DCNews, Beijing — Pemerintah China bersiap memperketat pengawasan terhadap pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dirancang menyerupai perilaku manusia, dengan menekankan kewajiban etika, keamanan, dan transparansi bagi penyedia layanan teknologi.
Dalam rancangan kebijakan terbaru, otoritas pengawas ruang siber China mewajibkan penyedia layanan AI memberi tahu pengguna bahwa mereka sedang berinteraksi dengan sistem kecerdasan buatan sejak pertama kali mengakses layanan. Pemberitahuan serupa harus diulang secara berkala setiap dua jam, atau ketika sistem mendeteksi tanda-tanda ketergantungan berlebihan pada pengguna.
Ketentuan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs otoritas terkait dan dikutip DCNews, Minggu (28/12/2025). Rancangan aturan ini saat ini dibuka untuk konsultasi publik hingga 25 Januari 2026.
Aturan baru ini secara khusus menyasar sistem AI yang dirancang untuk meniru interaksi manusia, termasuk chatbot dan layanan digital berbasis percakapan. Pemerintah menegaskan, teknologi tersebut wajib dilengkapi mekanisme keamanan yang kuat, sistem peninjauan etika, serta beroperasi sesuai dengan “nilai-nilai inti sosialisme”.
Cyberspace Administration of China menekankan bahwa layanan AI dilarang memproduksi atau menyebarkan konten yang dinilai membahayakan keamanan nasional, stabilitas sosial, maupun kepentingan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga penghentian layanan.
Di sisi lain, Beijing tetap memposisikan kecerdasan buatan sebagai industri strategis nasional. Pemerintah China terus menggelontorkan investasi besar pada pengembangan teknologi AI untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing global, seiring meningkatnya persaingan teknologi dengan negara-negara Barat.
Namun, dorongan inovasi tersebut dibarengi dengan pengetatan tata kelola. Dalam rancangan kebijakan, penyedia layanan diwajibkan melakukan penilaian keamanan dan melaporkan kepada otoritas siber tingkat provinsi sebelum meluncurkan fitur AI mirip manusia.
Kewajiban pelaporan juga berlaku bagi platform dengan skala besar, yakni layanan yang memiliki sedikitnya satu juta pengguna terdaftar atau mencapai 100.000 pengguna aktif bulanan, menandai upaya China untuk memastikan ekspansi AI tetap berada di bawah kontrol negara. ***
