DCNews, Jakarta — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax kembali memunculkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menikmati perlindungan melalui skema subsidi energi. Di tengah ketidakpastian harga energi global, pemerintah didorong segera mengambil langkah strategis untuk memastikan pasokan energi yang lebih kompetitif dan efisien guna menekan dampak ekonomi yang lebih luas.
Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia menilai penyesuaian harga Pertamax yang mulai berlaku pada Kamis (11/6/2026) merupakan konsekuensi dari dinamika pasar energi internasional. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif terhadap gejolak global, melainkan harus memperkuat strategi pengadaan energi nasional agar harga di dalam negeri lebih stabil.
“Meskipun penyesuaian harga merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi perkembangan harga energi global, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperoleh pasokan energi yang lebih kompetitif dan efisien,” kata Shanty dalam keterangan tertulis, Kamis.
Ia menegaskan bahwa upaya mencari sumber pasokan energi yang lebih efisien menjadi penting agar fluktuasi harga di pasar internasional tidak langsung berdampak pada masyarakat. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap dinamika energi global membuat perekonomian domestik rentan terhadap tekanan harga.
Shanty secara khusus menyoroti kelompok masyarakat kelas menengah sebagai pihak yang paling berpotensi merasakan dampak kenaikan Pertamax. Pasalnya, kelompok ini menjadi pengguna utama BBM non-subsidi, tetapi tidak mendapatkan kompensasi atau bantuan sebagaimana penerima subsidi energi.
“Dalam situasi daya beli yang masih menghadapi berbagai tantangan, tambahan beban biaya transportasi dan mobilitas berpotensi memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Menurut Shanty, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, setiap kebijakan atau kondisi yang berpotensi menekan pengeluaran masyarakat perlu diantisipasi secara serius agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan biaya energi berpotensi memicu efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari logistik, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, pemerintah diminta bergerak cepat untuk meminimalkan dampak lanjutan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam jangka pendek, Shanty mendorong pemerintah memprioritaskan tiga langkah utama, yakni menjaga pengendalian inflasi secara ketat di tingkat nasional maupun daerah, memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, serta menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa agar tidak terganggu oleh kenaikan biaya logistik.
“Semua itu perlu menjadi perhatian serius agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan biaya energi,” katanya.
Lebih jauh, Shanty menilai momentum ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui kebijakan jangka panjang. Diversifikasi sumber energi, terutama energi baru dan terbarukan, serta peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga energi global.
Menurutnya, strategi tersebut diperlukan agar Indonesia dapat membangun sistem energi yang lebih tangguh sekaligus menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Ketahanan energi tidak hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi gejolak harga di pasar global,” ujar Shanty. ***
