DCNews, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi berbasis desa. Salah satu inisiatif kunci dalam agenda nasional tersebut adalah pembentukan 80.000 koperasi desa, termasuk koperasi yang secara khusus menangani kebutuhan perumahan rakyat.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (29/4/2025).
“Koperasi perumahan akan menjadi bagian integral dari program nasional ini. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi, dan salah satunya akan menjadi koperasi perumahan,” ujarnya.
Wamen Fahri menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pembangunan hunian rakyat, terutama di wilayah pedesaan. Ia mengangkat kembali nilai-nilai gotong royong sebagai semangat utama dalam pengembangan koperasi perumahan.
“Dulu, ongkos renovasi rumah itu cuma masak buat tetangga. Sekarang kita ingin kembalikan semangat itu melalui koperasi,” ungkapnya.
Program ini juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), guna memastikan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Sementara itu, untuk wilayah perkotaan, pemerintah membuka peluang investasi dari pihak lokal maupun asing mengingat tantangan biaya lahan dan kebutuhan konstruksi vertikal yang tinggi.
Peluncuran resmi program koperasi desa ini direncanakan pada 12 Juli 2025. Kementerian PKP optimis, inisiatif ini akan menjadi motor penggerak ekonomi perdesaan sekaligus menjawab tantangan backlog perumahan nasional. ***
