DCNews, Teheran — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan penolakan tegas terhadap tekanan Amerika Serikat yang menuntut konsesi dalam upaya penghentian konflik. Pernyataan ini muncul saat negosiasi terkait stabilitas jalur strategis Selat Hormuz masih berlangsung alot.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform X, Pezeshkian mengatakan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman militer. Ia juga menekankan bahwa komunitas Syiah tidak bisa dipaksa melalui kekerasan, mempertegas posisi politik Teheran di tengah tekanan internasional.
Narasi ketegangan ini semakin menguat ketika Pezeshkian mengungkapkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Irak, Ali Al-Zaidi. Dalam percakapan tersebut, ia mendesak Washington untuk menghentikan segala bentuk ancaman militer di kawasan Timur Tengah, yang dinilai justru memperkeruh situasi dan menghambat jalur diplomasi.
Sementara itu, dinamika di lapangan menunjukkan eskalasi strategi keamanan Iran. Dalam beberapa hari terakhir, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan rencana pengamanan baru di Selat Hormuz. Langkah ini disebut bertujuan membatasi arus senjata dan logistik menuju pangkalan militer AS di kawasan—sebuah kebijakan yang dinilai menjadi batu sandungan utama dalam proses negosiasi.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan adanya ruang kompromi. Ia menyatakan bahwa operasi militer AS untuk menjamin akses pelayaran di Selat Hormuz—yang dikenal sebagai “Project Freedom”—akan dihentikan sementara.
“Project Freedom akan dihentikan untuk waktu singkat guna melihat apakah perjanjian dapat difinalisasi dan ditandatangani,” tulis Trump dalam pernyataan di media sosial pada Selasa (5/5/2026).
Perkembangan ini mencerminkan tarik-ulur kepentingan antara tekanan militer dan diplomasi, di mana kedua pihak masih berupaya mencari titik temu di tengah risiko konflik yang lebih luas di kawasan strategis dunia tersebut. ***
