DCNews, Jakarta — Masifnya alih fungsi lahan sawah dinilai menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Merespons kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan perubahan mendasar dalam konsep swasembada pangan yang selama ini dijalankan pemerintah.
Usulan itu disampaikan Firman setelah mencermati pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait tingginya angka alih fungsi lahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alih fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 554.000 hektar per tahun.
Angka tersebut dinilai Firman sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menggerus basis produksi pangan nasional secara signifikan.
“Setelah membaca pernyataan Menteri ATR/BPN, saya sampai pada kesimpulan bahwa konsep swasembada pangan harus segera dievaluasi. Jika setiap tahun sawah berkurang hingga 554 ribu hektar, ini jelas ancaman serius bagi ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Firman, Rabu (24/12/2025).
Firman menilai, kebijakan pencetakan sawah baru yang selama ini dijalankan pemerintah kerap menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan lahan, belum tersedianya infrastruktur irigasi yang memadai, hingga kebutuhan anggaran yang besar. Kondisi tersebut membuat hasil program cetak sawah dinilai belum optimal dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
Karena itu, politikus senior Partai Golkar tersebut mengusulkan agar anggaran pencetakan sawah baru dialihkan untuk membeli lahan pertanian produktif yang telah memiliki irigasi teknis dan dikelola langsung oleh pemerintah.
“Saya mengusulkan konsep yang lebih rasional dan layak dipertimbangkan. Anggaran cetak sawah baru sebaiknya digunakan untuk membeli lahan pertanian produktif yang sudah beririgasi teknis, kemudian dikelola oleh negara,” kata anggota Badan Legislasi DPR itu.
Menurut Firman, langkah tersebut akan mempercepat peningkatan produksi pangan karena pemerintah tidak perlu lagi melalui proses panjang pembukaan lahan baru, pembangunan irigasi, maupun penyesuaian kualitas tanah.
“Dengan membeli lahan yang sudah produktif, produksi pangan bisa langsung meningkat tanpa menunggu waktu lama dan tanpa pemborosan anggaran,” ujarnya.
Firman juga meyakini pengelolaan langsung oleh pemerintah dapat memberikan kepastian terhadap stabilitas produksi dan ketersediaan pangan nasional dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.
Ia menambahkan, pendekatan ini memiliki sejumlah keuntungan, antara lain efisiensi anggaran, pengelolaan pertanian yang lebih terkontrol, serta keberlanjutan produksi pangan nasional.
“Jika dikelola pemerintah, efisiensi bisa ditingkatkan dan risiko kerugian dapat ditekan. Ini penting agar swasembada pangan benar-benar terwujud, bukan sekadar slogan,” pungkas politikus Golkar tersebut. ***
