DCNews, Jakarta— Lonjakan mobilitas selama arus mudik Lebaran 2026 menghadirkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, pemerintah mencatat capaian positif dalam aspek keselamatan. Namun di sisi lain, pengalaman pemudik dinilai belum memenuhi ekspektasi, memunculkan kritik dari parlemen.
Data resmi menunjukkan jumlah pemudik mencapai 147,55 juta orang, meningkat 2,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kecelakaan pun berhasil ditekan hingga 6,31 persen, dengan rasio kecelakaan turun menjadi 23,84 per satu juta perjalanan.
Namun capaian tersebut tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Survei menunjukkan penurunan dari 90,9 persen pada 2025 menjadi 85,3 persen pada 2026.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai ketimpangan ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang belum menyentuh aspek mendasar pengalaman pemudik.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan mudik. Pemerintah berhasil meningkatkan aspek keselamatan, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan kenyamanan masyarakat secara optimal,” kata Saadiah dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, fokus pemerintah yang selama ini bertumpu pada kelancaran arus dan pengendalian risiko perlu diperluas ke dimensi kualitas layanan secara menyeluruh.
Sejumlah persoalan klasik, menurutnya, kembali muncul di titik-titik krusial. Kepadatan ekstrem terjadi di rest area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek yang dipadati hingga 180 ribu kendaraan. Keterbatasan kapasitas parkir memicu antrean panjang yang bahkan meluas ke badan jalan tol.
Di jalur penyeberangan, antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk dilaporkan mencapai 20 hingga 27 kilometer. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya antisipasi terhadap lonjakan arus.
“Masalahnya bukan sekadar kapasitas, tetapi pada sistem yang belum mampu mengantisipasi lonjakan. Kita masih melihat pola penanganan yang baru bergerak setelah kemacetan terjadi,” ujar Saadiah.
Di wilayah Sumatera, lonjakan trafik hingga 84 persen di Tol Trans Sumatera turut memunculkan tekanan baru, terutama pada akses menuju Pelabuhan Bakauheni. Distribusi arus ke jalur alternatif dinilai belum berjalan optimal.
Selain itu, Saadiah menyoroti ketimpangan layanan antara jalan tol dan non-tol. Ia menilai perhatian pemerintah masih terpusat pada jalur tol, sementara jalan arteri yang digunakan mayoritas masyarakat justru tertinggal dari sisi kualitas dan pengelolaan.
“Ini menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur. Jalan tol dikelola dengan baik, tetapi jalan non-tol yang digunakan mayoritas masyarakat justru tertinggal,” ucapnya.
Persoalan lain muncul dari sektor transportasi udara. Kenaikan harga tiket pesawat selama periode mudik, yang secara resmi berkisar 9 hingga 13 persen, dirasakan lebih tinggi oleh masyarakat.
Lonjakan ini dipicu oleh kenaikan harga avtur, fuel surcharge, serta keterbatasan kapasitas penerbangan. Dampaknya, akses masyarakat terhadap moda transportasi udara menjadi semakin terbatas.
“Ini menyangkut keadilan akses. Ketika harga tiket tidak terkendali, maka pilihan masyarakat menjadi terbatas. Negara harus hadir untuk memastikan transportasi tetap terjangkau,” tegasnya.
Menurut Saadiah, kondisi tersebut mencerminkan belum sinkronnya kebijakan regulasi dengan realitas di lapangan, yang pada akhirnya membebani daya beli masyarakat.
Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh. Upaya tersebut mencakup penguatan sistem manajemen berbasis teknologi, peningkatan kualitas jalan non-tol, serta integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem penyeberangan serta pengendalian harga tiket, khususnya di sektor penerbangan.
“Ke depan, kita tidak bisa hanya berbicara soal kelancaran arus. Mudik adalah pengalaman sosial yang harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya. ***
