Home Blog Page 323

Tragedi di Velodrome: Atap Ambruk Saat Halalbihalal PDIP, 1 Meninggal dan Puluhan Orang Luka

0

DCNews, Jakarta – Suasana bahagia dalam acara Halalbihalal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendadak berubah menjadi kepanikan massal, setelah sebagian atap International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, ambruk pada Minggu siang (27/4/2025).

Kejadian nahas tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, ketika acara yang dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri serta jajaran pengurus pusat tengah memasuki sambutan dari salah satu tokoh senior partai, yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Brandon Susanto. Ia meninggal dunia setelah tiba-tiba atap gedung ambruk saat memberikan sambutan.

Saksi mata melaporkan bahwa Brando tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tim medis yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan pertama sebelum membawanya ke RS Columbia Asia Pulomas. Namun, nyawanya tidak tertolong.

Kronologi Kejadian

Menurut keterangan saksi mata, atap tribun sisi Barat yang menampung ratusan peserta mulai mengeluarkan suara retakan keras. Dalam hitungan detik, sebagian besar struktur atap runtuh menimpa kursi dan area tribun yang dipadati tamu undangan.

“Tiba-tiba terdengar suara ‘krek-krek’, lalu semua orang berteriak. Debu langsung mengepul ke mana-mana,” ujar Siti Mariani (45), kader PDIP yang berada di lokasi.

Panitia acara segera meminta seluruh peserta untuk mengevakuasi diri ke arah lapangan utama Velodrome. Dan, acara Halalbihalal dihentikan sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Brando Susanto yang kenal sebagai anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan dan memiliki rekam jejak aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai Ketua DPD Taruna Merah Putih Jakarta.

Korban dan Penanganan

Data sementara dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, setidaknya 26 orang mengalami luka ringan hingga sedang, sebagian besar akibat tertimpa puing ringan atau terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri.

BPBD, Pemadam Kebakaran, dan tim medis tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 20 menit setelah insiden. Beberapa korban langsung dibawa ke RSUD Pasar Rebo dan RS Islam Jakarta untuk mendapatkan perawatan.

Respon Pihak Berwenang

Sekretaris Jenderal PDIP, dalam keterangan resmi, menyatakan keprihatinan dan meminta semua pihak tetap tenang.

“Kami mengutamakan keselamatan kader dan tamu. Semua korban akan kami bantu proses pengobatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang juga turut hadir dalam acara tersebut, langsung memerintahkan evakuasi total dan penghentian seluruh aktivitas di Velodrome.

“Ini tragedi yang tidak bisa ditoleransi. Kami akan segera melakukan audit teknis total terhadap Velodrome dan mencari akar masalahnya,” tegas Gubernur.

Dugaan Penyebab

Pakar konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ir. Dimas Rakhman, menilai kemungkinan ada kombinasi beban berlebih dan degradasi struktur.
“Bangunan seperti Velodrome dirancang untuk event olahraga, bukan untuk ribuan orang duduk diam di tribun dalam waktu lama. Tekanan statis ini bisa mempercepat kelelahan struktur, apalagi jika pemeliharaan tidak optimal,” terangnya.

Selain itu, faktor usia bangunan yang sudah beroperasi lebih dari 6 tahun dan paparan cuaca ekstrem disebut-sebut memperparah kondisi.

Investigasi Segera Dilakukan

Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur telah memasang garis polisi di area Velodrome. Tim investigasi dari Kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya DKI, dan pihak independen segera dibentuk untuk mengusut tuntas penyebab insiden.

Tidak menutup kemungkinan, proses hukum akan ditempuh terhadap pihak yang terbukti lalai, termasuk pengelola fasilitas dan kontraktor pelaksana proyek pembangunan Velodrome. ***

Ahmad Muzani Dorong Tegal Jadi ‘Jepangnya Indonesia’, Serukan Penguatan UMKM dan Warteg Nasional

0

DCNews, Jakarta – Dalam suasana Halalbihalal warga Tegal di Jakarta, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak masyarakat Tegal untuk menghidupkan kembali semangat produktivitas dengan memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri kuliner khas daerah. Ia bahkan mendorong Tegal menjadi ‘Jepangnya Indonesia’, berkat ketekunan dan kreativitas warganya yang telah lama berkontribusi besar terhadap kehidupan ekonomi nasional.

