DCNews, Jakarta — Ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai merambat ke pasar keuangan global. Lonjakan harga minyak yang dipicu konflik tersebut dinilai berpotensi mengganggu rencana pelonggaran moneter bank sentral AS dan memperpanjang era suku bunga tinggi.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan eskalasi konflik dapat mendorong tekanan inflasi global, terutama jika jalur distribusi energi utama terganggu. Kondisi ini, menurut dia, bisa membuat Federal Reserve atau The Fed menahan suku bunga di level tinggi lebih lama dari ekspektasi pasar.
“Jika terjadi penutupan Selat Hormuz secara berkepanjangan, dampaknya akan sangat besar terhadap perdagangan global, termasuk Indonesia. Sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia dan 20 persen LNG melewati jalur tersebut,” ujar Friderica dalam acara Market Outlook 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan, kenaikan harga minyak akan mendorong inflasi global lebih tinggi. Respons kebijakan moneter AS, kata dia, kemungkinan adalah mempertahankan suku bunga “higher for longer”.
Suku bunga tinggi di AS berisiko memperketat likuiditas global dan meningkatkan persaingan antarnegara dalam menarik dana internasional. Ketidakpastian geopolitik juga mendorong fenomena flight to quality, ketika investor memindahkan dana ke aset safe haven seperti dolar AS dan obligasi pemerintah negara maju.
Dalam situasi tersebut, negara berkembang termasuk Indonesia dituntut menjaga fundamental ekonomi dan kredibilitas kebijakan agar tetap kompetitif di mata investor. “Yang terus kami lakukan adalah memperkuat tata kelola dan governance di pasar keuangan domestik,” kata Friderica.
Durasi Konflik Tentukan Arah Pasar
Peringatan serupa sebelumnya disampaikan mantan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen. Dalam konferensi video di Long Beach, California, ia mengatakan durasi konflik Iran akan sangat menentukan arah pasar energi dan prospek ekonomi AS.
Menurut Yellen, lonjakan harga minyak berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperburuk inflasi, sehingga menyulitkan langkah The Fed untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat.
“Saya kira situasi Iran membuat The Fed berada dalam posisi menunggu. Mereka akan jauh lebih enggan memangkas suku bunga dibandingkan sebelum peristiwa ini,” ujarnya dalam forum industri pelayaran S&P Global TPM26.
Ia menambahkan, inflasi AS saat ini masih sekitar satu poin persentase di atas target The Fed. Kebijakan tarif Presiden Donald Trump, menurutnya, turut menyumbang sekitar setengah poin persentase terhadap laju inflasi yang kini berada di kisaran 3 persen.
Sebelum gejolak terbaru, The Fed dinilai mulai melihat tanda stabilisasi di pasar tenaga kerja dan menunggu inflasi bergerak turun. Namun, guncangan harga energi akibat konflik Timur Tengah berpotensi mengubah kalkulasi tersebut.
Di pasar komoditas, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) stabil di atas US$71 per barel setelah melonjak lebih dari 6 persen pada Senin. Sementara Brent ditutup mendekati US$78 per barel.
Dampak konflik juga menjalar ke sektor logistik. Data dari Baltic Exchange menunjukkan biaya pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah ke China melonjak ke rekor tertinggi, dengan pendapatan rute acuan industri mencapai sekitar US$424.000 per hari.
Dengan ketidakpastian yang masih tinggi, arah kebijakan moneter AS kini sangat bergantung pada perkembangan konflik dan stabilitas jalur pasokan energi global—faktor yang tidak hanya menentukan inflasi di AS, tetapi juga stabilitas pasar keuangan negara-negara berkembang seperti Indonesia. ***
