Target Tiga Bulan, Pemerintah Bangun 15.000 Rumah bagi Korban Banjir di Sumatra

Date:

DCNews, Jakarta — Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat rampung dalam waktu tiga bulan, sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12/2025) malam.

“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan,” ujar Teddy melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu.

Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah yang dikerjakan oleh BUMN, dengan 500 unit pertama ditargetkan rampung pada pekan ini. Hunian tersebut akan dilengkapi fasilitas dasar, termasuk sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan wi-fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.

Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membangun 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut menggarap pembangunan hunian tetap. Pada tahap awal, sebanyak 2.500 unit telah dibangun pekan lalu di atas lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua, dengan jumlah yang sama, dijadwalkan mulai dibangun pada awal pekan depan.

Teddy menegaskan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain berada di luar kawasan rawan bencana, memiliki akses memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas ekonomi warga terdampak.

Ia berharap pemerintah daerah berperan aktif dalam penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian yang telah disiapkan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah diharapkan terlibat aktif agar proses relokasi berjalan cepat dan tertib,” kata Teddy. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kontroversi Pelaporan Akademisi, Puan Maharani Dorong Kritik yang Konstruktif

DCNews, Jakarta — Gelombang pelaporan terhadap akademisi dan pengamat ke...

UU PPRT Penting untuk Lindungi Jutaan Pekerja Rumah Tangga

DCNews, Jakarta - Persoalan upah yang tidak layak dan...

DPR Sahkan UU PPRT Setelah 20 Tahun Penantian, Perjanjian Kerja Kini Wajib Lindungi Pekerja Rumah Tangga

DCNews, Jakarta — Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan,...

Puan Maharani: Momentum Hari Kartini 2026 untuk Perkuat Peran Strategis Perempuan

DCNews, Jakarta — Dalam suasana reflektif peringatan Hari Kartini...