DCNews, Jakarta — Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki titik yang dinilai membutuhkan evaluasi lebih serius. Pengamat politik mengingatkan, keputusan mempertahankan atau mengganti menteri jangan ditentukan oleh seberapa loyal mereka secara politik, melainkan oleh kemampuan menghasilkan kinerja dan memenuhi target pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Wattihelu, mengatakan evaluasi kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan momentum untuk mengukur efektivitas kerja para menteri.
Menurut dia, menteri yang gagal memenuhi target kerja patut menjadi perhatian Presiden, terlebih jika aktivitas politik justru lebih dominan dibandingkan pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Menurut saya, perlu. Tetapi ukurannya jangan semata-mata apakah seorang menteri berbicara tentang 2029 atau tidak. Ukurannya harus kinerja,” kata Dahlan dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).
Jangan Jadikan Politik sebagai Alat Ukur Reshuffle
Dahlan menilai aktivitas politik yang dilakukan seorang menteri tidak otomatis menjadi alasan untuk mencopotnya dari kabinet.
Sejumlah menteri merupakan kader partai politik sehingga memiliki kepentingan elektoral. Persoalannya, kata dia, bukan terletak pada apakah seorang menteri berbicara mengenai politik, melainkan apakah aktivitas tersebut mengganggu tugasnya sebagai pembantu Presiden.
“Itu bukan sesuatu yang ilegal atau otomatis salah. Menteri juga kader partai dan partai memang mempunyai kepentingan elektoral,” ujarnya.
Karena itu, Presiden Prabowo dinilai perlu melihat capaian konkret masing-masing kementerian sebelum menentukan arah reshuffle.
Dahlan menyebut setidaknya ada beberapa kelompok menteri yang perlu dibedakan dalam evaluasi: mereka yang aktif secara politik tetapi tetap mencapai target, mereka yang bekerja tetapi berjalan lambat, serta mereka yang lebih sibuk membangun citra politik ketika program kementeriannya tidak berjalan optimal.
“Presiden perlu melihat secara objektif: siapa yang target kerjanya tercapai, siapa yang lambat, siapa yang lebih sering membangun citra politik daripada menjelaskan hasil kerja kementeriannya, dan siapa yang kebijakannya tidak sejalan dengan prioritas Presiden,” tegasnya.
Loyal kepada Presiden Harus Dibuktikan Lewat Kinerja
Menurut Dahlan, reshuffle akan kehilangan makna jika hanya digunakan untuk menghukum menteri yang dinilai kurang loyal secara politik.
Loyalitas menteri kepada Presiden, kata dia, semestinya diterjemahkan melalui kemampuan menjalankan mandat pemerintahan dan menghasilkan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat.
“Jadi, jangan sampai evaluasi kabinet berubah menjadi evaluasi berdasarkan loyal atau tidak loyal secara politik. Yang harus dinilai adalah loyalitas terhadap mandat pemerintahan yang diwujudkan melalui kinerja,” jelas Dahlan.
Dengan ukuran tersebut, menteri yang aktif berpolitik tidak serta-merta harus tersingkir dari kabinet selama mampu menjalankan tugas dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Sebaliknya, aktivitas politik dapat menjadi alarm bagi Presiden apabila mulai beriringan dengan buruknya kinerja kementerian.
“Kalau seorang menteri aktif berpolitik tetapi target kementeriannya tercapai, persoalannya berbeda. Sebaliknya, kalau seorang menteri sangat aktif membangun posisi politik tetapi programnya buruk, itu yang harus menjadi alarm bagi Presiden,” ungkapnya.
Indikator Reshuffle Harus Terukur
Dahlan kemudian mendorong Presiden Prabowo menggunakan indikator yang konkret dalam mengevaluasi para menterinya.
Menurut dia, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan popularitas, penampilan publik, kedekatan politik, atau intensitas seorang menteri menunjukkan dukungan kepada Presiden.
Ukuran yang lebih penting adalah pencapaian target program, kualitas dan serapan anggaran, dampak kebijakan terhadap masyarakat, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta koordinasi dengan kementerian lain.
“Presiden perlu menggunakan indikator kinerja yang terukur, target program, serapan dan kualitas anggaran, dampak kepada masyarakat, penyelesaian masalah, serta koordinasi antarkementerian, bukan sekadar melihat siapa yang paling sering tampil mendukung Presiden,” pungkasnya. ***
