DCNews, Ternate — Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperluas bantuan bagi nelayan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat ikut menanggung persoalan utang pribadi masyarakat, termasuk pinjaman online (pinjol), kredit bank, maupun leasing. Pernyataan itu disampaikan Sherly saat berdialog langsung dengan nelayan dalam acara penyerahan bantuan mesin kapal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate.
Dalam forum tersebut, sejumlah nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari administrasi kependudukan hingga persoalan ekonomi keluarga. Sherly merespons satu per satu keluhan warga dengan solusi langsung di lokasi kegiatan.
Masalah pertama yang disoroti ialah banyaknya nelayan yang menetap di Ternate, namun masih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dari daerah asal. Kondisi itu disebut menghambat akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah daerah.
Sherly kemudian meminta warga segera mengurus perpindahan administrasi kependudukan agar dapat memperoleh layanan dan bantuan dari Pemprov Maluku Utara secara maksimal.
Selain itu, persoalan pernikahan siri di kalangan nelayan juga menjadi perhatian. Menanggapi hal tersebut, Sherly meminta data pasangan yang belum memiliki legalitas pernikahan untuk dikumpulkan agar dapat difasilitasi melalui program nikah massal yang dibiayai pemerintah provinsi.
Namun suasana berubah ketika seorang peserta menyampaikan persoalan warga yang terlilit utang di bank, leasing, hingga pinjaman online.
“Terus yang kedua ini terkait masalah utang piutang, utang di Bank BRI maupun bank-bank yang lain, di leasing, bahkan di pinjol,” kata salah satu peserta dalam dialog tersebut.
Berbeda dengan dua persoalan sebelumnya, Sherly langsung memberikan respons tegas bahwa pemerintah tidak bisa membantu menyelesaikan utang pribadi masyarakat.
“Bentar, yang kedua itu tidak bisa saya bantu,” kata Sherly.
Menurut dia, persoalan pinjaman online harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan identitas pribadi maupun mengambil pinjaman.
Sherly mengingatkan warga agar tidak sembarangan meminjamkan KTP kepada pihak lain yang berpotensi menyalahgunakannya untuk pengajuan pinjaman online.
“Itu belajar. Bagi yang belum, masih bersih namanya, pertama jangan pernah pinjamkan KTP kepada siapa pun yang nanti memanfaatkannya untuk pinjol,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan nama baik dengan memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai kesepakatan.
“Dalam hidup itu yang termahal adalah integritas dan nama baik,” kata Sherly.
Dalam kesempatan itu, Sherly turut menyinggung bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan kepada masyarakat. Ia meminta penerima bantuan memanfaatkan pinjaman produktif tersebut secara bertanggung jawab dan membayarnya tepat waktu.
“Jika diberikan kepercayaan, buat yang sudah diberikan kepercayaan, yang sudah cair juga KUR-nya hari ini Rp35 juta sampai Rp50 juta, dijaga nama baik,” ujarnya.
Di akhir dialog, Sherly kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kemampuan untuk membantu warga yang terlilit utang pribadi.
“Yang punya banyak tanggungan, belum bisa kami bantu. Yang namanya masih bersih, dijaga untuk tetap bersih,” kata Sherly. ***
