran keberhasilan sektor pariwisata selama ini masih terlalu berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan. Padahal, tren global menunjukkan banyak destinasi wisata dunia mulai mengubah pendekatan tersebut dengan menitikberatkan pada kualitas pengalaman wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta dampak ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat setempat.
Habib Aboe menilai Bali memiliki modal kuat untuk menjadi pelopor pengembangan pariwisata berkualitas di kawasan Asia Pasifik. Selain memiliki daya tarik budaya dan alam yang mendunia, Bali juga dinilai memiliki peluang untuk membangun model pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.
Untuk mendukung transformasi tersebut, ia menekankan pentingnya menghadirkan investasi yang tidak hanya besar dari sisi nilai, tetapi juga berkualitas dari sisi manfaat. Menurutnya, investasi yang dibutuhkan Bali adalah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, memperkuat kapasitas masyarakat lokal, serta mendorong transfer teknologi.
“Yang dibutuhkan Bali bukan sekadar investasi yang besar, tetapi investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, dan mampu menghasilkan transfer teknologi bagi masyarakat lokal,” ujar Habib Aboe, yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Lebih jauh, Habib Aboe menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan ditawarkan kepada mitra internasional sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata berkualitas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan investasi yang masuk selaras dengan visi pembangunan daerah.
Ia juga melihat peluang Bali untuk mengambil peran yang lebih besar di tingkat global, tidak hanya sebagai destinasi wisata internasional, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran mengenai praktik-praktik pariwisata berkelanjutan.
Menurut Habib Aboe, Bali dapat menginisiasi forum internasional yang mempertemukan pemerintah, parlemen, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai negara untuk membahas isu-isu strategis seperti pariwisata berkelanjutan, ketahanan destinasi wisata (tourism resilience), hingga pelestarian budaya.
“BKSAP mendukung upaya-upaya tersebut melalui jalur parlemen dan jejaring internasional yang kami miliki,” kata Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.
Melalui kunjungan kerja tersebut, BKSAP menyatakan komitmennya untuk membuka komunikasi dengan berbagai parlemen dan mitra internasional guna mendukung transformasi pariwisata Bali. Upaya itu diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya unggul dalam jumlah kunjungan, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar dengan dampak lingkungan yang lebih terkendali. ***
