DCNews, Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah antisipatif terhadap potensi masuknya lonjakan barang impor dari China, sebagai dampak dari kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (8/5/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Askolani, terdapat kecenderungan China mengalihkan rute perdagangan ke berbagai negara setelah mengalami pembatasan akses ke pasar Amerika Serikat.
“Modus seperti ini sudah terlihat di Eropa, dan Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan menjadi sasaran berikutnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk respons, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyiapkan sejumlah instrumen perlindungan perdagangan, termasuk Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Instrumen ini akan diberlakukan bila ditemukan indikasi praktik dumping atau lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri.
Selain itu, DJBC juga menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk terus mengevaluasi dan memperketat kebijakan impor.
“Kami terus memberikan masukan berdasarkan evaluasi lapangan agar kebijakan impor bisa lebih adaptif terhadap dinamika global,” kata Askolani.
Sementara itu, hingga Maret 2025, total penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp77,5 triliun atau sekitar 25,6 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dari bea masuk mencapai Rp11,3 triliun, turun 5,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya impor beras, gula, dan kendaraan bermotor. Di samping itu, peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTA) juga menurunkan tarif efektif dari 1,39 persen pada 2024 menjadi 1,29 persen tahun ini.
Askolani menyatakan optimisme bahwa target penerimaan masih dapat tercapai. “Dengan realisasi saat ini, kami yakin target APBN masih berada dalam jangkauan,” tegasnya. Kementerian Keuangan dijadwalkan akan menyampaikan proyeksi anggaran terbaru dalam laporan semester kepada DPR pada pertengahan tahun ini. ***