Acara Halalbihalal Pimpinan MPR RI serta para anggota bersama warga Tegal, Brebes, Pemalang, dan Slawi dihelat di Kompleks Parlemen Senayan,J akarta, Minggu (27/4/2025),

Muzani menegaskan pentingnya membangkitkan semangat produktivitas daerah, mengingat masyarakat Tegal itu adalah orang-orang yang ulet, telaten, dan pekerja keras.

“Saya ingin Tegal kembali menjadi Jepangnya Indonesia,” ujar Muzani di hadapan ratusan warga yang hadir, termasuk sejumlah tokoh nasional asal Tegal.

Ia mengungkapkan, kontribusi warga Tegal terhadap Jakarta sudah terbukti melalui kehadiran warteg (warung tegal) yang menyediakan makanan terjangkau bagi masyarakat urban.

“Bayangkan Jakarta tanpa warteg, wong Jakarta kerepotan cari makan murah,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu lagi.

Muzani juga menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat produk-produk kuliner khas Tegal seperti sate Tegal, teh poci, dan tahu aci. Menurutnya, ketiga produk itu harus menjadi identitas ekonomi lokal yang didukung penuh oleh pemerintah daerah di Tegal, Brebes, dan sekitarnya.

“Kalau mau kuat, kuliner seperti sate Tegal dan teh poci harus kita branding sebagai kekuatan ekonomi daerah,” tegasnya seraya mengajak para kepala daerah di Tegal, Brebes, dan Pemalang untuk lebih serius mendukung pengembangan UMKM.

Jangan Bergantung pada Perantauan

Muzani berharap warga Tegal tidak hanya bergantung pada pertanian atau perantauan, melainkan bisa mandiri secara ekonomi melalui usaha kecil di kampung halaman sendiri.

“Kita ingin orang Tegal tidak semua pergi ke sawah atau merantau. Mereka bisa hidup layak dari usaha di rumah sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Muzani juga menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Tegal terbukti menghasilkan banyak tokoh nasional, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang keduanya berasal dari Tegal.

Di akhir sambutannya, Muzani mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran masyarakat Tegal di gedung MPR RI. Ia berharap silaturahmi ini menjadi energi baru untuk memperkuat solidaritas dan peran warga Tegal dalam pembangunan nasional.

“Kita bertemu bukan sekadar bersilaturahmi, tetapi juga bertukar semangat untuk membangkitkan potensi daerah,” pungkasnya. ***

Ekspor Non-Minyak Arab Saudi Tembus Rekor 515 Miliar Riyal pada 2024, Dorong Diversifikasi Ekonomi

0

DCNews, Riyadh – Arab Saudi mencatat lonjakan ekspor non-minyak yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 515 miliar riyal Saudi (sekitar US$137,33 miliar) sepanjang tahun 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Saudi Press Agency yang dikutip oleh DCNews, Minggu (27/4/2025).

Data yang dirilis Otoritas Pengembangan Ekspor Saudi menunjukkan, kinerja ekspor yang kuat ini mencakup berbagai sektor. Ekspor barang melonjak menjadi 217 miliar riyal, didukung pertumbuhan ekspor petrokimia sebesar 2 persen dan ekspor non-petrokimia sebesar 9 persen.

Di sisi lain, re-ekspor — yakni ekspor barang yang sebelumnya diimpor — juga mencatat angka signifikan sebesar 90 miliar riyal. Sementara itu, ekspor jasa membukukan rekor baru dengan nilai 207 miliar riyal, naik 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

CEO Otoritas Pengembangan Ekspor Saudi, Abdulrahman Althukair, menilai pencapaian ini sebagai buah dari upaya kerajaan dalam mendiversifikasi ekonomi dan memperluas akses produk nasional ke pasar global. Ia menegaskan kembali komitmen Arab Saudi untuk terus mendukung para eksportir melalui program pelatihan, promosi, dan konsultasi.

