DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya tekanan publik atas krisis backlog perumahan, pemerintah mengakui bahwa realisasi program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun masih tertinggal dari target. Kritik langsung dari Prabowo Subianto menjadi pemicu evaluasi menyeluruh sekaligus dorongan percepatan bagi jajaran kementerian terkait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pihaknya menerima teguran tersebut sebagai sinyal tegas untuk memperbaiki kinerja. Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (17/3/2026), ia menegaskan percepatan program kini menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami harus bekerja lebih keras dan lebih cepat. Ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk memperbaiki progres,” kata Maruarar usai menghadiri sosialisasi kebijakan rumah susun subsidi di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan.
Pernyataan itu mencerminkan meningkatnya urgensi di internal pemerintah. Program 3 juta rumah yang menjadi salah satu janji utama pemerintahan Prabowo kini berada dalam sorotan, baik dari sisi politik maupun kebutuhan riil masyarakat yang belum terpenuhi.
Maruarar memaparkan, pemerintah menargetkan 50.000 unit rumah susun (rusun) subsidi dapat diakadkan sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 unit telah siap, sementara 40.000 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan. Ia menekankan bahwa seluruh proyek harus dipercepat untuk mengejar ketertinggalan.
Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PKP juga menyiapkan reformasi kebijakan melalui regulasi baru yang ditargetkan terbit pada akhir Maret 2026. Kebijakan tersebut akan mencakup perubahan skema pembiayaan, termasuk tenor kredit, tingkat bunga, hingga penyesuaian harga unit guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat.
“Semua capaian akan terukur, baik oleh Presiden, DPR, maupun melalui data resmi seperti Badan Pusat Statistik. Itu yang membuat kami harus bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Sorotan terhadap lambannya program ini sebelumnya juga disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, yang mengungkapkan bahwa Presiden mempertanyakan langsung progres pembangunan di lapangan. Dalam sebuah acara di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, ia menyebut hambatan utama berasal dari persoalan birokrasi serta fase awal pembentukan Kementerian PKP yang masih beradaptasi.
Meski demikian, tekanan dari pucuk pimpinan negara memperjelas arah kebijakan: percepatan harus segera diwujudkan dengan hasil konkret.
Pemerintah kini mengandalkan sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan BUMN dan integrasi dengan sistem transportasi publik, untuk mempercepat pembangunan hunian terjangkau—terutama di kawasan perkotaan yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
Dengan ekspektasi publik yang tinggi, keberhasilan program 3 juta rumah bukan sekadar soal angka, melainkan ujian kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi janji pembangunan berskala besar secara efektif dan terukur. ***
