DCNews, Jakarta — Kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital bergantung pada kemampuan industri menjaga keamanan siber, memperkuat tata kelola, dan memastikan akuntabilitas ketika terjadi insiden. Tanpa fondasi tersebut, inovasi teknologi berisiko sulit berkembang secara berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adi Budiarso mengatakan, inovasi di sektor keuangan memang membuka peluang baru. Namun, peluang tersebut hanya dapat berkembang jika didukung sistem yang kredibel dan perlindungan keamanan yang memadai.
“Di sektor keuangan, inovasi dapat menciptakan peluang, namun kepercayaanlah yang memungkinkan peluang tersebut berkembang secara berkelanjutan. Karena itu, kita harus membangun sektor finansial yang kredibel dengan keamanan siber yang tangguh,” kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pandangan tersebut disampaikan dalam peluncuran laporan Keamanan Siber dan Tata Kelola Aset Keuangan serta Transaksi Digital, yang disusun CPA Australia bersama OJK dan United in Diversity (UID) Foundation. Laporan ini mengidentifikasi sejumlah prioritas untuk memperkuat tata kelola dan keamanan siber di tengah perkembangan ekosistem aset digital Indonesia.
Salah satu rekomendasi utama laporan tersebut adalah penguatan kerangka tata kelola dan kepastian regulasi. Kedua aspek ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan layanan keuangan digital sekaligus menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna.
Laporan itu juga menyoroti perlunya meningkatkan akuntabilitas serta kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden siber. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan asosiasi profesi agar risiko teknologi dapat dikelola secara lebih efektif.
Anggota Dewan Pembina UID Foundation Tuti Hadiputranto menilai, pengelolaan teknologi akan menentukan arah perkembangan keuangan digital. Menurut dia, kemajuan teknologi tidak cukup diukur dari kecanggihannya, tetapi juga dari kemampuan institusi menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab.
“Masa depan keuangan digital tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya,” ujar Tuti.
Penguatan tata kelola, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi, pengelolaan risiko, dan pertanggungjawaban institusi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap layanan keuangan digital.
Ketahanan Bisnis di Tengah Disrupsi Teknologi
Selain laporan mengenai keamanan siber, CPA Australia juga meluncurkan laporan Membangun Ketahanan Bisnis melalui Kepemimpinan Keuangan. Laporan yang disusun melalui Indonesia-Australia Executive Business & Finance Dialogue 2026 tersebut membahas strategi memperkuat ketahanan organisasi, kepemimpinan, dan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik serta disrupsi teknologi.
Laporan itu menemukan bahwa ketahanan organisasi semakin menjadi sumber keunggulan kompetitif. Perubahan hubungan perdagangan, ketidakpastian geopolitik, dan perkembangan teknologi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam mengelola risiko serta menjaga kesinambungan bisnis.
Para peserta dialog menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi, penguatan manajemen risiko, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penerapan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab. Kepercayaan, transparansi, dan kredibilitas institusi juga diidentifikasi sebagai faktor penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Chief Executive Officer CPA Australia Chris Freeland mengatakan, kedua laporan tersebut memberikan wawasan mengenai langkah yang dapat ditempuh organisasi untuk menghadapi perubahan teknologi, ketidakpastian ekonomi, dan meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan.
“Dunia bisnis tengah menghadapi perubahan teknologi dan ekonomi yang signifikan. Seiring munculnya berbagai peluang baru, penting bagi dunia usaha, regulator, dan komunitas profesional untuk bekerja sama dalam menjaga kepercayaan, ketahanan, serta tata kelola yang kuat guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Freeland.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai lembaga diperlukan untuk menghasilkan wawasan praktis sekaligus membuka ruang dialog mengenai tantangan yang dihadapi dunia usaha, pemerintah, dan profesi akuntan.
“Melalui kolaborasi kami dengan OJK, UID Foundation dan IAI, CPA Australia berkontribusi memberikan wawasan praktis dan memfasilitasi dialog yang bermakna terkait sejumlah isu yang penting bagi dunia usaha, pemerintahan, dan profesi akuntan,” kata Freeland.
Peluncuran kedua laporan tersebut bertepatan dengan pembaruan perjanjian jalur keanggotaan profesional (pathway agreement) antara CPA Australia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Menurut Freeland, pembaruan perjanjian itu menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan kerja sama jangka panjang CPA Australia dan IAI, khususnya dalam mendukung pengembangan profesi akuntan dan penguatan kompetensi profesional. ***
