DCNews, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah mempercepat transformasi ekonomi sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional pada 2026. Dorongan ini muncul di tengah kebutuhan mendesak akan arah pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan hilirisasi telah menarik arus investasi besar, namun perlu ditopang kebijakan industri berbasis komoditas, pengembangan klaster terintegrasi, riset berkelanjutan, serta perluasan keterlibatan UMKM. “Transformasi ekonomi perlu dipercepat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Shinta menegaskan sektor digital dan hijau akan menjadi frontier baru pertumbuhan, menuntut penguatan infrastruktur, regulasi adaptif, pembiayaan bagi UMKM dan gig workers, serta percepatan investasi energi baru terbarukan (EBT) guna mendukung ketahanan energi dan penciptaan green jobs.
Apindo juga menyoroti program-program prioritas pemerintah yang dinilai harus dikawal agar menghasilkan efek berganda, mulai dari hilirisasi, transisi digital dan hijau, pembangunan 3 juta rumah, penguatan makan bergizi gratis (MBG), kesiapan koperasi desa/kelurahan merah putih, perluasan magang nasional, hingga agenda ketahanan pangan dan energi.
Dalam aspek regulasi, Shinta menekankan pentingnya reformasi yang menyentuh deregulasi teknis dan daerah untuk menurunkan biaya ekonomi dan mendorong investasi. “Kebijakan ketenagakerjaan harus lebih selaras dengan struktur ekonomi melalui fokus pada sektor berelastisitas tinggi, perluasan pekerjaan formal, dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Apindo merumuskan enam prasyarat strategis untuk memastikan Indonesia mencapai pertumbuhan inklusif dan berdaya saing. Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai poros utama strategi ekonomi nasional. Kedua, bauran kebijakan fiskal–moneter yang menekankan stabilitas dan pemerataan manfaat pembangunan.
Ketiga, efisiensi biaya usaha universal harus menjadi agenda struktural utama. Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM perlu dipercepat melalui penguatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri.
Prasyarat kelima adalah percepatan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri melalui model close-loop ecosystem. Terakhir, menjaga kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha dalam setiap agenda pembangunan nasional.
“Dengan semangat Indonesia Incorporated, kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat memasuki fase take-off dan bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Shinta. ***
