DCNews, Jakarta – Eskalasi serangan militer antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha nasional. Dunia usaha menilai konflik yang berpotensi meluas di kawasan Timur Tengah itu dapat menekan stabilitas ekonomi Indonesia, mulai dari lonjakan harga energi hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencermati sejumlah risiko ekonomi yang bisa timbul apabila ketegangan di Timur Tengah berkembang menjadi konflik kawasan.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan ancaman utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar global, tetapi juga potensi gangguan jalur energi dan perdagangan internasional.
“Khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20 persen minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, bahkan tanpa penutupan fisik jalur pelayaran, ketidakpastian geopolitik sudah cukup untuk mendorong kenaikan premi risiko (risk premium) harga minyak dan gas. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan biaya logistik internasional.
Bagi Indonesia yang masih menjadi net importer minyak, kenaikan harga energi global berisiko meningkatkan biaya produksi industri domestik. Jika harga energi melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ruang fiskal pemerintah bisa semakin tertekan.
Selain energi, Apindo juga menyoroti potensi rambatan ke inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada biaya distribusi dan transportasi komoditas bahan pokok. Dalam situasi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga pangan, terutama jika disertai gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar rupiah.
“Stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” ujar Shinta.
Dari sisi fiskal, ia memperingatkan bahwa harga energi yang bertahan tinggi berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Karena itu, pemerintah diminta mengelola risiko secara hati-hati agar tidak memicu tekanan berlebihan terhadap defisit anggaran dan pembiayaan utang.
“Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar,” katanya.
Di sektor eksternal, dinamika risk-off global dinilai dapat meningkatkan volatilitas rupiah. Pelemahan mata uang domestik akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Apindo memperkirakan dampak konflik tidak akan merata di semua sektor. Industri dengan ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan paling awal. Sektor padat karya menjadi salah satu yang dinilai paling rentan karena memiliki margin tipis serta sensitivitas tinggi terhadap kenaikan biaya distribusi, bahan baku impor, dan gangguan permintaan ekspor. ***