Menurut laporan tersebut, sepanjang 2024 Arab Saudi telah mengekspor produk ke lebih dari 180 negara. Komoditas petrokimia tetap mendominasi, menyumbang sekitar 68 persen dari total volume ekspor. ***

Ketergantungan Pinjol di Indonesia Kian Mengkhawatirkan

0

DCNews, Jakarta – Fenomena ketergantungan masyarakat terhadap layanan pinjaman online (pinjol) semakin menguat, seiring dengan budaya serba instan yang melanda kehidupan sehari-hari. Asep Dahlan, pendiri Dahlan Consultant menegaskan bahwa perilaku masyarakat yang mengutamakan kecepatan menjadi faktor utama ledakan penggunaan pinjol.

“Masyarakat kita ingin serba cepat. Itu sebabnya mereka mudah tergoda, baik ke pinjol legal maupun ilegal,” ujar Asep Dahlan dihubungi, Minggu (27/4/2025).

Namun, ia mengingatkan bahwa di tengah maraknya tawaran kemudahan pinjaman, masyarakat harus lebih berhati-hati. Asep Dahlan menekankan pentingnya hanya menggunakan layanan pinjol yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, platform legal menawarkan mitigasi risiko yang lebih terukur, sementara pinjol ilegal menyimpan bahaya yang jauh lebih besar dan kompleks dalam penyelesaiannya.

“Kalau pinjol legal, masih ada koridor hukum yang mengikat. Tapi kalau ilegal, penanganannya jauh lebih kompleks,” tegas pria yang akrab disapa Kang Dahlan itu, seraya menggarisbawahi perbedaan mendasar antara kedua jenis layanan tersebut.

Dalam situasi di mana kebutuhan mendesak sering kali menutupi pertibangan rasional. Oleh karena itu, masih menurut Asep Dahlan, edukasi menjadi kunci utama.

“Saran saya, masyarakat jangan hanya mencari kecepatan, tetapi juga keamanan dalam mengakses produk keuangan berbasis digital,” tutup Asep Dahlan. ***

Bahaya Pinjaman Online: OJK Solo Ingatkan Risiko, dari FOMO hingga Jerat Judi Online

0

DCNews, Solo – Dengan hanya bermodal swafoto dan kartu identitas, dana segar dari layanan pinjaman online (pinjol) kini bisa mengalir ke rekening siapa saja dalam hitungan menit. Kemudahan ini, meski menggoda, namun menyimpan risiko yang tak sedikit.

Untuk itu, Fauzan Widodo, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Sabtu (26/4/2025) memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap bujuk rayu pinjol.

Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas kredit, termasuk melalui pinjol, tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diawasi OJK.

“Jangan sampai tergoda kemudahan, lalu terjebak dalam lingkaran utang,” kata dia mengingatkan.

Menurut Fauzan, suku bunga pinjol yang legal pun tergolong tinggi, mencapai 0,4 persen per hari. Namun, tingginya beban bunga ini kerap diabaikan karena alasan konsumtif.

“Aksesnya terlalu mudah. Di mana pun, kapan pun bisa diakses. Banyak yang menggunakan untuk memenuhi gaya hidup, sekadar karena FOMO (Fear Of Missing Out),” jelasnya lagi.

Lebih mengkhawatirkan, Fauzan mengungkapkan, tak sedikit pengguna yang memanfaatkan pinjol untuk membiayai perjudian daring (judol), memperbesar risiko keuangan pribadi. Ia mengingatkan masyarakat agar sebelum mengajukan pinjaman, memahami sepenuhnya risiko yang akan dihadapi.

“Pahami dulu. Jangan hanya mengejar kebutuhan sesaat atau gengsi semata,” pesannya.

Kemudahan bukan berarti tanpa ancaman. Di tengah derasnya godaan instan, OJK mengajak masyarakat untuk lebih bijak: mengedepankan kebutuhan nyata daripada sekadar mengikuti tren. ***

Pemerintah Pertimbangkan Revisi UU Ormas di Tengah Sorotan terhadap Akuntabilitas Keuangan

0

DCNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) di tengah kekhawatiran atas meningkatnya pelanggaran yang dilakukan sejumlah organisasi. Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekan pentingnya peningkatan transparansi dan pengawasan keuangan dalam organisasi masyarakat.

