DCNews, Malang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendesak pemerintah untuk membubarkan layanan pinjaman online (pinjol) yang dinilainya menjadi penghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap program rumah subsidi.
Menurut Maruarar, banyak calon penerima rumah subsidi gagal mengajukan kredit karena riwayat pinjaman mereka tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Catatan dari aktivitas pinjol itu kerap membuat pengajuan kredit ditolak oleh bank.
“Banyak konsumen mengeluh ke pengembang, pengajuan rumah subsidi mereka terhambat karena SLIK OJK bermasalah akibat pinjol,” ujar Maruarar di Malang, Jumat kemarin (17/10/2025).
Ia menilai, keberadaan pinjol lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang manfaatnya. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menutup seluruh layanan pinjol demi membuka akses lebih luas bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama.
“Saran saya pinjol dihentikan dan dilarang. Kalau bisa, diputihkan sampai nilai tertentu agar masyarakat yang mengajukan kredit rumah rakyat tidak lagi terhambat,” tegasnya.
Maruarar menambahkan, pemerintah telah menyiapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi untuk MBR pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 240.000 unit telah selesai dibangun.
Pemerintah juga memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta suku bunga tetap 5% per tahun untuk rumah subsidi.
“Program rumah subsidi ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, termasuk wartawan. Ada 3.000 unit yang disiapkan bagi wartawan, dengan bunga 5% per tahun dan uang muka hanya 1%. Presiden Prabowo juga memastikan tidak ada kenaikan bunga serta pembebasan BPHTB dan PBB,” pungkas Maruarar.
🟫 FAKTA KONTEKS: Dampak Pinjol terhadap Akses Kredit Rumah
📊 1. Catatan Kredit Bermasalah (SLIK OJK)
Aktivitas pinjol sering terekam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Meskipun jumlah pinjaman kecil, keterlambatan pembayaran bisa menurunkan skor kredit calon debitur, sehingga bank menolak pengajuan KPR subsidi.
🏠 2. Profil Debitur MBR Rentan
Data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa mayoritas pengguna pinjol berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah—kelompok yang sama menjadi sasaran program rumah subsidi pemerintah.
⚠️ 3. Efek Domino terhadap Pembiayaan Perumahan
Bank pelaksana KPR subsidi wajib memverifikasi rekam jejak finansial calon debitur. Riwayat kredit macet dari pinjol menyebabkan banyak pengajuan ditolak meski nilai pinjaman kecil.
💡 4. Usulan Solusi Maruarar
- Pembubaran layanan pinjol ilegal dan pembatasan pinjol legal.
- Penghapusan (pemutihan) catatan kredit pinjol dengan plafon tertentu.
- Sinkronisasi data antara OJK dan Kementerian PKP agar MBR tidak terblokir sistem kredit. ***
