DCNews, Jakarta — Guncangan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) hingga dua hari berturut-turut menjadi alarm keras bagi pasar modal Indonesia. Di tengah kepanikan investor dan tekanan global, Presiden Prabowo Subianto memilih jalur pembenahan struktural jangka panjang—langkah yang dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas Indonesia sebagai pasar berkembang utama di kawasan.
Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo yang memerintahkan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pengetatan aturan free float, serta perluasan peran investor institusional domestik. Menurutnya, respons tersebut bukan sekadar upaya meredam gejolak sesaat, melainkan koreksi mendasar atas kerentanan lama pasar modal nasional.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner. Ini bukan kebijakan reaktif, tetapi langkah struktural untuk memperbaiki tata kelola bursa, memulihkan kepercayaan investor, dan menjaga posisi Indonesia di peta pasar modal global,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Gejolak IHSG dalam sepekan terakhir dipicu oleh keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengevaluasi metodologi free float di pasar saham Indonesia. MSCI menghentikan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta penambahan konstituen dan pergeseran indeks lintas segmen hingga Februari 2026. Tanpa perbaikan signifikan, Indonesia berisiko mengalami penurunan bobot di Indeks MSCI Emerging Markets, bahkan menghadapi kemungkinan reklasifikasi ke pasar frontier.
Tekanan itu tercermin nyata di lantai bursa. Pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026), IHSG anjlok hingga melampaui ambang trading halt 8 persen. Dalam dua hari perdagangan, indeks sempat terperosok ke kisaran level 7.000-an sebelum kembali menguat ke area 8.000-an. Krisis kepercayaan tersebut berujung pada pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang menyatakan tanggung jawab moral atas kondisi pasar.
Bambang Soesatyo—yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI ke-20—menilai keputusan Presiden Prabowo menaikkan ketentuan free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen sebagai sinyal kuat reformasi tata kelola. Angka tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand, sekaligus lebih terbuka dibandingkan Singapura, Filipina, dan Inggris yang masih menetapkan batas di sekitar 10 persen.
“Selama ini kita menghadapi likuiditas semu. Kapitalisasi pasar besar, tetapi saham yang benar-benar beredar di publik sangat terbatas. Ketika sentimen global memburuk, pasar langsung goyah. Free float 15 persen adalah koreksi penting agar harga saham mencerminkan mekanisme pasar yang lebih sehat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan peningkatan free float harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak baru, terutama bagi emiten dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Tanpa pengawasan, kebijakan ini berpotensi memunculkan tekanan jual mendadak yang justru merugikan stabilitas pasar.
Soroti Rencana Kenaikan Batas Investasi
Selain itu, Bambang Soesatyo menyoroti rencana pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen. Kebijakan tersebut diyakini dapat memperkuat basis investor domestik jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada arus dana asing yang cenderung volatil. Di banyak negara anggota OECD, investor institusional domestik terbukti menjadi penopang utama pasar saham saat tekanan global meningkat.
“Dengan porsi dana pensiun dan asuransi yang lebih besar, pasar modal kita memiliki bantalan yang kuat. Gejolak eksternal—baik dari MSCI, lembaga pemeringkat, maupun bank investasi asing—tidak lagi langsung mengguncang sendi-sendi bursa,” kata politikus Partai Golkar itu lagi..
Ia juga menilai percepatan demutualisasi BEI sebagai agenda lama yang tak lagi bisa ditunda. Demutualisasi diyakini dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola dan anggota bursa, memperkuat independensi pengawasan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk sovereign wealth fund seperti Danantara.
“Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Ketika tata kelola diperbaiki dan arah kebijakan jelas, investor akan kembali. Arahan Presiden Prabowo mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif,” pungkas Bambang Soesatyo. ***
