DCNews, Indramayu — Otoritas Jasa Keuangan memperluas akses konsultasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melalui program Tanya dan Konsultasi Keuangan (Takon), di tengah meningkatnya kasus investasi ilegal dan pinjaman online tanpa izin yang merugikan warga.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi preventif regulator untuk memperkuat perlindungan konsumen, seiring pesatnya penetrasi layanan keuangan digital dan semakin kompleksnya produk jasa keuangan yang beredar di masyarakat.
Program Takon dirancang sebagai layanan konsultasi sekaligus ruang edukasi yang dapat diakses secara virtual maupun hybrid. Skema tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, hingga berkonsultasi terkait permasalahan dengan pelaku usaha jasa keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor OJK.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan perluasan layanan ini difokuskan untuk membangun benteng literasi di tingkat daerah. “Takon bukan sekadar layanan konsultasi, tetapi juga ruang edukasi agar masyarakat memahami karakteristik produk dan layanan keuangan sebelum mengambil keputusan,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, literasi yang memadai menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam skema investasi bodong maupun pinjaman daring ilegal yang kerap menawarkan imbal hasil tinggi atau proses pencairan dana instan tanpa penilaian risiko yang rasional.
Secara substansi, program Takon menawarkan lima manfaat utama: edukasi langsung mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan; pemahaman hak dan kewajiban konsumen; peningkatan kewaspadaan terhadap investasi dan pinjaman ilegal; akses konsultasi atas sengketa dengan pelaku usaha jasa keuangan; serta kemudahan penyampaian pengaduan secara lebih cepat dan terjangkau.
Pelaksanaan Takon di Indramayu mencakup 31 kecamatan. Wilayah ini dinilai memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis dengan penggunaan produk keuangan yang terus berkembang, mulai dari layanan perbankan dan pembiayaan hingga platform digital. Namun, pertumbuhan akses tersebut juga meningkatkan risiko paparan penawaran ilegal yang memanfaatkan rendahnya literasi sebagian masyarakat.
OJK menilai penguatan literasi sebagai garis pertahanan pertama dalam perlindungan konsumen. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu memverifikasi legalitas lembaga keuangan, mengenali ciri-ciri penipuan, serta memahami konsekuensi finansial dari setiap produk yang digunakan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan dukungan terhadap program tersebut dan mendorong seluruh kecamatan memaksimalkan pemanfaatannya. Pemerintah daerah menilai kehadiran layanan konsultasi dan edukasi yang lebih dekat dengan warga dapat membantu mencegah dampak ekonomi yang lebih luas akibat praktik keuangan ilegal.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus investasi ilegal dan pinjaman daring tanpa izin kerap menimbulkan kerugian signifikan, baik secara individu maupun kolektif. Selain kerugian materi, korban juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis akibat metode penagihan yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan memperluas Takon hingga tingkat kecamatan, OJK berupaya memperpendek jarak antara regulator dan masyarakat. Pendekatan ini menandai pergeseran strategi dari sekadar penindakan menuju pencegahan berbasis edukasi berkelanjutan dan sistem pengaduan yang lebih responsif—sebuah upaya yang dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di daerah. ***
