DCNews, Jember — Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengingatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol) yang berisiko membebani keuangan usaha. Pesan itu disampaikan di tengah tingginya kebutuhan modal usaha yang kerap mendorong sebagian pelaku UMKM mencari akses pembiayaan cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Peringatan tersebut disampaikan Charles saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai peran serta fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diikuti ratusan pelaku UMKM di Rumah Perjuangan HCM Jember, Selasa (16/6/2026).
Dalam forum tersebut, Charles menekankan bahwa pertumbuhan usaha yang sehat harus dibangun secara bertahap, terukur, dan didukung sumber pembiayaan yang legal. Menurut dia, penggunaan pinjaman online yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menambah beban pelaku usaha dan menghambat perkembangan bisnis.
“Pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap. Jangan sampai karena ingin berkembang cepat, pelaku usaha justru terjerat pembiayaan yang memberatkan,” ujarnya.
Charles mengungkapkan Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelaku UMKM terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat lebih dari 600 ribu pelaku UMKM di Jember, dengan sekitar 500 ribu di antaranya berada pada kategori usaha ultra mikro.
Besarnya jumlah tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat sekaligus memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Karena itu, Charles meminta pemerintah daerah terus memberikan perhatian serius melalui program pendampingan, pembinaan, serta kemudahan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau.
Ia juga menitipkan pesan kepada Bupati Jember agar keberlangsungan dan penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, semakin kuat sektor UMKM, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan upaya pengentasan kemiskinan.
“UMKM bukan hanya penggerak ekonomi daerah, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan LPS II Jawa Timur Bambang S. Hidayat menjelaskan fungsi utama LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah perbankan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui mekanisme penanganan bank gagal.
Bambang mengatakan simpanan nasabah yang memenuhi ketentuan penjaminan LPS akan mendapatkan perlindungan hingga maksimal Rp2 miliar per nasabah untuk setiap bank.
Ia mengingatkan masyarakat agar memahami syarat penjaminan simpanan yang dikenal dengan istilah 3T. Pertama, simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga yang diterima nasabah tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, termasuk memiliki kredit macet.
Menurut Bambang, pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting agar masyarakat memperoleh hak penjaminan secara penuh apabila terjadi permasalahan pada bank tempat mereka menyimpan dana.
“Selama memenuhi syarat penjaminan, masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di perbankan karena simpanan mereka terlindungi oleh LPS,” ujarnya.
Bambang menambahkan, hingga saat ini sedikitnya 154 bank atau lembaga keuangan telah dicabut izin usahanya dan ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan perbankan formal sekaligus memahami aturan penjaminan simpanan sebagai bentuk perlindungan terhadap aset keuangan mereka. ***
