DCNews, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kasus perempuan yang terjerat pinjaman online (pinjol), terutama mereka yang berperan sebagai kepala keluarga.
“Peningkatan jumlah perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, yang terjebak dalam pinjaman online menunjukkan adanya ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2024).
Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sejak 2018 hingga 2024, terdapat 1.944 laporan pengaduan dari korban pinjol yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) serta dari luar daerah tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.208 korban atau 62,14 persen merupakan perempuan. Sementara 734 lainnya atau 37,76 persen adalah laki-laki.
Lebih jauh, Puan menilai fenomena ini sebagai kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat. Ia menekankan pentingnya keberadaan layanan keuangan yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan.
“Negara harus memastikan adanya akses terhadap layanan finansial yang aman dan ramah bagi perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mendesak pemerintah bersama otoritas terkait untuk segera memperketat regulasi terhadap industri pinjol. Ia mendorong agar suku bunga pinjaman diturunkan ke level yang lebih wajar serta edukasi literasi keuangan masyarakat diperluas secara masif.
“Kita ingin perempuan terus berdaya dan berperan aktif dalam membangun keluarga dan bangsa tanpa dibebani utang yang membelenggu,” tegasnya lagi.
Komitmen DPR RI
Puan memastikan DPR RI akan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan di Indonesia.
“DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan industri pinjol dan memastikan perempuan memiliki akses ke solusi keuangan yang lebih berkeadilan,” tutup Puan. ***
