DCNews, Jakarta — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban banjir bandang dan longsor di Aceh serta Sumatera disambut positif oleh DPR RI sebagai langkah cepat dan empatik negara dalam melindungi warganya.
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai keputusan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap petani yang kehilangan lahan, peralatan, dan sumber pendapatan akibat bencana. Menurutnya, kebijakan penghapusan utang menjadi langkah yang tak hanya rasional, tetapi juga manusiawi.
“Petani yang sudah menjadi korban bencana tidak seharusnya masih dibebani kewajiban membayar utang. Ini langkah tepat dan penuh empati dari Presiden,” ujar Firman kepada wartawan, Senin (8/12/2025).
Namun ia menekankan bahwa pembebasan utang tidak cukup. Firman mendorong pemerintah menambah dukungan berupa bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian agar petani mampu kembali beraktivitas dan memulihkan pendapatan.
Selain kebutuhan sektor pertanian, politisi Partai Golkar itu meminta agar pemerintah memperhatikan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana. “Perumahan korban bencana harus menjadi prioritas agar mereka bisa kembali hidup dengan aman dan bermartabat,” ujarnya.
Firman berharap kebijakan ini menjadi pintu masuk pemulihan yang lebih menyeluruh bagi petani dan masyarakat terdampak, terutama dalam memulihkan kehidupan dan kegiatan ekonomi mereka ke depan.
Prabowo Pastikan Rehabilitasi Sawah dan Penghapusan Utang KUR
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan direhabilitasi pemerintah. Ia meminta petani tidak cemas atas kerusakan sawah maupun irigasi, karena bencana tersebut termasuk kategori force majeure.
“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Petani-petani nggak usah khawatir,” kata Prabowo dalam keterangannya.
Selain perbaikan infrastruktur pertanian, pemerintah juga memastikan pasokan pangan bagi warga selama masa pemulihan. “Sambil diperbaiki, pangan akan kita kirimkan. Cadangan kita cukup banyak,” ujarnya.
Terkait beban finansial, Prabowo menegaskan utang KUR petani yang terdampak bencana akan dihapus atau diberi relaksasi penuh karena kerusakan terjadi bukan akibat kelalaian, melainkan karena force majeure. “Petani tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Satgas Khusus untuk Percepatan Perbaikan Infrastruktur
Untuk mempercepat pemulihan, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Pasukan Zeni dikerahkan untuk membuka akses logistik serta memulihkan jalur pertanian yang rusak.
“Saya lihat semua instansi bekerja bersama rakyat. TNI, Polri, pemerintah daerah bergerak cepat,” kata Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah hadir di tengah kesulitan rakyat, terlebih pada tahun-tahun awal masa jabatan pemimpin nasional maupun daerah. “Ini musibah, tantangan. Tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” ucapnya.
Dengan kombinasi penghapusan utang KUR, rehabilitasi lahan pertanian, bantuan logistik, serta pengerahan penuh aparatur negara, pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi petani di Aceh berlangsung cepat dan terstruktur. ***
