DCNews, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memulai langkah politik untuk mengubah cara negara mengelola anggaran pendidikan. Meski nilainya terus naik hingga Rp 724 triliun pada 2025, porsi terbesar justru tersedot ke pendidikan kedinasan yang hanya menjangkau segelintir siswa, sementara pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini —yang membentuk tulang punggung generasi bangsa— justru kekurangan sokongan dana.
Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/8/2025) menekankan bahwa pendidikan, bukan hanya soal angka di APBN, tetapi jantung peradaban bangsa.
“Pendidikan bukan hanya alat untuk mencetak tenaga kerja, tetapi proses memanusiakan manusia. Ia membentuk karakter, mengasah daya nalar, dan menumbuhkan kepekaan sosial,” kata Mekeng.
Data resmi Kementerian Pendidikan pada 2024 menegaskan masalah itu. Hanya 22,7 persen penduduk Indonesia yang tamat SD, 10,6 persen bahkan belum menamatkannya, dan hampir seperempat populasi tidak pernah bersekolah. Di panggung global, posisi Indonesia di Indeks Pembangunan Manusia (HDI) masih di peringkat 113 dunia, urutan ketujuh di Asia Tenggara.
Namun, di balik angka-angka itu, pembagian dana pendidikan memperlihatkan ketimpangan. Pendidikan kedinasan —untuk sekitar 12 ribu siswa— menggenggam Rp 104,5 triliun. Sebagai perbandingan, pendidikan dasar dan menengah untuk 53 juta siswa mendapat Rp 33,5 triliun, dan pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun untuk hampir 9 juta mahasiswa.
“Kita butuh redesain anggaran pendidikan. Bukan sekadar menambah jumlahnya, tapi merombak total cara kita mengelola dan mengalokasikan dana,” tegasnya.
Mekeng memperingatkan, bonus demografi yang kerap diagungkan bisa berubah menjadi bencana demografi jika negara gagal menjamin pemerataan dan kualitas pendidikan. “Keadilan pendidikan bukan pilihan. Itu kewajiban negara,” ujarnya.
Amanat UUD 1945
Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh menguatkan pernyataan itu. Bagi M. Nuh, amanat UUD 1945 jelas: mencerdaskan kehidupan bangsa adalah fondasi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketertiban dunia.
“Tidak mungkin memajukan kesejahteraan umum tanpa pendidikan. Sekaranglah momentum terbaik untuk mencerdaskan bangsa. Jika MPR memimpin inisiatif ini, saya yakin 2045 bisa kita tatap dengan optimisme,” katanya.
Namun M. Nuh mengingatkan, problem pendidikan kini tidak hanya pada jumlah dana. Perubahan cepat di era digital menuntut desain ulang sistem, fokus pada kompetensi masa depan, serta kemampuan beradaptasi. Ia juga menyoroti “trik” penghitungan anggaran 20 persen APBN dan APBD yang kerap mengurangi porsi riil di daerah.
“Jangan sampai dana dari pusat yang ditransfer ke daerah dihitung dua kali sebagai anggaran pendidikan. Itu merugikan kualitas di lapangan,” imbuhnya lagi.
Bagi MPR RI dan para pengamat, pesan ini jelas: angka besar di anggaran tidak otomatis berarti kemajuan. Tanpa perombakan menyeluruh, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sejarah. ***
