DCNews, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai subsidi tanah bisa menjadi terobosan untuk memangkas harga rumah hingga 50 persen. Menurutnya, mahalnya harga tanah saat ini menjadi hambatan utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.
“Kami mengusulkan agar elemen subsidi dialihkan ke tanah. Karena lahan untuk rumah tapak makin terbatas, terutama di kawasan perkotaan. Maka prioritasnya adalah membangun rumah vertikal dengan dukungan subsidi tanah,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Fahri menjelaskan, jika tanah digratiskan, harga rumah bisa ditekan drastis. Dengan harga yang lebih murah, cicilan juga akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah memiliki cadangan tanah yang bisa dimanfaatkan, termasuk di kawasan sungai dan pantai yang saat ini banyak berkembang menjadi daerah kumuh.
“Daripada tanah pemerintah di sekitar sungai dan pantai ditelantarkan, lebih baik digratiskan untuk pembangunan vertical house. Sisanya bisa dimanfaatkan sebagai social space,” ujar Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini seraya mendorong reorientasi Perum Perumnas agar berfungsi seperti Bulog di sektor pangan, menjadi off-taker utama dalam program perumahan rakyat.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp57,7 triliun dalam RAPBN 2026 untuk program pembangunan tiga juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp33,5 triliun dialokasikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Rp5,5 triliun digabungkan dengan pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Sri Mulyani juga menyebutkan, anggaran untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) naik signifikan menjadi Rp8,6 triliun, dibanding tahun sebelumnya Rp1,4 triliun. Program ini ditujukan untuk renovasi rumah kelompok miskin dengan skema pembangunan swadaya.
“Selain itu, KUR kontraktor hingga Rp20 miliar juga sudah tersedia bagi UMKM perumahan, dan kami terus memberikan insentif fiskal untuk rumah komersial dengan harga di bawah Rp2 miliar,” jelasnya.
Kebijakan subsidi tanah yang diusulkan Wamen PKP Fahri Hamzah dinilai dapat menjadi pelengkap dari paket kebijakan fiskal pemerintah, sekaligus langkah strategis mengurangi backlog perumahan dan memperbaiki kualitas hunian di perkotaan. ***
