DCNews, Jakarta — Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 20 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mulai akhir Juni hingga Juli 2025. Program ini menyasar 18,3 juta KPM dan menjadi bagian dari penebalan jaring pengaman sosial nasional yang dicanangkan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa bantuan akan disalurkan melalui Perum Bulog, dengan penugasan resmi dari pemerintah. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan berturut-turut.
“Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).
Arief menjelaskan bahwa proses administrasi penganggaran masih berlangsung bersama Kementerian Keuangan. Estimasi anggaran bansos beras mencapai Rp4,9 triliun, mencakup kebutuhan beras dan biaya distribusi.
“Untuk program dua bulan ini, 18,3 juta penerima dikalikan 10 kg dikalikan dua bulan. Ditambah biaya distribusi, kemungkinan total anggarannya sekitar Rp4,9 triliun,” ungkapnya.
Hingga pekan kedua Juni, data penerima yang telah diverifikasi mencapai 16,5 juta keluarga. Pemerintah menargetkan penyaluran selesai hingga 95 persen pada pertengahan Juli 2025, dengan pengawasan ketat melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan penebalan bantuan sosial yang diumumkan pemerintah awal tahun ini. Selain bansos beras, KPM juga akan menerima tambahan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan selama Juni dan Juli. Total alokasi anggaran untuk seluruh program bantuan sosial dan pangan periode dua bulan tersebut mencapai Rp11,93 triliun.
“Selain diberikan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pernyataannya.
Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. ***
