DCNews, Jakarta— Dorongan untuk memperketat regulasi anti-bullying di lingkungan pendidikan menguat di DPR RI seiring meningkatnya kasus perundungan di sekolah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus menjadi tonggak pembaruan struktural untuk memastikan pencegahan dan penanganan bullying berjalan dengan mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat diaudit.
Esti menilai persoalan bullying bukan sekadar isu kedisiplinan siswa, melainkan masalah sistemik yang menyangkut kualitas lingkungan belajar, kesehatan mental, kapasitas guru, hingga budaya sekolah yang belum sepenuhnya menempatkan keselamatan dan martabat anak sebagai prioritas.
“Perilaku bullying di sekolah bukan hanya persoalan disiplin, tetapi masalah ekosistem pendidikan yang membutuhkan standar operasional dan pengawasan yang kuat,” kata My Esti, Selasa (25/11/2025).
Bab Khusus Anti-Bullying Masuk RUU Sisdiknas
RUU Sisdiknas dirancang untuk memasukkan bab khusus terkait perlindungan peserta didik dari kekerasan dan perundungan. Kebijakan ini dinilai memberikan landasan hukum yang lebih tegas agar sekolah memiliki kewajiban dan mekanisme standar dalam mencegah dan menangani kasus.
Esti mengingatkan bahwa pengalaman regulasi sebelumnya menunjukkan satu titik lemah: aturan tidak berjalan tanpa SOP yang rinci, pengawasan yang ketat, serta sanksi yang konsisten.
“Banyak regulasi hanya menyebut istilah bullying, pelaporan ramah anak, atau pendampingan psikologis. Tapi definisi operasional, timeline respons, dan standar pelaksanaannya kerap kabur,” ujarnya.
Akibat ketidakjelasan itu, kata Esti, sekolah sering menafsirkan mandat pencegahan bullying secara berbeda-beda. “Kasus yang seharusnya ditangani serius justru tertutup oleh prosedur administratif yang lemah,” tegasnya.
Bullying Bukan Satu Istilah Tunggal
Esti menekankan bahwa bullying memiliki beragam bentuk—mulai dari ejekan, pengucilan sosial, kekerasan verbal maupun fisik, hingga cyberbullying yang semakin marak di kalangan remaja. Tanpa pemetaan tingkatan kasus dan prosedur penanganan yang berbeda antara kasus ringan dan berat, penanganan dikhawatirkan tidak efektif.
“Risikonya adalah penanganan setengah hati. Regulasi ada, tetapi tak menyentuh kasus yang paling butuh intervensi,” ujar legislator asal DIY itu.
Belajar dari Kebijakan Korea Selatan
Esti menyoroti kebijakan yang akan diterapkan Korea Selatan, di mana riwayat siswa pelaku bullying akan muncul dalam dokumen pendaftaran perguruan tinggi mulai 2026. Ia menilai Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut yang memberikan sanksi sosial tegas kepada pelaku.
“Norma sanksi yang jelas bisa menjadi rem bagi mereka yang cenderung melakukan bullying,” katanya.
Penguatan Kapasitas Guru Jadi Kunci
Menurut Esti, upaya penanganan bullying tidak akan berjalan jika kapasitas pelaksana di sekolah rendah. Ia menegaskan perlunya pembekalan khusus bagi guru terkait konseling, manajemen konflik, dan deteksi dini kekerasan.
“Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum pernah mendapat pelatihan dasar konseling. Sekolah jadi tidak siap merespons kasus bullying secara profesional,” sebutnya.
Regulasi Turunan Wajib Hadir: Definisi Jelas, Prosedur Tegas
Esti menekankan bahwa revisi UU Sisdiknas harus diikuti peraturan turunan yang spesifik dan operasional. Pemerintah, menurutnya, perlu menyiapkan regulasi komprehensif yang mengatur:
- definisi bullying
- mekanisme pelaporan dan pelaporan anonim
- timeline respons yang terukur
- kewajiban pelatihan guru dan konselor
- standar anggaran minimum untuk program anti-bullying
“Tanpa aturan rinci yang memungkinkan audit, pemberantasan bullying hanya akan jadi wacana normatif,” tegasnya.
Dinas pendidikan daerah dan sekolah, lanjut Esti, wajib menyusun serta mempublikasikan SOP anti-bullying agar orang tua dan siswa mengetahui hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia.
Pendekatan Lintas Sektor Diperlukan
Esti mengingatkan bahwa bullying sering terkait persoalan psikologis, kondisi keluarga, tekanan sosial, hingga kesehatan mental. Karena itu, sekolah perlu membangun kemitraan formal dengan dinas Kesehatan, dinas Sosial, lembaga psikologi, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal.
“Pendekatan lintas sektor penting agar sekolah memiliki dukungan profesional saat menghadapi kasus yang membutuhkan intervensi lebih dalam,” ujarnya.
RUU Sisdiknas Harus Jadi Fondasi Perlindungan Anak
Esti percaya peningkatan regulasi dan penegasan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan adalah langkah krusial untuk memastikan sekolah menjadi ruang aman bagi seluruh anak Indonesia.
“Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, dan negara wajib memastikan itu melalui implementasi nyata di setiap sekolah,” pungkasnya. ***
