DCNews, Jakarta — Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan dokter internship dalam menangani lonjakan penyakit pascabanjir di Sumatera mendapat apresiasi sekaligus evaluasi kritis dari DPR. Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani, menyebut keputusan tersebut sebagai “langkah taktis krusial” untuk memperkuat layanan kesehatan dalam 48 jam pertama pascabencana—fase yang paling menentukan dalam mencegah kematian akibat diare, ISPA, dan infeksi kulit. Namun, ia menegaskan pemerintah masih harus membenahi sejumlah celah struktural agar respons kesehatan nasional tidak hanya bergantung pada improvisasi lapangan.
Maharani mengatakan pengerahan dokter magang mampu mengisi kekosongan layanan ketika fasilitas kesehatan di wilayah terdampak kewalahan oleh tingginya jumlah pasien. “Kecepatan intervensi pada dua hari pertama adalah faktor penentu. Dokter internship menjadi penguat baris depan saat tenaga medis setempat juga menjadi korban,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/7/2025).
Meski mendukung langkah Presiden, Maharani menyoroti bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) nasional untuk mobilisasi tenaga kesehatan cadangan antarwilayah. Tanpa protokol yang baku, keputusan pengerahan tenaga medis sering bersifat ad hoc dan tidak seragam antar daerah.
“Respons bencana tidak boleh bertumpu pada kebijakan sementara. Kita butuh protokol nasional yang tegas dan jelas,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya insentif, perlindungan keselamatan, dan dukungan logistik bagi dokter internship yang dikirim ke wilayah bencana, mengingat mereka bekerja dalam kondisi risiko tinggi.
Pemetaan Risiko Belum Tuntas
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Maharani menyoroti belum rampungnya pemetaan tenaga kesehatan berbasis risiko bencana, terutama di wilayah rawan seperti Aceh. Ia mendorong penguatan sistem cadangan regional—mulai dari armada ambulans, suplai medis, hingga tenaga kesehatan prioritas.
Maharani juga menilai mekanisme pendanaan cepat belum berjalan optimal, sehingga pengiriman tenaga kesehatan tambahan sering terlambat. Selain itu, koordinasi antara Kemenkes, dinas kesehatan daerah, hingga fasilitas rujukan dinilai masih belum seragam, kerap menimbulkan perbedaan data kebutuhan dan jumlah korban.
Komisi IX, katanya, akan mengawal penyempurnaan seluruh aspek tersebut agar respons kesehatan Indonesia semakin terukur dan adaptif.
Arahan Presiden dan Dukungan TNI-Polri
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengerahkan dokter internship ke wilayah terdampak banjir di Sumatera, setelah laporan bahwa banyak tenaga medis setempat juga menjadi korban sehingga layanan kesehatan menurun signifikan.
“Internship kita berapa yang sudah bisa? 74? Bisa juga kan? Saya kira bisa itu perguruan tinggi, bisa dikerahkan juga,” ujar Prabowo dalam rapat di Aceh, Minggu malam (7/12/2025).
Menindaklanjuti arahan itu, Menkes Budi meminta dukungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membantu menerjunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama tiga bulan guna mendampingi para dokter magang.
Perlu Penguatan Regulasi dan Anggaran
Maharani menyambut langkah cepat Presiden, namun mengingatkan bahwa kebijakan taktis harus diikuti penguatan regulasi, protokol terpadu, dan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami ingin respons kesehatan Indonesia makin solid, cepat, dan terukur. Pemerintah harus menyelesaikan celah yang masih ada agar perlindungan masyarakat di setiap situasi bencana benar-benar maksimal,” ujarnya. ***
