DCNews, Bandung Barat — Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mendorong koperasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diperkuat sebagai alternatif pembiayaan yang aman bagi masyarakat, terutama untuk mencegah warga bergantung pada pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik bank emok.
Dorongan tersebut disampaikan Jeje saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi PKK Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 di Gumilang Regency Hotel, Rabu (26/8/2026).
Jeje mengatakan koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi keluarga karena pengelolaannya bertumpu pada prinsip gotong royong dan kepentingan bersama. Karena itu, koperasi PKK tidak semestinya hanya menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu menyediakan akses pembiayaan secara sehat bagi anggotanya.
“Koperasi jangan hanya dipandang sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi harus mampu menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa terjerat pinjaman yang justru membebani,” ujar Jeje.
Menurut dia, kebutuhan terhadap pembiayaan yang mudah dan aman semakin penting di tengah maraknya pinjol ilegal dan praktik bank emok yang menyasar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah.
Jeje meminta koperasi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK mampu menyediakan layanan keuangan yang sehat, transparan, serta berorientasi pada kepentingan anggota.
“Jadikan koperasi sebagai perisai finansial warga. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan modal akhirnya memilih pinjaman online ilegal atau bank emok karena tidak memiliki pilihan pembiayaan yang aman,” katanya.
Tata Kelola Menjadi Kunci
Di sisi lain, Jeje mengingatkan bahwa penguatan koperasi tidak cukup hanya melalui penyediaan akses pembiayaan. Tata kelola, administrasi, dan pencatatan keuangan juga harus dibenahi agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ia menilai lemahnya administrasi dan pencatatan keuangan dapat menghambat perkembangan koperasi berbasis komunitas. Kondisi tersebut bahkan berpotensi menggerus kepercayaan anggota dan membuat koperasi kesulitan mempertahankan usahanya.
Karena itu, Jeje menekankan pentingnya laporan keuangan yang tertib dan transparan. Pencatatan yang baik, kata dia, memungkinkan pengurus dan anggota mengetahui kondisi koperasi secara lebih objektif, termasuk apakah kegiatan usaha menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian.
“Kalau pencatatan keuangannya sehat, kita bisa mengetahui apakah koperasi benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Transparansi ini penting agar anggota tetap percaya,” ucapnya.
Dorong Digitalisasi Pembukuan
Untuk memperbaiki tata kelola, Jeje juga mendorong pengurus koperasi PKK memanfaatkan teknologi yang sederhana dan mudah diterapkan. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis telepon seluler.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi dapat membantu pengurus melakukan pembukuan secara lebih praktis sekaligus mengurangi potensi kesalahan yang kerap muncul dalam pencatatan manual.
Pelatihan perkoperasian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Jeje meminta pengurus PKK di tingkat kecamatan melanjutkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendampingan dan penerapan di lapangan, termasuk hingga tingkat desa.
“Ilmu yang diperoleh hari ini harus diterapkan. Jangan hanya selesai setelah pelatihan, tetapi harus ada pendampingan dan perbaikan tata kelola koperasi di masing-masing wilayah,” kata Jeje.
Dengan penguatan akses pembiayaan, tata kelola, transparansi keuangan, serta pemanfaatan teknologi, koperasi PKK diharapkan tidak hanya menjadi wadah ekonomi anggota, tetapi juga menjadi salah satu instrumen perlindungan masyarakat dari pembiayaan berisiko. ***
