DCNews, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengambil langkah tegas dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam waktu dekat, lembaga antirasuah itu akan memanggil dua anggota DPR RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Heri Gunawan (HG) dan Satori (S), bahkan membuka kemungkinan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan keduanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mempercepat pengungkapan kasus yang diduga melibatkan penyimpangan penggunaan dana program sosial BI dan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Penyidik kini tidak hanya menelusuri proses penyaluran dana, tetapi juga memeriksa apakah penggunaannya benar-benar sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
“Kami sudah komunikasi dengan penyidik. Jadi, untuk saudara HG dan S ini, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan dan lakukan upaya paksa,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Asep menjelaskan, penyidik masih terus mendalami berbagai keterangan dan bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Menurut dia, fokus pemeriksaan tidak hanya menyangkut mekanisme penyaluran dana CSR, tetapi juga menyelidiki penggunaan dana tersebut hingga ke tingkat penerima manfaat.
“Karena ini tidak hanya menyangkut pembagian atau CSR-nya sendiri, tetapi ini juga terkait dengan bagaimana penggunaan dari CSR itu sendiri, apakah memang benar-benar sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” ujarnya.
KPK juga menegaskan bahwa lambatnya proses penahanan terhadap para tersangka tidak berkaitan dengan tekanan politik. Asep memastikan penyidikan berjalan secara independen dan seluruh keputusan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan teknis penyidikan.
“Tidak ada kalau terkait politik. Akan tetapi, yang jelas ini lebih kepada teknis, teknis kami dalam penyidikan, karena kami harus benar-benar mengonfirmasi setiap rupiah uang CSR itu digunakan untuk apa,” katanya.
Kasus ini berawal dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Berdasarkan temuan awal tersebut, KPK memulai penyidikan umum pada Desember 2024 untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan program Penyuluh Jasa Keuangan (PJK).
Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Di antaranya Gedung Bank Indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Desember 2024.
Perkembangan signifikan terjadi pada 7 Agustus 2025 ketika KPK menetapkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka. Keduanya merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 dan saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.
Hingga kini, KPK terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Penyidik menegaskan akan mengusut kasus ini secara menyeluruh guna memastikan setiap penggunaan dana program sosial yang bersumber dari lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ***