“Sebab, tidak jelasnya aliran dana dapat membuka peluang penyalahgunaan di tingkat akar rumput. Karena itu perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, termasuk dalam hal audit keuangan,” ujar Mendagri melalui siaran pers resminya, Sabtu (26/4/2025).

Meski mengakui bahwa ormas merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat, Tito menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk tindakan intimidasi atau pemerasan.

Ia menyatakan bahwa organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hukum secara sistematis dapat dikenai sanksi pidana.

“Kalau ada pelanggaran hukum yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana,” ujarnya.

Tito menambahkan bahwa rencana revisi akan tetap mengikuti prosedur formal melalui DPR RI, dengan kemungkinan pemerintah mengajukan usulan resmi.

“Kalau ada usulan pemerintah, itu diserahkan ke DPR untuk dibahas dan diputuskan,” kata mantan Ka.

Wacana revisi UU Ormas ini mengemuka setelah adanya laporan gangguan terhadap proyek investasi besar di Indonesia. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno baru-baru ini mengungkapkan adanya tindakan premanisme oleh kelompok ormas di lokasi pembangunan pabrik otomotif BYD di Subang, Jawa Barat.

Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, Eddy menyerukan ketegasan pemerintah. “Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan,” katanya.

Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Investasi (BKPM) berjanji akan menjalin komunikasi dengan pihak BYD dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Anti Premanisme untuk menangani gangguan tersebut.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, memperingatkan bahwa aksi premanisme dan pungutan liar dapat merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

“Premanisme bisa saja diangkat ke publik dan menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak aman,” ujar Nurul di Jakarta.

Reaksi pemerintah terhadap insiden ini, serta rencana revisi UU Ormas, dipandang sebagai ujian terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan stabilitas ekonomi. ***

Alex Indra Lukman Janji Kawal Aspirasi Petani Lima Puluh Kota, Meski Beda Dapil

0

DCNews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan petani Kabupaten Lima Puluh Kota, meskipun daerah tersebut tidak termasuk dalam wilayah pemilihannya. Pernyataan itu disampaikan usai menerima kunjungan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (26/4/2025).

“Kami juga ingin menyampaikan kepada Pak Bupati dan jajaran untuk memantau langsung distribusi pupuk subsidi demi dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak terjadinya kelangkaan pupuk di masyarakat,” ujar Alex, politisi PDIP dari Dapil Sumatera Barat I.

Senada dengan Alex, anggota Komisi IV lainnya, Cindy Monica Salsabila dari Fraksi Partai Nasdem, menyambut baik aspirasi yang disampaikan Bupati. Ia menilai Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi pertanian yang belum tergarap optimal dan perlu perhatian khusus dari pusat.

“Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan. Mulai dari gambir, aren, tanaman hortikultura, dan sejumlah komoditas lainnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara Pemda dan DPR RI dalam membangun sektor pertanian yang lebih tangguh dan berdaya saing,” ujar Cindy.

Inisiatif Bupati Sepuluh Kota

Pertemuan ini menjadi bagian dari inisiatif Bupati Safni yang kembali bergerilya ke Jakarta demi mengamankan dukungan anggaran pusat bagi sektor pertanian di daerahnya. Dalam kesempatan tersebut, Safni membawa sejumlah usulan strategis yang mencakup permintaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, serta penyediaan bibit unggul secara berkelanjutan.

“Pertanian adalah sektor utama di daerah kami. Lebih dari 70 persen masyarakat Lima Puluh Kota bergerak di sektor ini. Untuk itu, kami berharap dukungan nyata dari pusat, khususnya melalui DPR RI Komisi IV, Bu Cindy dan Pak Alex, agar bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran,” kata Safni dalam keterangannya.

Bupati Safni juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk mewujudkan visi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Alat pertanian harus bisa langsung dimanfaatkan, bukan hanya formalitas. Irigasi harus menjangkau lahan produktif, dan bibit unggul harus tersedia agar hasil tani meningkat dan akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.

