DCNews, Jakarta — Di balik ritme kerja pemerintahan yang kian cepat, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah membuka gambaran tentang tuntutan kinerja yang ia sebut jauh melampaui kebiasaan sebelumnya. Dalam sistem yang dibangun Presiden Prabowo Subianto, ukuran keberhasilan bukan lagi sekadar proses administratif, melainkan hasil konkret yang bisa dirasakan langsung.
Dalam wawancara program Gaspol! di kanal YouTube Kompas.com pada Jumat (17/4/2026), Fahri menegaskan bahwa standar kerja yang diterapkan Prabowo menuntut para pembantunya bergerak cepat sekaligus presisi dalam mengeksekusi kebijakan.
“Tuntutan untuk menjadi eksekutornya Pak Prabowo jauh lebih tinggi daripada presiden yang lain, karena standar Pak Prabowo sudah tinggi,” ujar Fahri, yang kini duduk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto itu.
Ia menggambarkan, pendekatan tersebut menitikberatkan pada akuntabilitas berbasis hasil. Para menteri dan pejabat pemerintah dituntut menghadirkan capaian terukur dalam waktu relatif singkat, bukan sekadar menyusun laporan atau menjaga loyalitas politik.
Kesempatan tersebut, Fahri Hamzah juga menyinggung keengganan Presiden Prabowo terhadap praktik laporan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut dia, budaya kerja yang dibangun menghindari apa yang ia sebut sebagai “asal bapak senang,” termasuk penyampaian data yang tidak akurat.
“Presiden ingin semua bergerak cepat dan menghasilkan. Dia tidak ingin menterinya hanya “omon-omon” atau melaporkan data palsu demi “asal bapak senang”,” kata Fahri, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.
Dalam kerangka itu, evaluasi kinerja dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Setiap kementerian, kata Fahri, berada dalam tekanan untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, gaya kepemimpinan Prabowo cenderung langsung dan berorientasi pada eksekusi. Indikator keberhasilan, menurut Fahri, kini lebih banyak ditentukan oleh dampak kebijakan di lapangan ketimbang sekadar tahapan proses birokrasi.
“Yang dilihat sekarang adalah hasil akhirnya, apakah kebijakan itu benar-benar bekerja. Menurut saya negara sudah tertib, kira-kira gitu dan kita jangan rusak lagi yang sudah tertib ini, kira-kira begitu. Dan, jadwal politik udah selesai,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Fahri, biarkan negara ini punya jadwal yang kaitannya dengan pelayanan negara kepada rakyatnya. Bahkan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, cenderung ingin membuat penyederhanaan sekarang, supaya rakyat juga bisa punya jadwal.
“Yang pengen sekolah, urus beasiswanya dan juga semua disiapkan oleh Pak Prabowo. Semua ada, sekarang anak-anak diurus gizinya, sekolahnya diatur,” demikian disampaikan Fahri Hamzah. ***
