DCNews, Jakarta — Bayang-bayang kasus gagal bayar yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kembali memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun menjadi salah satu skandal terbesar di industri keuangan nasional, otoritas kini mengambil langkah tegas dengan membubarkan dua entitas dana pensiun perusahaan tersebut sebagai bagian dari penataan lanjutan sektor keuangan non-bank.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Jiwasraya. Kebijakan ini diambil dalam rangka memastikan penyelesaian kewajiban kepada peserta dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam merapikan industri keuangan pasca-kasus Jiwasraya yang mengguncang kepercayaan publik.
“Pembubaran ini bukan akhir dari tanggung jawab, melainkan bagian dari proses untuk memastikan seluruh hak peserta tetap terpenuhi,” ujar Ogi dalam keterangan resminya, Senin (23/3/2026).
Untuk DPPK Jiwasraya, OJK menetapkan mekanisme likuidasi penuh. Proses ini mencakup penyelesaian seluruh aset dana pensiun sebelum dilakukan pembayaran manfaat kepada peserta. Nilai manfaat yang diterima akan mengacu pada hasil valuasi aktuaria serta laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal efektif pembubaran.
Pendekatan ini dirancang agar setiap peserta memperoleh haknya secara proporsional berdasarkan kondisi keuangan terakhir yang dihitung secara profesional.
Sementara itu, untuk DPLK Jiwasraya, regulator memilih jalur berbeda dengan mengalihkan portofolio peserta ke pengelola dana pensiun lain. Skema ini memungkinkan keberlanjutan program pensiun tanpa harus menghentikan kepesertaan.
“Portofolio peserta DPLK akan dipindahkan ke lembaga lain yang dipilih oleh pemberi kerja atau kelompok peserta,” kata Ogi.
Langkah tersebut dinilai sebagai solusi untuk menjaga kesinambungan manfaat pensiun sekaligus meminimalkan gangguan terhadap peserta aktif.
Di tengah proses ini, OJK menekankan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama. Regulator juga mengimbau peserta agar tetap tenang dan mengikuti perkembangan resmi, mengingat seluruh tahapan telah dirancang untuk menekan potensi kerugian lebih lanjut.
Pembubaran dana pensiun Jiwasraya menjadi bagian dari fase akhir restrukturisasi panjang perusahaan asuransi pelat merah tersebut—sebuah upaya yang tidak hanya menyelesaikan masalah masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan untuk membangun kembali kepercayaan terhadap industri keuangan nasional.
Langkah OJK, Reformasi Struktural
Langkah OJK ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari sekadar penanganan krisis menuju reformasi struktural. Dengan kombinasi likuidasi dan pengalihan portofolio, regulator berupaya menutup celah risiko sistemik sekaligus menjaga stabilitas sektor dana pensiun. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada transparansi eksekusi dan kemampuan lembaga pengganti dalam mengelola dana peserta secara berkelanjutan. ***
