DCNews, Jakarta — Di tengah sorotan tajam atas pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun justru melihat tanda awal yang menumbuhkan optimisme. Bentuknya, dalam sepekan pertama Purbaya menjabat, pasar saham menyentuh level tertinggi, rupiah bertahan stabil, dan obligasi negara tidak menimbulkan gejolak.
“Hipotesis bahwa ekonomi Indonesia akan goyah tanpa Sri Mulyani sedang diuji oleh perjalanan waktu. Dan fakta awal menunjukkan stabil,” kata Misbakhun bericara dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Menteri Keuangan Baru, Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Misbakhun, politisi Golkar yang kerap vokal soal isu fiskal, menyebut Purbaya membawa “harapan baru” bagi arah ekonomi nasional. Menurutnya, kapasitas akademik dan pengalaman panjang Purbaya di bidang ekonomi memungkinkan ia menerjemahkan visi Presiden Prabowo Subianto menjadi kebijakan konkret.
“Sejak awal Presiden Prabowo menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi presiden. Menteri keuangan harus bisa menangkap intisari itu dan menjadikannya program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ujar Misbakhun.
Ujian berikutnya: APBN dan zero defisit
Meski pasar memberi sinyal positif, Misbakhun menekankan ujian besar Purbaya ada pada desain fiskal jangka panjang. Salah satunya adalah rencana Presiden Prabowo mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuju “zero defisit”.
“Bagaimana mungkin zero defisit dicapai jika tax ratio kita masih di bawah 10 persen? Di sinilah Purbaya harus menawarkan ide besar,” kata Misbakhun.
Ia menambahkan, beban bunga surat utang Indonesia yang mencapai Rp800 triliun per tahun, dengan imbal hasil jauh lebih tinggi dibanding negara ASEAN lain, merupakan tantangan struktural yang harus segera dijawab.
Dana Rp200 triliun dan stabilitas perbankan
Pernyataan Misbakhun juga menyinggung langkah kontroversial Kementerian Keuangan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank Himbara. Kebijakan ini, menurutnya, sah secara hukum dan relevan untuk memperkuat likuiditas perbankan.
“Ini bukan sekadar injeksi dana. Respon pasar menunjukkan koreksi positif pada saham perbankan Himbara. Likuiditas pasar modal pun bergerak lebih dinamis,” ujarnya.
Namun, ia mengakui efektivitas penempatan dana tersebut masih akan menjadi bahan diskusi publik, termasuk soal transmisi likuiditas terhadap pertumbuhan ekonomi riil.
Misbakhun menutup dengan penekanan bahwa posisi Menteri Keuangan lebih dari sekadar teknokrat fiskal. Purbaya kini juga menjadi koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bekerja bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam menjaga keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal.
“Harapan saya, pilihan Presiden Prabowo tepat. Purbaya bisa membawa ide-ide baru yang sesuai dengan visi presiden, sekaligus menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia,” kata Misbakhun. ***
