DCNews, Jakarta — Di tengah upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai masih belum sepenuhnya menyentuh kelompok usaha mikro yang paling membutuhkan. Sejumlah pelaku UMKM yang tergolong nonbankable masih kesulitan mengakses kredit perbankan dan akhirnya memilih pinjaman online dengan bunga tinggi sebagai jalan keluar.
Anggota Komisi VI DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, menilai program KUR saat ini belum optimal menjangkau pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan meski memiliki usaha yang berjalan baik.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (24/5/2026).
“Kadang-kadang mereka sulit mendapatkan kredit akhirnya lari ke pinjaman online,” kata Kesuma.
Menurutnya, keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran kredit, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong UMKM naik kelas, memperkuat sektor produktif, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses pembiayaan.
Kesuma menegaskan, kelompok usaha nonbankable seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyaluran KUR. Kelompok ini umumnya memiliki usaha dan arus kas yang sehat, namun belum mampu memenuhi standar administrasi perbankan sehingga sulit memperoleh kredit formal.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena banyak pelaku usaha kecil akhirnya terjebak pada pinjaman berbunga tinggi yang justru membebani keberlangsungan usaha mereka.
Selain itu, Kesuma juga menyoroti rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KUR yang disebut masih berada di bawah 3 persen. Menurutnya, angka tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan rendahnya NPL bukan disebabkan bank terlalu selektif dalam menentukan debitur penerima KUR.
“Perlu dicek dulu non-performing loan itu akibat apa. Apakah bank sangat selektif yang dikasih kredit itu orang yang memang sangat bankable,” ujarnya.
Ia menilai, apabila KUR hanya diberikan kepada pelaku usaha yang sudah memenuhi kategori bankable, maka tujuan utama program sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat kecil tidak akan tercapai secara maksimal.
Karena itu, Kesuma meminta bank penyalur KUR menjalankan fungsi penugasan negara dengan lebih progresif melalui perluasan akses pembiayaan kepada UMKM potensial meski belum sepenuhnya memenuhi standar administrasi perbankan.
“Bank penyalur kredit ke UMKM ini harus menjalani tugas penugasan negara jadi tidak semata untuk mencari aman,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong agar penyaluran KUR diarahkan lebih besar ke sektor-sektor produktif yang belum banyak tersentuh pembiayaan, termasuk sektor ekonomi kreatif, sehingga dampak program dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha nasional. ***
