DCNews, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera meninjau ulang tata niaga gula baik gula kristal rafinasi (GKR) maupun gula petani. Pasalnya, kondisi yang berlangsung saat ini justru membuka celah praktik “salah kamar” dalam distribusi gula yang berpotensi menggagalkan target swasembada pangan Presiden Prabowo tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/9/2025) megatakan, GKR seharusnya hanya dipasok untuk industri, sementara gula petani diperuntukkan bagi konsumsi publik.
Namun, lemahnya pengawasan menyebabkan GKR masuk ke pasar tradisional. “Kalau gula rafinasi dijual di pasar konsumsi, artinya ada yang keliru dalam tata niaga,” tegas poltisi dari PDI Perjuangan itu lagi.
Bahkan ia mengungkapkan, dampak langsung dari tata niaga yang semrawut tersebut sudah dirasakan petani tebu. Sekitar 100 ribu ton gula hasil produksi petani menumpuk di gudang karena tak terserap pasar. “Selain merugikan petani, GKR yang masuk ke pasar tradisional juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Alex juga menyoroti penugasan BUMN pangan (ID Food) yang diberi mandat menyerap gula petani. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya skema yang jelas, transparan, dan akuntabel, apalagi sudah ada suntikan dana Rp1,5 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Dana itu bukan untuk public service. Jadi jangan seenaknya menggunakan uang negara tanpa perhitungan yang tepat,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar tersebut.
Penghentian Impor GKR Dinilai Tepat
Alex juga mengapresiasi keputusan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang menghentikan sementara impor GKR. Kebijakan ini, menurutnya, bisa melindungi petani tebu sekaligus meningkatkan serapan gula konsumsi dalam negeri.
Namun ia mengingatkan, realisasi impor GKR sebesar 70 persen saja sudah menimbulkan distorsi pasar. “Harus ada perhitungan ulang kebutuhan industri agar tata niaga yang berkeadilan bisa diwujudkan,” tutupnya. ***
