DCNews, Manila — Krisis politik mengguncang Filipina setelah Martin Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., resmi mundur dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan dramatis ini diambil di tengah tuduhan korupsi bernilai miliaran peso dalam proyek infrastruktur pengendalian banjir yang memicu gelombang kemarahan publik.
Romualdez mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (17/9/2025), sehari setelah Presiden Marcos membentuk Komisi Independen Infrastruktur untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana publik.
“Saya melakukan ini agar komisi bisa menjalankan mandatnya secara bebas dan penuh, tanpa campur tangan maupun pengaruh yang tidak semestinya,” kata Romualdez dalam pernyataan resmi.
Meski membantah tuduhan menerima suap, Romualdez tidak mampu meredam tekanan politik. Serangkaian laporan media menyoroti dugaan penyelewengan besar dalam proyek banjir di wilayah rawan topan, membuat posisinya semakin terpojok.
“Masalah ini telah menimbulkan pertanyaan yang membebani saya sekaligus lembaga yang kita layani bersama,” ujarnya.
Kursi Ketua DPR kini ditempati Faustino Dy III, sekutu dekat Presiden Marcos, yang berjanji membawa perubahan. “Di bawah kepemimpinan saya, DPR ini akan berubah. Saya tidak akan membela yang bersalah dan tidak akan melindungi yang korup,” tegas Dy usai dilantik.
Pengunduran diri Romualdez semakin memperuncing ketegangan politik yang sebelumnya meningkat akibat perebutan kursi ketua Senat, di mana sejumlah senator juga terseret isu korupsi. Pemerintah Marcos menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk keluarga maupun sekutu presiden.
“Ini kemungkinan langkah strategis untuk meredam kemarahan publik sekaligus menjaga reputasi Presiden Marcos,” ujar Ederson Tapia, profesor administrasi publik Universitas Filipina.
Kemarahan warga telah memicu aksi demonstrasi di Manila dan beberapa kota besar, dengan rencana unjuk rasa besar-besaran pada akhir pekan. Kantor komunikasi kepresidenan menyatakan pemerintahan Marcos akan bekerja sama dengan DPR baru untuk “memperkuat perekonomian, menjamin layanan dasar, dan melindungi demokrasi.”
Anggota Kongres Lorenz Defensor menyebut kasus dugaan penyalahgunaan anggaran banjir sebagai “bentuk penjarahan paling parah” yang merusak citra legislatif.
“DPR membutuhkan perubahan ini untuk membangun kembali reputasi dan memulihkan kepercayaan publik,” katanya. ***
