DCNews, Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perannya dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan investasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pramono menilai, kebijakan sektor jasa keuangan tidak dapat berjalan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing daerah. Karena itu, ia meminta para calon kepala kantor OJK memahami karakteristik ekonomi daerah tempat mereka nantinya bertugas.
Pesan tersebut disampaikan Pramono saat memberikan pembekalan kepada 45 peserta Pendidikan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan III Tahun 2026 dalam kegiatan Institutional Visit di Balai Kota Jakarta, Rabu kemarin (12/8/2026).
“Sebagai calon pemimpin, saya sampaikan agar dalam mengambil kebijakan dapat searah dengan prioritas pembangunan di DKI Jakarta serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah,” kata Pramono.
Menurut Pramono, OJK memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem keuangan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Peran itu mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pembukaan akses pembiayaan bagi UMKM, hingga penguatan perlindungan konsumen.
Dorong Kolaborasi Pemprov DKI dan OJK
Pramono mengatakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK perlu terus diperkuat agar kebijakan sektor keuangan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia menilai tantangan pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan modal, tetapi juga kemampuan masyarakat mengakses layanan keuangan secara aman dan memahami risiko produk keuangan.
Karena itu, transformasi digital layanan keuangan juga perlu diikuti dengan penguatan perlindungan konsumen. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
“Kami berharap sinergi yang selama ini berjalan baik antara Pemprov DKI dengan OJK tetap terjaga. Mudah-mudahan momentum ini dapat mempersiapkan calon pemimpin yang membawa kebaikan bagi OJK,” ujar Pramono.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga memaparkan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola pemerintahan daerah. Materi yang disampaikan mencakup perencanaan pembangunan, penguatan ekosistem keuangan daerah, hingga transformasi digital layanan publik.
Bagi Pramono, kunjungan kelembagaan tersebut bukan sekadar agenda pembekalan bagi calon pejabat OJK. Pertemuan itu juga menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif pemerintah daerah dan otoritas sektor keuangan mengenai kebutuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saya menyambut baik pelaksanaan kunjungan kelembagaan ini sebagai ruang saling berbagi pengalaman, memperkuat komunikasi, serta membangun pemahaman mendalam tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan daerah,” katanya.
Jakarta Jadi Rujukan Pengembangan Ekonomi Daerah
Kepala OJK Institute Kristianto Puji Rahayu mengatakan Jakarta dipilih sebagai lokasi Institutional Visit karena memiliki sejumlah program yang dinilai dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang berperan memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan serta sumber pembiayaan formal.
Kristianto mengatakan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga mendapatkan perspektif kepemimpinan dari Pramono.
“Kenapa DKI yang kami pilih, karena DKI memiliki banyak sekali program yang dapat dicontoh untuk pengembangan ekonomi daerah dan TPAKD. Para peserta mendapat insight dari Gubernur, baik dari sisi kepemimpinan maupun creative thinking untuk memajukan daerah,” kata Kristianto.
Sementara itu, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi menjelaskan, 45 peserta PCKO Angkatan III Tahun 2026 terdiri atas 33 laki-laki dan 12 perempuan.
Mereka berasal dari kantor pusat maupun sejumlah kantor OJK di daerah dan dipersiapkan untuk mengisi posisi kepemimpinan OJK di berbagai wilayah Indonesia.
Pembekalan di Jakarta tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kemampuan calon pimpinan OJK membaca persoalan ekonomi secara lebih luas. Tantangannya bukan semata menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, tetapi memastikan sektor tersebut mampu menjadi bagian dari solusi atas kebutuhan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