Kunjungan ini sendiri menambah daftar panjang langkah Bupati Safni dalam menggalang dukungan pusat. Sebelumnya, ia juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai kementerian guna mempercepat pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Lima Puluh Kota. ***

Pemerintahan Trump Batalkan Pemutusan Status 1.200 Mahasiswa Internasional

0

DCNews, San Fransisco – Pemerintahan Donald Trump mengumumkan akan membatalkan pemutusan status hukum lebih dari 1.200 mahasiswa internasional setelah menghadapi serangkaian gugatan hukum.

Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE), sebagaimana dikutip DCNews, Sabtu (26/4/2025)saat ini sedang dalam proses memulihkan secara manual status individu yang catatan mereka di Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) telah dihentikan dalam beberapa minggu terakhir, menurut seorang pengacara pemerintah kepada pengadilan federal di Oakland, California.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pengacara pemerintah dalam sidang terpisah di Washington, D.C.

“ICE sedang mengembangkan kebijakan yang akan memberikan kerangka kerja untuk penghentian catatan SEVIS. Hingga kebijakan tersebut diterbitkan, catatan SEVIS untuk penggugat dalam kasus ini (dan penggugat lain dalam situasi serupa) akan tetap Aktif atau akan diaktifkan kembali jika saat ini tidak aktif, dan ICE tidak akan mengubah catatan tersebut hanya berdasarkan temuan NCIC (National Crime Information Centre) yang menyebabkan penghentian catatan SEVIS baru-baru ini,” demikian isi pernyataan yang disampaikan Brian Green, pengacara yang mewakili para penggugat, kepada media.

SEVIS adalah basis data yang memantau kepatuhan mahasiswa internasional terhadap persyaratan visa mereka. NCIC, yang dioperasikan oleh FBI, berisi catatan kriminal dan data penegakan hukum lainnya.

Menurut Associated Press, lebih dari 1.200 mahasiswa internasional telah mengalami perubahan drastis terhadap status imigrasi mereka sejak akhir Maret.

Pemutusan massal ini telah memicu gelombang gugatan dari para mahasiswa di seluruh negeri, mendorong para hakim federal untuk mengeluarkan perintah penahanan sementara guna menghentikan praktik tersebut. ***Pemerintahan Trump Batalkan Pemutusan Status 1.200 Mahasiswa Internasional
DCNews, San Fransisco – Pemerintahan Donald Trump mengumumkan akan membatalkan pemutusan status hukum lebih dari 1.200 mahasiswa internasional setelah menghadapi serangkaian gugatan hukum.

Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE), sebagaimana dikutip DCNews, Sabtu (26/4/2025)saat ini sedang dalam proses memulihkan secara manual status individu yang catatan mereka di Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) telah dihentikan dalam beberapa minggu terakhir, menurut seorang pengacara pemerintah kepada pengadilan federal di Oakland, California.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pengacara pemerintah dalam sidang terpisah di Washington, D.C.

“ICE sedang mengembangkan kebijakan yang akan memberikan kerangka kerja untuk penghentian catatan SEVIS. Hingga kebijakan tersebut diterbitkan, catatan SEVIS untuk penggugat dalam kasus ini (dan penggugat lain dalam situasi serupa) akan tetap Aktif atau akan diaktifkan kembali jika saat ini tidak aktif, dan ICE tidak akan mengubah catatan tersebut hanya berdasarkan temuan NCIC (National Crime Information Centre) yang menyebabkan penghentian catatan SEVIS baru-baru ini,” demikian isi pernyataan yang disampaikan Brian Green, pengacara yang mewakili para penggugat, kepada media.

SEVIS adalah basis data yang memantau kepatuhan mahasiswa internasional terhadap persyaratan visa mereka. NCIC, yang dioperasikan oleh FBI, berisi catatan kriminal dan data penegakan hukum lainnya.

Menurut Associated Press, lebih dari 1.200 mahasiswa internasional telah mengalami perubahan drastis terhadap status imigrasi mereka sejak akhir Maret.

