DCNews, Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup diukur dari gagasan pemimpin, tetapi juga dari kemampuan institusi negara menerjemahkan kebijakan menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Refleksi itu disampaikan Fahri, yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?” pada Jumat (23/10/2026) malam. Ia mengajak kader Partai Gelora dan masyarakat mengevaluasi jalannya pemerintahan secara rasional, objektif, dan berbasis data di tengah derasnya informasi serta perdebatan di media sosial.
Menurut Fahri, pemikiran ekonomi Prabowo bertumpu pada upaya mengembalikan peran negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 melalui penerapan Ekonomi Pancasila. Ia menilai pendekatan tersebut menjadi respons terhadap dominasi neokapitalisme dan melemahnya peran negara setelah era Orde Baru, yang dinilainya turut memicu ketimpangan ekonomi.
“Inti dari pemikiran Presiden Prabowo adalah berakar pada semangat kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Ia menjelaskan, salah satu fokus pemerintahan Prabowo adalah menekan dua bentuk kebocoran, yakni penyimpangan anggaran birokrasi dan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum optimal memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Fahri, pengetatan anggaran dan pembentukan kelembagaan diarahkan untuk memperkuat pengendalian terhadap komoditas strategis, termasuk kelapa sawit dan mineral. Dengan demikian, hasil pengelolaan kekayaan alam diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan malnutrisi anak.
“Dimaksudkan agar hasil kekayaan bumi Indonesia dapat langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan malnutrisi anak-anak,” ujar Fahri, yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.
Meski menilai gagasan dan tujuan pemerintahan Prabowo ideal, Fahri menegaskan bahwa keberhasilannya bergantung pada kapasitas institusi pelaksana. Kebijakan yang baik, menurut dia, tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung sistem birokrasi yang kompeten, transparan, dan efisien.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan institusi demokrasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Legislatif harus menjaga independensi dalam mengawasi kebijakan eksekutif, sedangkan lembaga yudikatif perlu memastikan setiap sengketa dan dugaan pelanggaran ditangani secara adil sesuai hukum.
Fahri juga mendorong masyarakat sipil berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan keterbukaan informasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurut dia, tetap diperlukan selama disampaikan secara rasional dan didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat sipil tidak perlu ragu untuk mengajukan kritik secara rasional dan berbasis data. Sekarang zamannya teknologi, keterbukaan ini justru membantu Presiden dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu,” katanya.
Ia mengingatkan, penilaian terhadap pemerintahan tidak semestinya didasarkan pada sentimen pribadi atau sikap suka dan tidak suka terhadap pemimpin. Masyarakat perlu memahami cara kerja negara sebagai sebuah sistem yang keberlangsungannya tidak boleh bergantung pada figur tertentu.
“Tingkat kecerdasan kita yang baik adalah ketika kita terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif like and dislike. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan itu harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien,” ujar Fahri.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk menjaga dialog terbuka. Pemerintah, kata dia, perlu bersedia membahas fakta di lapangan, sementara pihak yang menyampaikan kritik harus menyertakan data akurat agar perdebatan publik menghasilkan evaluasi dan solusi.
Fahri menegaskan Partai Gelora akan terus berupaya menghadirkan gagasan dan solusi dalam mengawal perjalanan pemerintahan. Ia berharap pelaksanaan program strategis nasional semakin efektif sehingga manfaat kehadiran negara dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. ***
