DCNews, Kabupaten Bandung — Dugaan keterlibatan 1.066 aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bandung dalam aktivitas judi online menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung disebut menemukan ribuan ASN yang berdomisili di wilayah tersebut terindikasi terlibat judi online dengan nilai deposit mencapai Rp6,59 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M. Akhiri Hailuki dalam akun media sosial pribadinya @hailuki99, yang dikutip DCNews, Selasa (25/8/2026) mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan terhadap ASN yang terbukti terlibat.
“Persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan pelanggaran disiplin kepegawaian. Keterlibatan ASN dalam judi online juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah sekaligus mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Hailuki mengaku prihatin dengan temuan tersebut, terlebih jumlah ASN yang terindikasi terlibat judi online disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 1.000 orang, sedangkan tahun 2025 sekitar 600 orang. Hal ini jelas harus menjadi perhatian serius. Terus terang saya kecewa. Kami dari DPRD berupaya dan berjuang agar tunjangan kinerja (tukin) ASN di Kabupaten Bandung tidak mengalami pengurangan meskipun sedang terjadi tekanan fiskal. Namun ternyata disalahgunakan untuk bermain judi, bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” kata politikus dari Partai Demokrat itu lagi.
Ia menilai peningkatan jumlah ASN yang terindikasi terlibat judi online harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah. Karena itu, Hailuki meminta BKPSDM tidak berhenti pada pendataan, tetapi memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif untuk membedakan antara ASN yang sekadar terindikasi dan mereka yang nantinya terbukti melanggar aturan.
“Pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan untuk memastikan adanya konsekuensi bagi ASN yang terbukti terlibat. Saya menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut disiplin pegawai, tetapi juga menyangkut keteladanan ASN sebagai aparatur pemerintah. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Hailuki, tindakan tegas diperlukan bukan semata untuk memberikan efek jera, melainkan juga mencegah perilaku serupa menyebar kepada ASN lain yang selama ini tidak terlibat. Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas judi online memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, dugaan keterlibatan ASN dalam praktik tersebut harus ditangani dengan tetap mengedepankan proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai aturan yang berlaku.
Dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kabupaten Bandung memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sementara proses pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi kepegawaian terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berada pada mekanisme dan kewenangan sesuai ketentuan kepegawaian.
Karena itu, Hailuki meminta BKPSDM Kabupaten Bandung segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara terukur dan transparan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan setiap ASN yang terbukti melanggar memperoleh konsekuensi sesuai aturan, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah Kabupaten Bandung. ***
