DCNews, Jakarta — Pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi macetnya pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat skor buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini dipandang sebagai upaya penting untuk memulihkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini terganjal catatan kredit bermasalah.
Konsultan keuangan Asep Dahlan menilai langkah pemerintah dan OJK ini sangat strategis dalam konteks pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi. Ia menyebut, jutaan pekerja saat ini terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai jebakan digital kredit, akibat rendahnya pemahaman terhadap manajemen pinjaman.
“Banyak orang menunggak bukan karena tidak mau bayar, tapi karena tidak paham konsekuensinya terhadap SLIK. Pemerintah jangan hanya fokus pada pelonggaran, tapi juga literasi finansial dan pembaruan sistem penilaian risiko kredit,” ujar Asep, pendiri Dahlan Consultant, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/10/2025).
Asep menegaskan, reformasi SLIK harus dilakukan dengan pendekatan sosial, bukan semata angka statistik. Menurutnya, data kredit macet dari pinjaman daring bernilai kecil tidak seharusnya disamakan dengan kredit bermasalah bernilai besar di sektor perbankan.
“Orang yang nunggak Rp200 ribu paylater tidak bisa diperlakukan sama dengan pengemplang kredit miliaran. Skor kredit harus lebih manusiawi dan proporsional agar tidak memutus akses rakyat ke sistem keuangan formal,” ujarnya.
Lebih jauh, Asep mendorong pemerintah dan OJK menciptakan mekanisme rehabilitasi kredit (credit rehabilitation mechanism) bagi masyarakat yang ingin memperbaiki skor SLIK mereka. Ia menilai kebijakan seperti ini akan memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Harus ada program rehabilitasi kredit. Masyarakat yang sudah menunjukkan itikad baik mencicil harus bisa memulihkan reputasi finansialnya. Ini penting untuk keadilan ekonomi,” tegasnya.
Pemerintah dan OJK Bahas Solusi Kredit Bermasalah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya mengungkapkan telah menyampaikan masalah ini kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ara mengatakan, Kementerian Keuangan siap membantu mencarikan jalan keluar bersama OJK, baik melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun lewat kebijakan fiskal yang relevan.
“Masalah SLIK OJK ini banyak dikeluhkan pengembang. Menteri Keuangan sudah berkenan membantu mencari solusi bersama OJK agar ada kebijakan yang bisa mengatasi hambatan dari sisi demand,” ujar Ara di Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembahasan dengan OJK akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menargetkan adanya kesepakatan awal untuk solusi perbaikan sistem kredit nasional dalam sepekan mendatang.
“Kami akan rapat dengan OJK minggu depan, kemungkinan Kamis. Harapannya, minggu depannya sudah clear. Harusnya bisa,” kata Purbaya.
Kebijakan reformasi SLIK ini diharapkan tidak hanya membuka jalan bagi masyarakat membeli rumah pertama mereka, tetapi juga menjadi momentum pembaruan sistem kredit nasional—lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. ***
