DCNews, Jakarta — Rencana kenaikan tarif tiket pesawat domestik menuai sorotan di parlemen. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah memastikan penyesuaian harga tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi udara.
Saadiah mengatakan, usulan kenaikan tarif oleh maskapai yang dipicu lonjakan biaya operasional, termasuk fluktuasi harga avtur, perlu diawasi secara ketat. Ia menegaskan bahwa batas kenaikan dalam kisaran 9 hingga 13 persen harus diterapkan secara disiplin agar tidak melampaui daya beli masyarakat.
“Kita memahami tekanan yang dihadapi maskapai, tetapi pemerintah harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terbebani. Tiket pesawat domestik saat ini saja sudah dirasakan cukup mahal,” kata Saadiah dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Sebagai wakil rakyat dari Maluku, Saadiah menyoroti ketergantungan tinggi masyarakat di Indonesia Timur terhadap moda transportasi udara. Menurut dia, keterbatasan alternatif membuat pesawat menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar pilihan.
“Bagi masyarakat di Maluku dan kawasan Indonesia Timur, pesawat adalah kebutuhan. Transportasi laut bisa memakan waktu berhari-hari, sehingga keterjangkauan tarif penerbangan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa kenaikan tarif yang tidak terkendali berpotensi memperlebar kesenjangan akses antarwilayah. Dampaknya, kata dia, tidak hanya dirasakan pada mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik yang berujung pada kenaikan harga barang di daerah.
Saadiah juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan kepada maskapai, termasuk subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) dan kebijakan fuel surcharge. Ia menilai, kebijakan tersebut harus berdampak langsung pada stabilitas harga tiket.
“Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif. Harus dipastikan itu benar-benar tercermin dalam harga tiket yang wajar, bukan justru dimanfaatkan untuk menaikkan harga di luar batas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi terhadap dampak gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dan avtur. Pemerintah, menurutnya, perlu menyiapkan mekanisme agar fluktuasi tersebut tidak langsung dibebankan kepada konsumen.
“Geopolitik global memang di luar kendali, tetapi dampaknya harus diantisipasi. Pemerintah perlu memastikan ada perlindungan agar masyarakat tidak terkena lonjakan harga,” ujarnya.
Saadiah mendorong penguatan pengawasan terhadap maskapai sekaligus membuka ruang dialog antara regulator dan pelaku industri penerbangan guna menjaga keseimbangan sektor.
“Keseimbangan harus dijaga. Industri penerbangan harus tetap sehat, tetapi masyarakat juga harus terlindungi. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang adil,” katanya. ***
