DCNews, Semarang — Warga Kota Semarang yang menerima atau berpotensi menerima bantuan sosial (bansos) diminta tidak sembarangan meminjamkan identitas maupun rekening kepada orang lain. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang mengingatkan, penggunaan identitas untuk aktivitas finansial seperti kredit, pinjaman online (pinjol), hingga judi online (judol) dapat memengaruhi pembacaan kondisi sosial ekonomi pemilik identitas dalam pemutakhiran data kesejahteraan.
Kepala Dinsos Kota Semarang Moh Agus Junaidi mengatakan, aktivitas finansial yang tercatat menggunakan identitas seseorang dapat membuat kondisi ekonominya terbaca berbeda dari keadaan sebenarnya.
Menurut dia, data identitas menjadi salah satu bahan dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan, termasuk penentuan desil yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar penetapan sasaran bansos.
“Jangan mudah meminjamkan identitas. Sebab, bisa ketahuan kalau warga tidak mampu tapi kok ternyata identitasnya dipinjam untuk pinjam bank, pinjam kredit mobil,” ujar Agus, Jumat (21/8/2026).
Identitas Bisa Memengaruhi Pembacaan Kondisi Ekonomi
Agus menjelaskan, penggunaan identitas untuk pengajuan kredit rumah, kendaraan, maupun pinjaman lainnya berpotensi memengaruhi penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi seseorang.
Persoalan tersebut menjadi penting bagi warga berpenghasilan rendah yang masuk dalam kelompok sasaran bansos. Ketika terdapat aktivitas finansial atas nama mereka, data yang terbaca dalam proses pemutakhiran dapat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan sebenarnya.
“Misal untuk pinjam kredit rumah, itu statusnya menjadikan dia dianggap mampu atau terkena pinjaman. (Termasuk) pinjaman online, judi online, itu nanti yang akan membuat bantuannya pasti hilang,” kata Agus.
Dalam pemetaan kesejahteraan, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang selama ini menjadi sasaran bantuan sosial karena masuk kategori masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Dinsos mengingatkan warga untuk mempertimbangkan risiko sebelum memberikan identitas kepada pihak lain, termasuk dengan alasan membantu keluarga atau kerabat.
Dinsos Temukan 3.000 Rekening Terindikasi Pinjol dan Judol
Peringatan tersebut disampaikan Dinsos setelah menemukan sekitar 3.000 warga Kota Semarang yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk aktivitas pinjaman online maupun judi online.
Data tersebut terdeteksi melalui proses yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Di Kota Semarang banyak yang diindikasi rekeningnya, namanya dipakai untuk judol dan pinjol. Ada 3.000-an,” ujar Agus.
Temuan itu menjadi perhatian karena aktivitas keuangan yang tercatat atas nama seseorang dapat masuk dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi. Bagi penerima bansos, ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dan data yang terbaca dapat berdampak terhadap status penerimaan bantuan.
Dinsos karena itu meminta masyarakat lebih berhati-hati ketika diminta meminjamkan identitas atau rekening. Warga juga diimbau tidak mengabaikan risiko administratif maupun sosial yang dapat muncul dari penggunaan data pribadi oleh pihak lain.
Warga Bisa Ajukan Perubahan Data
Di sisi lain, Dinsos Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam data kesejahteraan.
Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat menyampaikan laporan melalui pemerintah kelurahan. Pemerintah kemudian akan melakukan proses verifikasi sebelum menetapkan perubahan data.
“Kalau ditemukan misalkan (data) tidak pas, dia mampu tapi desilnya rendah, sampaikan saja, lapor ke kelurahan. Nanti pasti akan diusulkan untuk dilakukan perubahan data,” kata Agus.
Dengan mekanisme tersebut, perubahan status dalam data kesejahteraan tidak dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan laporan warga. Pemerintah tetap perlu memastikan kondisi faktual melalui verifikasi di lapangan.
Data Diverifikasi dengan 39 Variabel
Agus mengatakan, proses verifikasi melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pemerintah kelurahan, RT, dan RW. Dalam kondisi tertentu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dapat dilibatkan untuk membantu proses pengecekan.
Petugas kemudian memeriksa kondisi warga berdasarkan 39 variabel yang menjadi dasar penilaian kesejahteraan.
“Nanti akan dicek 39 variabelnya. Jadi, dasarnya 39 variabel itu. Apakah dia memang memenuhi kriteria atau desilnya memang salah,” ujar Agus.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Dinsos menyampaikan surat kepada lurah dan camat untuk mengusulkan perubahan data berdasarkan kondisi terbaru masyarakat.
Menurut Agus, perubahan desil dapat terjadi dalam jumlah cukup besar karena kondisi sosial ekonomi warga terus berubah.
“Setiap bulan pun usulan kami juga banyak. Bisa sampai ratusan yang berubah desil,” tandasnya. ***