Pemutusan massal ini telah memicu gelombang gugatan dari para mahasiswa di seluruh negeri, mendorong para hakim federal untuk mengeluarkan perintah penahanan sementara guna menghentikan praktik tersebut. ***

Pemerintah Bahas Status Hukum Pengemudi Ojol di Tengah Revisi UU UMKM dan Ketenagakerjaan

0

DCNews, Jakarta – Pemerintah tengah menimbang arah baru bagi jutaan pengemudi ojek daring (ojol) di Indonesia. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melalui siaran pers resminya, Sabtu (26/4/2025) menilai bahwa menetapkan pengemudi ojol sebagai pengusaha mikro merupakan pilihan terbaik untuk memberikan perlindungan hukum, sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Dalam revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah mengusulkan skema ini untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul jika pengemudi ojol diklasifikasikan sebagai pekerja perusahaan aplikator.

“Kalau pengemudi ojol tiba-tiba harus mengikuti konsep hubungan pekerja, mungkin hanya 10 persen dari jumlah pengemudi aktif saat ini yang bisa diterima oleh perusahaan aplikator. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau itu terjadi?” ujar Maman.

Ia berargumen, perubahan status menjadi pekerja perusahaan aplikator akan memicu seleksi ketat berdasarkan kompetensi yang disyaratkan, sehingga mengancam mata pencaharian sebagian besar pengemudi. Meski demikian, Maman mengakui ide tersebut belum final.

Pemerintah, kata dia, saat ini tengah menggelar diskusi intensif dengan berbagai asosiasi pengemudi ojol untuk menyerap masukan. Dalam pertemuan yang digelar hari ini, hanya asosiasi dengan rekam jejak kredibel dan representatif yang diundang.

“Ide ini berasal dari aspirasi banyak pengemudi ojol yang dalam beberapa tahun terakhir meminta payung hukum lebih jelas. Kami akan ajak semua pihak membahasnya bersama,” sebut Maman lagi.

Selain perlindungan hukum, Maman menambahkan, pengemudi ojol yang dikategorikan sebagai pengusaha mikro nantinya bisa mengakses berbagai insentif pemerintah, seperti subsidi LPG hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perusahaan Palikator dan Pengemudi Ojol

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyuarakan pendekatan berbeda. Ia menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojol tetap perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Immanuel menolak menyebut hubungan tersebut sebagai ‘kemitraan’, yang menurutnya selama ini bias dan lebih menguntungkan perusahaan aplikator. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menetapkan pengemudi ojol sebagai pegawai tetap.

“Kami tidak ingin hubungan ini membebani industri platform digital. Tapi tetap harus ada kejelasan dan perlindungan bagi pengemudi,” kata Immanuel.

Ia menambahkan, pekerja digital saat ini tidak terdaftar sebagai peserta wajib BPJS Ketenagakerjaan, sebuah kekosongan regulasi yang menurutnya harus segera diatasi.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan keberlangsungan inovasi digital. Perdebatan ini menjadi krusial, mengingat sektor transportasi daring telah menjadi tulang punggung mobilitas urban di Indonesia. ***

Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Sita Kendaraan Milik Ridwan Kamil

0

DCNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil dan satu motor mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penyitaan ini, kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika dalam siaran persnya, Sabtu (26/4/2025)
sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

Mobil yang belum diidentifikasi mereknya itu tengah berada di bengkel untuk perbaikan sehingga belum dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur. Selain mobil tersebut, penyidik juga menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berwarna hitam dari Ridwan Kamil.

“Untuk kendaraan selain Royal Enfield yang disita dari saudara RK, informasi yang kami dapatkan ada satu unit kendaraan roda empat. Merk belum bisa dikonfirmasi, karena kendaraan ini masih dalam perbaikan di bengkel mobil,” kata Tessa.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita total 26 unit kendaraan, termasuk Mitsubishi Pajero, Toyota Innova Zenix Hybrid, Toyota Avanza, dan Yamaha NMAX. Dua di antaranya disita dari Ridwan Kamil.

Penyidikan perkara korupsi ini telah menyeret lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Corporate Secretary sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi periklanan yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK memperkirakan kerugian negara akibat korupsi proyek pengadaan iklan ini mencapai Rp222 miliar. ***