DCNews, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan penyaluran kredit perbankan masih terhambat, meski pemerintah telah mengucurkan dana Rp200 triliun ke bank-bank milik negara. Data terbaru menunjukkan rasio undisbursed loan di bank asing melonjak hingga 61,17% pada Agustus 2025, jauh di atas bank persero yang hanya 11,54%. Bank swasta nasional mencatat 30,92%, sedangkan bank pembangunan daerah (BPD) relatif rendah di 3,42%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut lemahnya permintaan kredit disebabkan sikap “wait and see” pelaku usaha, bunga kredit yang masih tinggi, serta preferensi penggunaan dana internal untuk pembiayaan. “Permintaan kredit belum kuat karena dunia usaha menahan ekspansi, ditambah suku bunga kredit yang tidak kunjung turun,” kata Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Tingginya bunga kredit, lanjut Perry, dipengaruhi masih mahalnya bunga simpanan, terutama karena 25% dana nasabah kakap senilai Rp2.380,4 triliun masih menikmati bunga spesial di atas tingkat penjaminan LPS sebesar 3,75%. Akibatnya, biaya dana perbankan tetap tinggi, membuat penurunan bunga kredit tertahan meskipun BI sudah menurunkan suku bunga acuan 150 basis poin sejak September 2024.
Konsumsi rumah tangga melemah
Asesmen BI menunjukkan, permintaan kredit dari UMKM dan rumah tangga juga rendah akibat turunnya daya beli. Survei Konsumen BI bulan lalu mencatat indeks penghasilan kelompok berpendapatan di bawah Rp2 juta per bulan jatuh ke zona pesimistis untuk pertama kalinya. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi turun menjadi 74,8%, sementara pembayaran cicilan utang meningkat, menandakan kondisi keuangan masyarakat semakin tertekan.
Likuiditas rawan terjebak di pasar keuangan
Ekonom menilai, suntikan dana Rp200 triliun ke bank pelat merah berisiko hanya berputar di pasar keuangan, bukan mengalir ke sektor riil. Hal itu terlihat dari kepemilikan bank atas Surat Berharga Negara (SBN) yang justru naik Rp9,17 triliun sejak kebijakan diumumkan.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai langkah pemerintah perlu segera ditopang stimulus fiskal. “Dana itu tidak boleh hanya berpindah dari kantong kiri ke kantong kanan. Harus ada percepatan belanja masyarakat dalam sebulan ke depan,” ujarnya.
Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, menambahkan pentingnya monitoring ketat agar dana benar-benar tersalur ke dunia usaha. “Kalau hanya menumpuk di bank, efeknya minimal. Pemerintah juga perlu pangkas high-cost structure dan sederhanakan regulasi agar investasi bergairah,” tegasnya.
Kredit diprediksi bisa tumbuh dua digit
Meski begitu, riset BNI memperkirakan penempatan dana pemerintah bisa mendorong pertumbuhan kredit ke level dua digit. Jika program berlanjut hingga akhir 2026, kredit diproyeksi tumbuh 13–16% per tahun. “Dengan penyaluran ke sektor riil, multiplier effect akan signifikan dan bisa memperkecil output gap ekonomi Indonesia,” tulis laporan BNI.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan likuiditas pemerintah sangat bergantung pada dua faktor: kembalinya kepercayaan pelaku usaha dan efektivitas penyaluran dana ke sektor riil, bukan sekadar ke instrumen keuangan. ***
